Jika Saya Memimpin KNPI Kota Semarang
Oleh
Arif Budy Pratama
Direncanakan tanggal 28 Desember 2008, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kota Semarang akan menyelenggarakan suksesi kepemimpinan. Rangkaian agenda tersebut terbingkai dalam acara Musyawarah Kota (Muskot) KNPI Kota Semarang. Sebagai wadah organisasi kepemudaan se-antero Kota Semarang sudah sewajarnya KNPI menjadi tumpuan dan vocal point pembangunan kepemudaan di kota atlas tercinta ini. Sejauh mana kiprah KNPI dalam memberdayakan potensi pemuda-pemudi Kota Semarang? Bagaimana harapan stakeholders ke depan? Ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan atensi dalam Muskot tahun ini. Tulisan ini bukanlah media agitasi dan kampanye dalam pencalonan ketua baru KNPI, karena penulis tidak terlibat dan melibatkan diri dalam pesta suksesi ini tetapi lebih pada saran konstruktif untuk perbaikan ke depan.
Secara kelembagaan, KNPI adalah organisasi wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di Kota Semarang. Organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang strategis dalam konfigurasi Ormas di lingkup Kota Semarang. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan pegangan. Pertama, KNPI Kota Semarang adalah salah satu organisasi yang mendapat alokasi APBD untuk menunjang program kerja/kegiatan yang dijalankan oleh KNPI. Dengan demikian, para elit KNPI secara langsung maupun tidak langsung dapat berinteraksi dengan lembaga eksekutif maupun legislatif lokal dalam pembahasan anggaran. Kedua, KNPI adalah tempat berhimpunnya 34 OKP dan 16 Pengurus Kecamatan (PK) KNPI yang terdaftar di Kota Semarang. Dapat dibayangkan besarnya pengaruh dan bargaining power ketua KNPI sebagai representasi pemuda Kota Semarang.
Tanggalkan Mitos, Bangun Paradigma
Dalam perspektif sejarah, KNPI identik dengan lembaga korporasi dan kooptasi pemerintah terhadap pemuda-pemuda Indonesia agar tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah pada saat rezim orde baru berkuasa. Di wadah ini juga lah kader-kader pemimpin bangsa direkrut dan di-orbitkan. Kita bisa melihat menteri pemuda dari masa Akbar Tandjung sampai Adyaksa Dault adalah mantan ketua KNPI. Di aras lokal, banyak kader-kader KNPI menjadi pejabat-pejabat legislatif atau eksekutif di daerah. Apabila mitos ini masih terus diyakini dan menjadi pemicu pemuda-pemuda kita aktif di KNPI, akan kurang baik dampaknya bagi pengembangan dan kinerja organisasi. Para elit pemuda yang berjuang menjadi orang nomor satu di KNPI bukan karena panggilan jiwa untuk memberikan sumber daya yang dimiliki dalam rangka memajukan pemuda tetapi lebih pada motif kekuasaan belaka dengan harapan mereka akan mendapatkan kursi kekuasaan setelah “lulus” dari KNPI.
Kebijakan pembangunan kepemudaan kini sudah bergeser ke arah pemberdayaan pemuda dalam berbagai bidang terutama dalam bidang sosial ekonomi dan kebudayaan, bukan lagi politik an sich. Jadi KNPI sebagai leading sector pembangunan kepemudaan harus men-sinkronkran kebijakan ini dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan pemuda di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Banyak pemuda yang antipati dengan organisasi kepemudaan karena organisasi ini di-cap terlalu politis. Citra ini sedikit demi sedikit harus dikikis KNPI. Organisasi-organisasi kepemudaan harus mempunyai strategi yang jitu untuk mendapat simpati para pemuda dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Kembali ke Muskot, agenda musyawarah ini mempunyai beberapa muatan strategis bagi KNPI sendiri maupun stakeholders di Kota Semarang. Siapa saja stakeholders itu? Mereka adalah Pemerintah Kota Semarang, DPRD, pemuda-pemudi dan seluruh warga Kota Semarang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah stakeholders tersebut merasa handarbeni (mempunyai) KNPI Kota Semarang? Apakah para pemuda tahu bahwa KNPI itu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia dan eksis di Kota Semarang? Berapa persen jumlah pemuda Kota Semarang yang mengetahui eksistensi dan kontribusi KNPI? Sulit menjawabnya, karena hanya sedikit segmentasi pemuda yang tahu KNPI. Kondisi ini saya kira berlaku umum di kota-kota lain dan bahkan di tingkat pusat karena kiprah KNPI dirasa belum menyentuh subjek utama garapannya yaitu pemuda.
Muskot ini adalah wahana untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat dalam APBD yang telah dipakai dalam kegiatan-kegiatan KNPI sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, idealnya pertanggungjawaban itu dipublikasikan secara umum melalui edaran dan media massa supaya masyarakat mengetahui penggunaan alokasi dana APBD untuk KNPI. Jika ini dilakukan, apresiasi dan dukungan dari para stakeholders akan semakin kuat karena sebagai lembaga publik, KNPI sudah memenuhi tanggungjawabnya dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan. Selain itu, DPD KNPI Kota Semarang akan menjadi perintis dan inspirator bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
Selanjutnya, Muskot ini akan menjadi ajang evaluasi bagi kepengurusan lama dalam menjalankan program-programnya. Evaluasi bukan berarti ajang mengecam dan mencari kesalahan. Konsekuensinya, pihak-pihak yang memberikan sumbang saran evaluasi hendaknya mengungkapkannya dengan santun.
Substansi yang lebih penting adalah, bagaimana Muskot kali membidani lahirnya ketua baru. Ketua KNPI terpilih harus mampu meningkatkan kinerja organisasi, siapapun figurnya. Perbaikan paling utama adalah perbaikan di tataran mindset, operasional dan politis. Dari aspek mindset, ketua KNPI terpilih harus mampu menanggalkan mitos dan jargon-jargon usang KNPI sebagai lembaga “plat merah” dan anak emas pemerintah. Memang, KNPI adalah bentukan pemerintah dan mendapat perlakuan istimewa dari “bapaknya”. Perlakuan ini membuat KNPI terkesan manja dan eksklusif yang berdampak kurang baik dalam pengembangan organisasi (organization development).
Aspek operasional menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja DPD KNPI selama 3 tahun kepemimpinan ketua terpilih. Salah satu hal yang menjadi penyebab nama KNPI kurang down to earth/membumi di kalangan rakyat adalah kurang tercapainya sasaran kegiatan-kegiatan KNPI yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya tidak tahu apakah bagian humas KNPI yang kurang berfungsi atau memang selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan ceremonial saja.
Dari aspek politis, ketua KNPI terpilih harus mampu menjaga independensi, kemandirian dan otonomi organisasi. Hal ini perlu demi pendidikan dan pembelajaran politik yang lebih baik. Dengan demikian, “bapak” (baca:Pemkot) jangan melibatkan diri dan ikut-ikutan men-setting pemilihan ketua KNPI. Biarkan “anak”(DPD KNPI) belajar mandiri mulai dari pemilihan sampai mereka menjalankan program kerjanya tiga tahun ke depan. Biarkan pula mereka mengkritik kebijakan Pemkot bila ada program Pemkot yang merugikan masyarakat. Akhirnya, selamat ber-Muskot kawan-kawanku KNPI, semoga Muskot kali ini melahirkan figur yang mumpuni untuk memimpin KNPI Kota Semarang tiga tahun ke depan.
Arif Budy Pratama, S.AP, Alumnus Administrasi Publik Universitas Diponegoro
Pemerhati masalah sosial, politik dan kepemudaan
bapak ibu saya memberi nama Arif Budy Pratama
- arif budy pratama
- i'm just a poor boy, tryin'to face the cruel world.....oh.....wait the world is not always cruel....hehhehe
Rabu, 17 Desember 2008
Rabu, 10 Desember 2008
Undang-undang Kementerian Negara
Mencermati Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166
Oleh
Arif Budy Pratama
Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU KN) diundangkan dengan lembaran Negara tahun 2008 nomor 166. Secara umum undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, tupoksi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri .
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang penuh kekuasaan pemerintahan/eksekutif dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden. Disini peran menteri menjadi sangat vital dalam rangka operasionalisasi kebijakan untuk mewujudkan visi misi presiden. Undang-undang ini dibuat untuk mempermudah presiden menyusun kabinet pemerintahannya. Akan tetapi, ada beberapa implikasi yang ditimbulkan dari undang-undang ini pada saat implementasinya nanti. Apa saja implikasinya? Ada beberapa catatan kritis dan langkah-langkah antisipatif yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pembentukan kabinet yang lebih profesional. Dalam pasal 23 secara eksplisit dijelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang diberi amanat menduduki jabatan menteri tidak boleh merangkap jabatan lain yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan. Bahkan menteri dilarang menjadi komisaris perusahaan swasta karena dikhawatirkan dapat menyebabkan distorsi pengambilan kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tender, pemberian ijin, investasi dan kerjasama lainnya. Apakah cukup melarang menteri tidak merangkap jabatan seperti disebutkan pada pasal 23 diatas? Menurut hemat saya, ketentuan tersebut belumlah cukup. Idealnya, untuk mewujudkan kabinet yang benar-benar profesional, menteri sebagai pejabat publik juga harus dilarang merangkap sebagai ketua atau pengurus partai politik. Rangkap jabatan ini sering menyebabkan kinerja menteri terganggu karena gesekan-gesekan politis antara presiden, parlemen dan partainya. Tentu hal ini akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila kita merunut lagi secara lebih mendalam, tugas seorang menteri sudah sangat berat. Jangankan merangkap jabatan, dengan satu jabatan saja seorang menteri bisa kewalahan jika permasalahan yang dihadapi terlampau banyak. Seorang menteri dituntut untuk fokus terhadap bidang tugas yang menjadi kewenangannya tanpa harus disibukkan oleh urusan-urusan lainnya.
Konfigurasi Kementerian Negara
Dalam UU KN, Kementerian negara diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan), Kementerian yang ruang lingkup bidang tugasnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, urusan pokok kemasyarakatan lainnya), kementerian dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, kependudukan, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, lingkungan hidup, investasi, koperasi, UKM, pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, perumahan, dan pembangunan kawasan). Urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugas kementerian tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri kecuali kementerian urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.
Dalam pasal 15 disebutkan secara tegas bahwa jumlah total dari seluruh kementerian yang dibentuk maksimal 34 (tiga puluh empat). Hal ini berimplikasi terhadap arah reformasi birokrasi terutama dari aspek kelembagaan atau struktur. Pasal ini mengandung maksud perampingan birokrasi pemerintah untuk tujuan efisiensi, efektivitas dan peningkatan performance aparatur negara dalam rangka reformasi birokrasi. Osborn dan Plastrik, ahli manajemen publik AS (2004) dalam bukunya Banishing Beureucracy memberikan pandangan bahwa birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang ramping strukturnya. Saat ini (Kabinet SBY-JK) ada 3 kementerian koordinator, 21 menteri yang memimpin departemen, 10 menteri negara, 4 pejabat setingkat menteri dan puluhan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Ada beberapa hipotesis paska pemberlakuan UU KN terhadap konfigurasi kementerian dan lembaga negara dibawah presiden. Pada praktiknya nanti akan terjadinya pengubahan (pengubahan nomenklatur dengan cara menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti nomenklatur) atau pembubaran kementerian negara. Jika kebijakan ini yang diambil oleh presiden terpilih, maka akan terjadi perampingan birokrasi dan mutasi besar-besaran dalam tubuh birokrasi. Hipotesis selanjutnya, adalah terjadinya rasionalisasi jumlah personil dalam tubuh birokrasi kita sebagai konsekuensi dari perampingan organisasi dalam kementerian dan LPND. Re-assesment atau penilaian dan penyaringan kembali secara objektif dengan indikator yang telah ditentukan menjadi suatu alternatif yang bisa dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyeleksi kompetensi aparatur dalam menjalankan tupoksinya. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya nanti pengelolaan sumber daya aparatur pasca UU KN dilaksanakan.
Grand Strategy Antisipatif
Untuk itu, sudah semestinya disiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Mulai dari sekarang, pemerintahan SBY-JK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) hendaknya menyusun grand strategy antisipasi pengelolaan sumberdaya aparatur paska UU KN diimplementasikan, meskipun tahun depan kekuasaan eksekutif belum tentu di tangan mereka lagi. Jika langkah ini dilakukan oleh pemerintah saat ini justru menunjukkan bahwa mereka adalah the statesman sejati bukan sekedar politisi yang mementingkan kepentingan pada masa kekuasaannya sendiri.
Birokrasi begitu strategis dalam upaya pencapaian visi misi seorang pemimpin. Jalan tidaknya program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kinerja birokrasi. Betapa hebatnya seorang pemimpin/presiden apabila birokrasi tidak cakap dan kompeten meng-interpretasikan dan menjalankan kebijakan, maka kebijakan dan program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Penulis melihat ada spirit reformasi birokrasi dalam Undang-undang Kementerian Negara. Tinggal sekarang, bagaimana pemerintah sekarang dan pemerintah yang terbentuk tahun depan menyikapi dengan strategi yang jitu sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang dapat membawa kemajuan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Arif Budy Pratama, S.AP Alumnus Administrasi Publik Universitas Diponegoro,
Pegiat di Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD), Jakarta
Oleh
Arif Budy Pratama
Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU KN) diundangkan dengan lembaran Negara tahun 2008 nomor 166. Secara umum undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, tupoksi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri .
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang penuh kekuasaan pemerintahan/eksekutif dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden. Disini peran menteri menjadi sangat vital dalam rangka operasionalisasi kebijakan untuk mewujudkan visi misi presiden. Undang-undang ini dibuat untuk mempermudah presiden menyusun kabinet pemerintahannya. Akan tetapi, ada beberapa implikasi yang ditimbulkan dari undang-undang ini pada saat implementasinya nanti. Apa saja implikasinya? Ada beberapa catatan kritis dan langkah-langkah antisipatif yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pembentukan kabinet yang lebih profesional. Dalam pasal 23 secara eksplisit dijelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang diberi amanat menduduki jabatan menteri tidak boleh merangkap jabatan lain yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan. Bahkan menteri dilarang menjadi komisaris perusahaan swasta karena dikhawatirkan dapat menyebabkan distorsi pengambilan kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tender, pemberian ijin, investasi dan kerjasama lainnya. Apakah cukup melarang menteri tidak merangkap jabatan seperti disebutkan pada pasal 23 diatas? Menurut hemat saya, ketentuan tersebut belumlah cukup. Idealnya, untuk mewujudkan kabinet yang benar-benar profesional, menteri sebagai pejabat publik juga harus dilarang merangkap sebagai ketua atau pengurus partai politik. Rangkap jabatan ini sering menyebabkan kinerja menteri terganggu karena gesekan-gesekan politis antara presiden, parlemen dan partainya. Tentu hal ini akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila kita merunut lagi secara lebih mendalam, tugas seorang menteri sudah sangat berat. Jangankan merangkap jabatan, dengan satu jabatan saja seorang menteri bisa kewalahan jika permasalahan yang dihadapi terlampau banyak. Seorang menteri dituntut untuk fokus terhadap bidang tugas yang menjadi kewenangannya tanpa harus disibukkan oleh urusan-urusan lainnya.
Konfigurasi Kementerian Negara
Dalam UU KN, Kementerian negara diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan), Kementerian yang ruang lingkup bidang tugasnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, urusan pokok kemasyarakatan lainnya), kementerian dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, kependudukan, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, lingkungan hidup, investasi, koperasi, UKM, pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, perumahan, dan pembangunan kawasan). Urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugas kementerian tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri kecuali kementerian urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.
Dalam pasal 15 disebutkan secara tegas bahwa jumlah total dari seluruh kementerian yang dibentuk maksimal 34 (tiga puluh empat). Hal ini berimplikasi terhadap arah reformasi birokrasi terutama dari aspek kelembagaan atau struktur. Pasal ini mengandung maksud perampingan birokrasi pemerintah untuk tujuan efisiensi, efektivitas dan peningkatan performance aparatur negara dalam rangka reformasi birokrasi. Osborn dan Plastrik, ahli manajemen publik AS (2004) dalam bukunya Banishing Beureucracy memberikan pandangan bahwa birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang ramping strukturnya. Saat ini (Kabinet SBY-JK) ada 3 kementerian koordinator, 21 menteri yang memimpin departemen, 10 menteri negara, 4 pejabat setingkat menteri dan puluhan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Ada beberapa hipotesis paska pemberlakuan UU KN terhadap konfigurasi kementerian dan lembaga negara dibawah presiden. Pada praktiknya nanti akan terjadinya pengubahan (pengubahan nomenklatur dengan cara menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti nomenklatur) atau pembubaran kementerian negara. Jika kebijakan ini yang diambil oleh presiden terpilih, maka akan terjadi perampingan birokrasi dan mutasi besar-besaran dalam tubuh birokrasi. Hipotesis selanjutnya, adalah terjadinya rasionalisasi jumlah personil dalam tubuh birokrasi kita sebagai konsekuensi dari perampingan organisasi dalam kementerian dan LPND. Re-assesment atau penilaian dan penyaringan kembali secara objektif dengan indikator yang telah ditentukan menjadi suatu alternatif yang bisa dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyeleksi kompetensi aparatur dalam menjalankan tupoksinya. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya nanti pengelolaan sumber daya aparatur pasca UU KN dilaksanakan.
Grand Strategy Antisipatif
Untuk itu, sudah semestinya disiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Mulai dari sekarang, pemerintahan SBY-JK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) hendaknya menyusun grand strategy antisipasi pengelolaan sumberdaya aparatur paska UU KN diimplementasikan, meskipun tahun depan kekuasaan eksekutif belum tentu di tangan mereka lagi. Jika langkah ini dilakukan oleh pemerintah saat ini justru menunjukkan bahwa mereka adalah the statesman sejati bukan sekedar politisi yang mementingkan kepentingan pada masa kekuasaannya sendiri.
Birokrasi begitu strategis dalam upaya pencapaian visi misi seorang pemimpin. Jalan tidaknya program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kinerja birokrasi. Betapa hebatnya seorang pemimpin/presiden apabila birokrasi tidak cakap dan kompeten meng-interpretasikan dan menjalankan kebijakan, maka kebijakan dan program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Penulis melihat ada spirit reformasi birokrasi dalam Undang-undang Kementerian Negara. Tinggal sekarang, bagaimana pemerintah sekarang dan pemerintah yang terbentuk tahun depan menyikapi dengan strategi yang jitu sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang dapat membawa kemajuan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Arif Budy Pratama, S.AP Alumnus Administrasi Publik Universitas Diponegoro,
Pegiat di Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD), Jakarta
Rabu, 26 November 2008
Kapur putih yang pucat terasa penuh warna
Dan pelangi yang enggan datang pun berbinar
Kertas putih yang pudar tertulis seribu kata
Kan ku ungkap semua yang sedang ku rasa
Dengarkanlah kata hatiku
Bahwa ku ingin untuk tetap disini
Tak perlulah aku keliling dunia
Biarkan ku disini
Tak perlulah aku keliling dunia
Karna ku tak mau jauh darimu
Dunia boleh tertawa melihatku bahagia
Kembalikan tempat yang kau anggap tak biasa
Biarkanlah aku bernyanyi
Berlari berputar menari disini
Tak perlulah aku keliling dunia
Tak perlulah aku keliling dunia
karna kau disini
Tak perlulah aku keliling dunia
Kaulah segalanya bagiku
Oo~ Oo~ Oo~ Oo..
Ouwoo… aku keliling dunia
Kaulah segalanya bagikuu
Koleksi Gita Gutawa yang lain.
Mp3 Download & Lirik Lagu Gita Gutawa - Tak Perlu Keliling Dunia
Busby Seo Test
Rabu, 29 Oktober 2008
cpns anri
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2008
P E N G U M U M A N
Nomor: KP.01.01/1356/2008
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008
Dalam Tahun Anggaran 2008, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menyelenggarakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari lulusan Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) yang akan ditempatkan di wilayah Indonesia sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi ANRI, dengan ketentuan sebagai berikut :
I. KUALIFIKASI PENDIDIKAN
No. Nama Jabatan Kode Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1. Arsiparis Pertama 4008001 S1 Sejarah 4 Orang
2. Arsiparis Pelaksana 4008001 D3 Kearsipan 5 Orang
3. Pranata Humas Pertama 4147002 S1 Komunikasi 2 Orang
4. Perancang Perundang-perundangan pertama 4135004 S1 Hukum 1 Orang
5. Analis Kepegawaian
Pertama 4006056 S1 Hukum 1 Orang
6. Pustakawan Pelaksana 4153001 D3 Perpustakaan 1 Orang
7. Pranata Komputer
Pelaksana 4147002 D3 Teknik Informatika/Teknik Informasi/Sistem Informasi/
Manajemen Informatika 3 Orang
8. Penterjemah 4114002 S1 Sastra Belanda 1 Orang
9. Penganalisis Tata Laksana 4006166 S1 Administrasi Negara 1 Orang
10. Verifikator Keuangan 4077073 S1 Akuntansi 1 Orang
II. PERSYARATAN
A. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Lulus pendidikan formal D3 atau S1;
4. Tidak berkedudukan sebagai anggota Partai Politik;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/ POLRI, atau anggota TNI/POLRI;
6. Tidak pernah menggunakan zat-zat psikotropika/Narkoba;
7. Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS / Anggota TNI/POLRI;
8. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
9. Tidak pernah atau sedang menjalani pidana penjara karena kasus kriminal;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Persyaratan Khusus
1. Memenuhi persyaratan jenjang pendidikan jurusan atau program studi yang sesuai dengan formasi yang tersedia;
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5;
3. Berusia setinggi-tingginya 33 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk D3 per 31 Desember 2008.
III. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran lamaran dibuka tanggal 29 Oktober 2008 dan ditutup tanggal 7 Nopember 2008 pukul 15.00 WIB;
2. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dan ditujukan kepada :
Kepala ANRI c.q. Panitia Penerimaan CPNS ANRI, Jl. Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12560, dengan dilampiri :
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
b. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
d. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah Sementara tidak dapat diterima);
e. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. Daftar Riwayat Hidup;
g. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (Lima) lembar;
3. Dalam lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang akan dilamar dengan mencantumkan kode jabatan di sebelah kiri atas amplop.
IV. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
1. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui papan pengumuman atau Website ANRI www.anri.go.id pada tanggal 8 Nopember 2008;
2. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak akan diumumkan;
3. Pengumuman melalui Website dan Papan Pengumuman dianggap sebagai surat panggilan;
V. MATERI DAN PELAKSANAAN UJIAN
A. Materi Ujian
Materi Ujian Penerimaan CPNS ANRI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
Tahap I : Ujian Tertulis, terdiri dari 2 (dua) Materi yang diujikan yaitu :
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
2. Tes Kompetensi Bidang (TKB);
Tahap II : Bahasa Inggris
Bagi yang lulus Ujian Tahap I dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap II
Tahap III : Ujian Wawancara
Bagi yang lulus Ujian Tahap II dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap III.
B. Pelaksanaan Ujian
1. Ujian tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2008;
2. Tempat Ujian Tertulis dilaksanakan di ANRI.
VI. KETENTUAN LAIN
1. Ujian penerimaan CPNS ANRI tidak dipungut biaya apapun;
2. ANRI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ANRI atau Panitia.
Jakarta, 27 Oktober 2008
PENERIMAAN CPNS ANRI TAHUN ANGGARAN 2008
TTD
PANITIA
________________________________________
P E N G U M U M A N
Nomor: KP.01.01/1356/2008
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008
Dalam Tahun Anggaran 2008, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menyelenggarakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari lulusan Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) yang akan ditempatkan di wilayah Indonesia sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi ANRI, dengan ketentuan sebagai berikut :
I. KUALIFIKASI PENDIDIKAN
No. Nama Jabatan Kode Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1. Arsiparis Pertama 4008001 S1 Sejarah 4 Orang
2. Arsiparis Pelaksana 4008001 D3 Kearsipan 5 Orang
3. Pranata Humas Pertama 4147002 S1 Komunikasi 2 Orang
4. Perancang Perundang-perundangan pertama 4135004 S1 Hukum 1 Orang
5. Analis Kepegawaian
Pertama 4006056 S1 Hukum 1 Orang
6. Pustakawan Pelaksana 4153001 D3 Perpustakaan 1 Orang
7. Pranata Komputer
Pelaksana 4147002 D3 Teknik Informatika/Teknik Informasi/Sistem Informasi/
Manajemen Informatika 3 Orang
8. Penterjemah 4114002 S1 Sastra Belanda 1 Orang
9. Penganalisis Tata Laksana 4006166 S1 Administrasi Negara 1 Orang
10. Verifikator Keuangan 4077073 S1 Akuntansi 1 Orang
II. PERSYARATAN
A. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Lulus pendidikan formal D3 atau S1;
4. Tidak berkedudukan sebagai anggota Partai Politik;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/ POLRI, atau anggota TNI/POLRI;
6. Tidak pernah menggunakan zat-zat psikotropika/Narkoba;
7. Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS / Anggota TNI/POLRI;
8. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
9. Tidak pernah atau sedang menjalani pidana penjara karena kasus kriminal;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Persyaratan Khusus
1. Memenuhi persyaratan jenjang pendidikan jurusan atau program studi yang sesuai dengan formasi yang tersedia;
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5;
3. Berusia setinggi-tingginya 33 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk D3 per 31 Desember 2008.
III. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran lamaran dibuka tanggal 29 Oktober 2008 dan ditutup tanggal 7 Nopember 2008 pukul 15.00 WIB;
2. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dan ditujukan kepada :
Kepala ANRI c.q. Panitia Penerimaan CPNS ANRI, Jl. Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12560, dengan dilampiri :
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
b. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
d. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah Sementara tidak dapat diterima);
e. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. Daftar Riwayat Hidup;
g. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (Lima) lembar;
3. Dalam lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang akan dilamar dengan mencantumkan kode jabatan di sebelah kiri atas amplop.
IV. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
1. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui papan pengumuman atau Website ANRI www.anri.go.id pada tanggal 8 Nopember 2008;
2. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak akan diumumkan;
3. Pengumuman melalui Website dan Papan Pengumuman dianggap sebagai surat panggilan;
V. MATERI DAN PELAKSANAAN UJIAN
A. Materi Ujian
Materi Ujian Penerimaan CPNS ANRI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
Tahap I : Ujian Tertulis, terdiri dari 2 (dua) Materi yang diujikan yaitu :
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
2. Tes Kompetensi Bidang (TKB);
Tahap II : Bahasa Inggris
Bagi yang lulus Ujian Tahap I dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap II
Tahap III : Ujian Wawancara
Bagi yang lulus Ujian Tahap II dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap III.
B. Pelaksanaan Ujian
1. Ujian tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2008;
2. Tempat Ujian Tertulis dilaksanakan di ANRI.
VI. KETENTUAN LAIN
1. Ujian penerimaan CPNS ANRI tidak dipungut biaya apapun;
2. ANRI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ANRI atau Panitia.
Jakarta, 27 Oktober 2008
PENERIMAAN CPNS ANRI TAHUN ANGGARAN 2008
TTD
PANITIA
________________________________________
Stretch your brain
cc
Subject
Fw: Stretch Your Brain...ahahhahahha-
Pretty Cool
( Don't ask me! I don't know how it's done!!)
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
Stretch your brain
This is not a test - just a phenomenon. All readings are explained.
Read out loud the text inside the triangle below.
More than likely you said, 'A bird in the bush,' And...
If this IS what YOU said, then you failed to see
that the word THE is repeated twice!
Sorry, look again.
Next, let's play with some words... What do you see?
In black you can read the word GOOD, in white the
word EVIL (inside each black letter is a white letter).
It's all very physiological too, because use it visualizes
the concept that good can't exist without evil (or the
absence of good is evil). Now, what do you see?
You may not see it at first, but the white spaces read
the word optical, the blue landscape reads the word
illusion. Look again! Can you see why this painting
is called an optical illusion?
What do you see here?
This one is quite tricky!
The word TEACH reflects as LEARN.
Last one.
What do you see?
You probably read the word ME in brown, but.......
When you look through ME you will see YOU!
Do you need to look again?
Test Your Brain .
This is really cool. The second one is amazing
so please read all the way through.
ALZHEIMERS' EYE TEST
Count every ' F ' in the following text:
FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH THE EXPERIENCE
OF YEARS...
(SEE BELOW)
HOW MANY?
WRONG, THERE ARE 6 -- no joke.
READ IT AGAIN !
Really, go back and try to find the 6 F's before you scroll down.
The reasoning behind is further down.
The brain cannot process 'OF'.
Incredible or what? Go back and look again!!
Anyone who counts all 6 'F's' on the first go is a genius.
Three is normal, four is quite rare.
Send this to your friends.
It will drive them crazy.
And keep them occupied
For several minutes.
More Brain Stuff . . From Cambridge University .
O lny srmat poelpe can raed this.
I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd
what I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the
hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers
in a word are, the olny iprmoatnt tihng is that the
first and last ltteer be in the rgh it pclae. The rset can
be a taotl mses and you can still raed it wouthit a
porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not
raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling
was ipmorantt! If you can raed this psas it on!
Psas It ON!
Subject
Fw: Stretch Your Brain...ahahhahahha-
Pretty Cool
( Don't ask me! I don't know how it's done!!)
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
Stretch your brain
This is not a test - just a phenomenon. All readings are explained.
Read out loud the text inside the triangle below.
More than likely you said, 'A bird in the bush,' And...
If this IS what YOU said, then you failed to see
that the word THE is repeated twice!
Sorry, look again.
Next, let's play with some words... What do you see?
In black you can read the word GOOD, in white the
word EVIL (inside each black letter is a white letter).
It's all very physiological too, because use it visualizes
the concept that good can't exist without evil (or the
absence of good is evil). Now, what do you see?
You may not see it at first, but the white spaces read
the word optical, the blue landscape reads the word
illusion. Look again! Can you see why this painting
is called an optical illusion?
What do you see here?
This one is quite tricky!
The word TEACH reflects as LEARN.
Last one.
What do you see?
You probably read the word ME in brown, but.......
When you look through ME you will see YOU!
Do you need to look again?
Test Your Brain .
This is really cool. The second one is amazing
so please read all the way through.
ALZHEIMERS' EYE TEST
Count every ' F ' in the following text:
FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH THE EXPERIENCE
OF YEARS...
(SEE BELOW)
HOW MANY?
WRONG, THERE ARE 6 -- no joke.
READ IT AGAIN !
Really, go back and try to find the 6 F's before you scroll down.
The reasoning behind is further down.
The brain cannot process 'OF'.
Incredible or what? Go back and look again!!
Anyone who counts all 6 'F's' on the first go is a genius.
Three is normal, four is quite rare.
Send this to your friends.
It will drive them crazy.
And keep them occupied
For several minutes.
More Brain Stuff . . From Cambridge University .
O lny srmat poelpe can raed this.
I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd
what I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the
hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers
in a word are, the olny iprmoatnt tihng is that the
first and last ltteer be in the rgh it pclae. The rset can
be a taotl mses and you can still raed it wouthit a
porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not
raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling
was ipmorantt! If you can raed this psas it on!
Psas It ON!
Senin, 27 Oktober 2008
scholarship lagi
Chevening is the UK government’s flagship scholarship scheme, aimed at future leaders, high achievers, opinion formers and decision-makers. The programme funded by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and administered by the British Council, supports over 2,300 international students annually to study in the UK. Many talented graduates and young professional Indonesians have been propelled along the path to success through the British Chevening Awards, which has seen over 1,000 scholarships awarded to Indonesians since the scheme began in 1984.
The Chevening scholarships are offered in over 150 countries and enable talented graduates and young professionals to become familiar with the UK and gain skills which will benefit their own countries. The awards are included tuition, stipend, return airfares (economy class) and other allowances.
GENERAL
A prestigious programme funded by the British Government (Foreign and Commonwealth Office) and administered by the British Council.
Over 1000 scholarships awarded in Indonesia since 1984.
This year up to 35 full scholarships are offered for one year Master degrees.
Courses at various universities and professional institutions in the UK including courses in media, finance, economics, politics, law, management, engineering, gender, environment, democracy etc.
A very competitive scheme. Only the best applicants are invited for further test and interview.
Employees, employee's relatives (or former employees who have left employment less than two years before) of the FCO (Foreign Commonwealth Office), including FCO posts, the British Council and the sponsor will not be eligible to apply for these awards.
SUPPORT FOR SCHOLAR
Pre-departure English Course
English language training is included as part of the scholarship (if required) and candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course. The language training is a full-time study and will be held in Jakarta. The candidate will need to obtain release from her/his employment for the duration of the course.
UK University Placement
Chevening is a self-placement programme. Students who are selected are responsible for making their own approaches to the UK university. We provide the facility in identifying the most suitable university and course if students wish to receive help or advice.
Students are required to apply to 3 universities in the UK.
BRIEFING
Successful candidates will be invited to attend a briefing. The briefing will cover:
Terms and condition of the awards
Introduction to Education UK
How to make an application and choose a suitable course
Prior to their departure, scholars will be invited to attend a pre-departure briefing. The briefing will cover:
Customs and immigration procedures
Studying and living in the UK
Finding accommodation
Information concerning travel
Payment
Opening Bank Account
Welfare
Scholars also will be invited to an individual briefing/meeting with a Chevening officer. They will have the chance to discuss any issues concerning their scholarship and life overseas.
REQUIREMENTS
ndonesian Citizen.
Age between 25 - 40 years old.
Excellent first degree with minimum GPA ≥ 3.0.
Adequate level of spoken and written English language (IELTS 6.5)
Minimum of 2 years full time working experience after graduation from S1.
Excellent career prospects.
Commitment to career development, and ability to demonstrate motivation.
Field of study should be relevant to educational background or current profession.
We regret that we are unable to receive applications for MBAs.
Previous recipients of a Chevening scholarship for Masters degrees are not eligible to reapply.
Must be able to demonstrate future leadership potential and the capacity to play an important role in Indonesia's development.
Ability and potential to contribute to future bilateral relations between Indonesia and Britain.
We strongly encourage candidates from Eastern Indonesia to apply. Subject areas are: Climate Change and Forestry, counter-terrorism and International Security, Democracy and Governance, Religion and Islamic Studies, Economic Reform, Human Rights, Conflict and Justice, and Development.
SELECTION PROCESS
Initial selection is based on the quality of the written application. You do not need to attach any documents with the application form.
Successful applicants will be notified and invited for an English test/interview in January/February 2009.
The English test and interviews will be held in Jakarta and Makassar.
The results of the interviews will be announced by letter.
Candidates achieving an IELTS score of at least 6.5, and who are accepted by a UK university for an appropriate subject (approved by the Embassy) will be awarded a full scholarship.
English language training is included as part of the scholarship )only if required). Candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course.
Whilst undergoing English language training in Jakarta, candidates are briefed by British Embassy and British Council staff and are given guidance on course selection and application procedures.
The academic year in the UK commences in September/October. After completing the English courses (around May) candidates are normally advised to return to their employment. The British Council then keeps in touch with candidates about their departure arrangements. Further briefing on the departure arrangements is provided one month prior to departure.
The final number of scholarships granted is determined by the British Embassy
DEADLINE
Application must be submitted before 30 November 2008
The next scheme will be advertised in the national and regional press.
FURTHER INFORMATION
British Council
T : +62 (0)21 515 5561
F : +62 (0)21 515 5562
E : chevening@britishcouncil.or.id
Complete information can be obtained at:
http://www.chevening.or.id
The Chevening scholarships are offered in over 150 countries and enable talented graduates and young professionals to become familiar with the UK and gain skills which will benefit their own countries. The awards are included tuition, stipend, return airfares (economy class) and other allowances.
GENERAL
A prestigious programme funded by the British Government (Foreign and Commonwealth Office) and administered by the British Council.
Over 1000 scholarships awarded in Indonesia since 1984.
This year up to 35 full scholarships are offered for one year Master degrees.
Courses at various universities and professional institutions in the UK including courses in media, finance, economics, politics, law, management, engineering, gender, environment, democracy etc.
A very competitive scheme. Only the best applicants are invited for further test and interview.
Employees, employee's relatives (or former employees who have left employment less than two years before) of the FCO (Foreign Commonwealth Office), including FCO posts, the British Council and the sponsor will not be eligible to apply for these awards.
SUPPORT FOR SCHOLAR
Pre-departure English Course
English language training is included as part of the scholarship (if required) and candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course. The language training is a full-time study and will be held in Jakarta. The candidate will need to obtain release from her/his employment for the duration of the course.
UK University Placement
Chevening is a self-placement programme. Students who are selected are responsible for making their own approaches to the UK university. We provide the facility in identifying the most suitable university and course if students wish to receive help or advice.
Students are required to apply to 3 universities in the UK.
BRIEFING
Successful candidates will be invited to attend a briefing. The briefing will cover:
Terms and condition of the awards
Introduction to Education UK
How to make an application and choose a suitable course
Prior to their departure, scholars will be invited to attend a pre-departure briefing. The briefing will cover:
Customs and immigration procedures
Studying and living in the UK
Finding accommodation
Information concerning travel
Payment
Opening Bank Account
Welfare
Scholars also will be invited to an individual briefing/meeting with a Chevening officer. They will have the chance to discuss any issues concerning their scholarship and life overseas.
REQUIREMENTS
ndonesian Citizen.
Age between 25 - 40 years old.
Excellent first degree with minimum GPA ≥ 3.0.
Adequate level of spoken and written English language (IELTS 6.5)
Minimum of 2 years full time working experience after graduation from S1.
Excellent career prospects.
Commitment to career development, and ability to demonstrate motivation.
Field of study should be relevant to educational background or current profession.
We regret that we are unable to receive applications for MBAs.
Previous recipients of a Chevening scholarship for Masters degrees are not eligible to reapply.
Must be able to demonstrate future leadership potential and the capacity to play an important role in Indonesia's development.
Ability and potential to contribute to future bilateral relations between Indonesia and Britain.
We strongly encourage candidates from Eastern Indonesia to apply. Subject areas are: Climate Change and Forestry, counter-terrorism and International Security, Democracy and Governance, Religion and Islamic Studies, Economic Reform, Human Rights, Conflict and Justice, and Development.
SELECTION PROCESS
Initial selection is based on the quality of the written application. You do not need to attach any documents with the application form.
Successful applicants will be notified and invited for an English test/interview in January/February 2009.
The English test and interviews will be held in Jakarta and Makassar.
The results of the interviews will be announced by letter.
Candidates achieving an IELTS score of at least 6.5, and who are accepted by a UK university for an appropriate subject (approved by the Embassy) will be awarded a full scholarship.
English language training is included as part of the scholarship )only if required). Candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course.
Whilst undergoing English language training in Jakarta, candidates are briefed by British Embassy and British Council staff and are given guidance on course selection and application procedures.
The academic year in the UK commences in September/October. After completing the English courses (around May) candidates are normally advised to return to their employment. The British Council then keeps in touch with candidates about their departure arrangements. Further briefing on the departure arrangements is provided one month prior to departure.
The final number of scholarships granted is determined by the British Embassy
DEADLINE
Application must be submitted before 30 November 2008
The next scheme will be advertised in the national and regional press.
FURTHER INFORMATION
British Council
T : +62 (0)21 515 5561
F : +62 (0)21 515 5562
E : chevening@britishcouncil.or.id
Complete information can be obtained at:
http://www.chevening.or.id
Kamis, 16 Oktober 2008
scholarship
Master of Public Policy (MPP) Year 2009/2010
Sponsored byThe Colombo Plan Secretariat&
The KDI School of Pubic Policy and Management
Seoul, Korea
BACKGROUND
Colombo Plan
The Colombo Plan for Cooperation Economic and Social Development in Asia and Pacific is a unique inter-governmental organization providing development assistance under the "Planning for Prosperity" motto and the concept of self-help and mutual help where member countries provide assistance to one another in socio-economic development.
The Colombo Plan was conceived at the Commonwealth Conference on Foreign Affairs held in Colombo, Ceylon (now Sri Lanka) in January 1950 and was established on 1 July 1951 as a cooperative venture for economic and social advancement of the people of South and Southeast Asia. It has grown from the founding group of seven Commonwealth nations - Australia, Britain, Canada, Ceylon, India, New Zealand and Pakistan, to 25, including non-Commonwealth and countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Current Colombo Plan member countries are Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Japan, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, United States of America and Vietnam.
In December 1977 the Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia was changed to The Colombo Plan for Co-operative Economic and Social Development in Asia and the Pacific, to reflect the expanded geographical composition of its enhanced membership and the scope of its activities. The primary focus of all Colombo Plan activities is human resources development in the Asia-Pacific region.
Over the years, the programme content of the Colombo Plan has been adjusted to respond to the needs of member countries in a fast changing economic environment. In the early years, the training programmes were more of a long-term nature whilst the current programmes are established to provide advance skills and experience sharing, aimed at arriving at the best practices in different fields of economic and social activities for effective policy making and governance.
Funding
A significant characteristics of the Colombo Plan is that the administrative costs of the Council and the Secretariat are borne equally by all member countries and all member countries have an equal status in Colombo Plan's functions and activities. However, programme activities are funded by voluntary contributions by member countries as development partners. In addition, non-member countries, other international and regional organizations and other donor agencies are also sourced for funding.
Current Programmes
In 1955, Colombo Plan revitalized its programmes to emphasize on short-term training courses in priority areas and promoting South-South cooperation. The current programmes of the Colombo Pan are in the areas of Public Administration and environment including post-graduate long-term scholarships. Privates Sector Development and Drug Demand Prevention in member countries. In this regard, Colombo Plan has established three programmes for capacity building, namely, Drug Advisory Programme, Programme for Public Administration & Environment and Programme for Private Sector Development.
Programme for Public Administration & Environment (PPA & Env.)
The main objective of the Programme for Public Administration is to develop human capital in the public sector of the developing member countries (DMCs) through provision of training programmes in prioritized areas such as poverty reduction, leadership development, economic management, strategic management, food security and environmental issues.
The PPA has established good partnerships with centres of excellence in the member countries as well as with inter-governmental organizations to deliver training programmes in critical issues of development to middle and senior level public officials from DMCs, many of whom hold key positions in their respective countries.
Programme for Private Sector Development (PPSD)
The Programme for Private Sector Development (PPSD) established in 1995, provides short-term training programmes and workshops for the development of the private sector. The focus of PPSD is on capacity building of small and medium enterprises (SMEs), which in many economies drive economic growth and create employment opportunities for a large segment of the labour force. The Programme's scope covers technology transfer, SME development, business management and sharing of best practices, World Trade Organization, productivity and trade issues and industrialization policy. PPSD also plays an important role in promoting a business friendly environment through building up of capacity of those relevant government officers who are responsible to put in place supporting institutions, laws and policies as well as regulations which affect the private sector.
To obtain the best outcomes for these programmes, PPSD collaborates with member governments and their centres of excellence to implement the programmes. Out current partner agencies are Korea International Copperation Agency (KOICA), Malaysia Productivity Centre (MPC), CMC Ltd under the Indian Millennium Fund, Asia Productivity Organization (APO) and Singapore Cooperation Programme (SCP). Since inception in 1995, Korea has been contributing to the PPSD programmes.
Long-term Scholarship Programme (LTSP)
The Long-term Scholarship Programme (LTSP) was a hallmark of the Colombo Plan during its early years until 1989. Due to the needs of member countries, it was offered again in 2005 to provide opportunities for suitable candidates from member countries to be provided with opportunities to pursue Master Degree in prestigious universities in Korea, Malaysia and Thailand in a wide variety of subjects. In 2008, Singapore joined the other three countries to offer two (2) postgraduate scholarships at the National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University (NTU) or the Singapore Management University (SMU) in a wide variety of fields, except medicine and dentistry.
Drug Advisory Programme (DAP)
The Colombo Plan Drug Advisory Programme, established in 1973 was the first Asia-Pacific regional programme to address the drug problem. From its inception, DAP has been contributing to the development of human resources in member countries by enhancing the capabilities of officials in government and non-governmental organizations involved in drug demand and supply reduction.
Responding to the changing needs of member countries, which are facing multifaceted problems due to illicit drug production, trafficking and abuse, the DAP has embarked on several innovative strategies including faith-based approach to drug demand reduction, establishment of outreach and drop in centres and introduction of life skills to youths. DAP also mobilizes community in its drug demand reduction activities, as well as provide advisory services and capacity building to member countries. In front-line countries like Afghanistan and Pakistan, four (4) outreach and drop in centres were established in 2005 which continue to be supported by CPDAP. In the special programme for Afghanistan, five (5) treatment centres and transit shelter for women were set up in June 2007. DAP is operating the only Treatment Centre for women in Kabul, Afghanistan.
KDI SCHOOL
The KDI School of Public Policy and Management was established in 1997 with the support of the Korea Development Instititue (KDI), which is Korea's leading economic think-tank since 1971. The School aims to be a world-class institution by offering innovative educational programmes for future international leaders of government and business organizations and equip them with the latest knowledge to meet the challenges of a globalized world.
The KDI School offers in-depth academic programmes that focus on real-world management and public policy issues and are taught by experienced faculty comprising experts and professionals in their own fields. The curriculum is both innovative and comprehensive; it was designed specifically with the needs of midlevel professionals from the public and private sectors. Classes use various modern technologies to maximize efficiency and learning effectiveness.
The Colombo Plan began collaboration with The KDI School of Pubic Policy and Management in 2006. It symbolizes a significant milestone in Republic of Korea's role in Colombo Plan. This Long Term Scholarship (LTSP) represents ROK's first assistance programme for post graduate scholars of the Colombo Plan in the field of public policy. Since 2006, three batches of 15 Colombo Plan's scholars have been trained by The KDI School.
MASTER OF PUBLIC POLICY (MPP)
DESCRIPTION
The one year Master Degree in Public Policy (MPP) for foreign students is conducted by the KDI School of Public Policy and Management in Korea. The academic year is based on a trimester system and in principle, it takes one year to complete the program. Students need a minimum of 36 credits to receive a degree. Of the 36 credits, 30 credits must be obtained through coursework in the first year. The remaining 6 credits can be fulfilled by submitting a master's thesis (worth 6 credits) before or after returning to one's country of residence and/or workplace.
The MPP program aims to educate leaders with a global perspective and an in-depth expertise in public policy-related issues. The curriculum emphasizes both theoretical and applied perspectives. MPP has concentrations as listed below.
COURSE CONCENTRATION AREAS
Trade and Industrial Policy
This concentration focuses on two of the most important areas of economic policy i.e. Trade Policy and Industrial Policy. The curriculum is designed to provide students with an understanding of industrial policies. It emphasizes both theoretical and applied perspectives, supplemented by case-studies on microeconomic policy.
Public Finance and Local Administration
The purpose of this concentration in to provide students with the understanding in the areas of government budgeting, taxation and public administration, and to educate experts in public economics to develop effective policies.
Human Resources and Social Policy
Extensive analysis of domestic and international case studies on human resource and social policy is conducted in this concentration. Specific programs and problems in current social policies will be discussed in class. Students will equipped with principles and analytical tools required for formulating policies.
Transition and Development Studies
This concentration covers a wide spectrum of economic and social development issues, highlighting many things from Korea's transitional development. The concentration also analyzes the transition methods of developing countries, including former socialist countries, and trains the students to build and execute applicable economic development strategies for various parts of the world.
International Relations and Political Economy
This concentration provides the skills and conceptual framework needed to understand political and international issues in both domestic and international circles. Core topics include political economy, national identify, Korean reunification, democracy, economic cooperation, conflict and resolution, and international organizations.
Concentrations are determined by the individual student in the third term of his/her study at the KDI School.
LANGUAGE
The Master Degree in Public Policy (MPP) is taught in English.
DURATION
The Master Degree in Public Policy (MPP) is conducted on a full-time basis starting in February 2009, and requires one year's course work.
INVITED COUNTRIES
Colombo Plan developing member countries.
ADMISSION CRITERIA
All applicants for the Master's Degree in Public Policy (MPP) must meet the following minimum general requirements.
1. Minimum 5 years experience in the public sector.
2. Nominated by the Colombo Plan National Focal Point of their respective Governments.
3. Completed a bachelor's degree or its equivalent.
4. Meet English language requirements.
Application for Admission - complete an online application at www.kdischool.ac.kr
ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS
Applicants must prove proficiency in English by submitting TOEFL (minimum 570) or IELTS (minimum 6.0) scores with the application form to Colombo Plan. (A copy of English Language test results must accompany the Application form). Those who pursued their first degree at an English medium University are exempted from this requirement.
SCHOLARSHIP
The scholarship awards will cover the following:
* A return air ticket on economy class from the closest international airport to Seoul, Korea.
* Admission costs
* Accommodation
* Full Tuition
* Living stipend
* Book allowance of US$200 per student per month.
ACCOMMODATION
The KDI School will provide accommodation.
VISA REQUIREMENTS
Applicants will need to obtain a visa from the Korean Embassy in their countries or other accredited countries before their arrival in Korea. Participating Governments are kindly requested to bear the cost of visa application for their participants. The Colombo Plan will not provide visa fees.
ATTIRE
All students are advised to adhere to the dress code of KDI.
MEMBER COUNTRY'S NOMINATION
Each member country is requested to nominate through the National Focal Point two candidates by completing the Application Form, the Medical Certificate and Admission Essay.
Please send the duly completed nomination forms (two sets) to the Colombo Plan Secretariat at the following addresses, by or before 3 October 2008.
Secretariat General
The Colombo Plan Secretariat
13th Floor, Merchant Tower
28, St. Michael's Road
Colombo 3
Sri Lanka
Tel: +94 11 2564448
Fax: +94 11 2564531
Any queries can be forwarded to Mr. Khairul Dzaimee Daud, Director of Public Administration and Environment at khairuldd@colombo-plan.orgAlamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya
Please refrain from sending Application Forms directly to the KDI School.
The deadline for the nominations will be strickly observed.
SELECTION
Selection for the MPP programme will be done jointly by CPS and KDI School. Since we intend to notify the applicants of their acdeptance as soon as their applications are processed, sending nominations as early as possible is very much advisable.
HOW TO FILL THE APPLICATION FORM
a) Application Form
Application form need to be filled in and sent to the Colombo Plan Secretariat. The online application can be found on the Colombo Plan website www.colombo-plan.org.
b) Transcripts
Applicant should enclose certified transcripts in English with the application. Transcripts must be certified by the issuing body.
c) English Proficiency
Please send a copy of the original score sheet (TOEFL or IELTS or other proof certificates) with the application. (Applicants, who followed the first degrees in English medium, are required to prove their English proficiency by submitting copies of their degree certificates. No consideration will be given if the reqired documents are not attached).
d) Letter of Recommendation
Include two letters of recommendations. Letters should preferable be from University Professors or from the Employer. Please inform the recommenders that they should put the recommendation letters into sealed envelopes and signed across the flap. Open and unsealed recommendations are not acceptable.
e) Photographs
Applicant must attach two recent photographs (3cm x 4cm) in the application.
f) Resume
Applicant must include a standard resume (curriculum vitae) with the application.
g) Admission Essay
The admission essay is an important piece of the application. It should be carefully crafted to include your personal and career goals, desire to do graduate studies, and ability and commitment to attend the year long intensive MPP programme. It should also indicate your purpose and reasons for applying for this course. This essay should not be longer than one A4 size paper.
Sponsored byThe Colombo Plan Secretariat&
The KDI School of Pubic Policy and Management
Seoul, Korea
BACKGROUND
Colombo Plan
The Colombo Plan for Cooperation Economic and Social Development in Asia and Pacific is a unique inter-governmental organization providing development assistance under the "Planning for Prosperity" motto and the concept of self-help and mutual help where member countries provide assistance to one another in socio-economic development.
The Colombo Plan was conceived at the Commonwealth Conference on Foreign Affairs held in Colombo, Ceylon (now Sri Lanka) in January 1950 and was established on 1 July 1951 as a cooperative venture for economic and social advancement of the people of South and Southeast Asia. It has grown from the founding group of seven Commonwealth nations - Australia, Britain, Canada, Ceylon, India, New Zealand and Pakistan, to 25, including non-Commonwealth and countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Current Colombo Plan member countries are Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Japan, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, United States of America and Vietnam.
In December 1977 the Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia was changed to The Colombo Plan for Co-operative Economic and Social Development in Asia and the Pacific, to reflect the expanded geographical composition of its enhanced membership and the scope of its activities. The primary focus of all Colombo Plan activities is human resources development in the Asia-Pacific region.
Over the years, the programme content of the Colombo Plan has been adjusted to respond to the needs of member countries in a fast changing economic environment. In the early years, the training programmes were more of a long-term nature whilst the current programmes are established to provide advance skills and experience sharing, aimed at arriving at the best practices in different fields of economic and social activities for effective policy making and governance.
Funding
A significant characteristics of the Colombo Plan is that the administrative costs of the Council and the Secretariat are borne equally by all member countries and all member countries have an equal status in Colombo Plan's functions and activities. However, programme activities are funded by voluntary contributions by member countries as development partners. In addition, non-member countries, other international and regional organizations and other donor agencies are also sourced for funding.
Current Programmes
In 1955, Colombo Plan revitalized its programmes to emphasize on short-term training courses in priority areas and promoting South-South cooperation. The current programmes of the Colombo Pan are in the areas of Public Administration and environment including post-graduate long-term scholarships. Privates Sector Development and Drug Demand Prevention in member countries. In this regard, Colombo Plan has established three programmes for capacity building, namely, Drug Advisory Programme, Programme for Public Administration & Environment and Programme for Private Sector Development.
Programme for Public Administration & Environment (PPA & Env.)
The main objective of the Programme for Public Administration is to develop human capital in the public sector of the developing member countries (DMCs) through provision of training programmes in prioritized areas such as poverty reduction, leadership development, economic management, strategic management, food security and environmental issues.
The PPA has established good partnerships with centres of excellence in the member countries as well as with inter-governmental organizations to deliver training programmes in critical issues of development to middle and senior level public officials from DMCs, many of whom hold key positions in their respective countries.
Programme for Private Sector Development (PPSD)
The Programme for Private Sector Development (PPSD) established in 1995, provides short-term training programmes and workshops for the development of the private sector. The focus of PPSD is on capacity building of small and medium enterprises (SMEs), which in many economies drive economic growth and create employment opportunities for a large segment of the labour force. The Programme's scope covers technology transfer, SME development, business management and sharing of best practices, World Trade Organization, productivity and trade issues and industrialization policy. PPSD also plays an important role in promoting a business friendly environment through building up of capacity of those relevant government officers who are responsible to put in place supporting institutions, laws and policies as well as regulations which affect the private sector.
To obtain the best outcomes for these programmes, PPSD collaborates with member governments and their centres of excellence to implement the programmes. Out current partner agencies are Korea International Copperation Agency (KOICA), Malaysia Productivity Centre (MPC), CMC Ltd under the Indian Millennium Fund, Asia Productivity Organization (APO) and Singapore Cooperation Programme (SCP). Since inception in 1995, Korea has been contributing to the PPSD programmes.
Long-term Scholarship Programme (LTSP)
The Long-term Scholarship Programme (LTSP) was a hallmark of the Colombo Plan during its early years until 1989. Due to the needs of member countries, it was offered again in 2005 to provide opportunities for suitable candidates from member countries to be provided with opportunities to pursue Master Degree in prestigious universities in Korea, Malaysia and Thailand in a wide variety of subjects. In 2008, Singapore joined the other three countries to offer two (2) postgraduate scholarships at the National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University (NTU) or the Singapore Management University (SMU) in a wide variety of fields, except medicine and dentistry.
Drug Advisory Programme (DAP)
The Colombo Plan Drug Advisory Programme, established in 1973 was the first Asia-Pacific regional programme to address the drug problem. From its inception, DAP has been contributing to the development of human resources in member countries by enhancing the capabilities of officials in government and non-governmental organizations involved in drug demand and supply reduction.
Responding to the changing needs of member countries, which are facing multifaceted problems due to illicit drug production, trafficking and abuse, the DAP has embarked on several innovative strategies including faith-based approach to drug demand reduction, establishment of outreach and drop in centres and introduction of life skills to youths. DAP also mobilizes community in its drug demand reduction activities, as well as provide advisory services and capacity building to member countries. In front-line countries like Afghanistan and Pakistan, four (4) outreach and drop in centres were established in 2005 which continue to be supported by CPDAP. In the special programme for Afghanistan, five (5) treatment centres and transit shelter for women were set up in June 2007. DAP is operating the only Treatment Centre for women in Kabul, Afghanistan.
KDI SCHOOL
The KDI School of Public Policy and Management was established in 1997 with the support of the Korea Development Instititue (KDI), which is Korea's leading economic think-tank since 1971. The School aims to be a world-class institution by offering innovative educational programmes for future international leaders of government and business organizations and equip them with the latest knowledge to meet the challenges of a globalized world.
The KDI School offers in-depth academic programmes that focus on real-world management and public policy issues and are taught by experienced faculty comprising experts and professionals in their own fields. The curriculum is both innovative and comprehensive; it was designed specifically with the needs of midlevel professionals from the public and private sectors. Classes use various modern technologies to maximize efficiency and learning effectiveness.
The Colombo Plan began collaboration with The KDI School of Pubic Policy and Management in 2006. It symbolizes a significant milestone in Republic of Korea's role in Colombo Plan. This Long Term Scholarship (LTSP) represents ROK's first assistance programme for post graduate scholars of the Colombo Plan in the field of public policy. Since 2006, three batches of 15 Colombo Plan's scholars have been trained by The KDI School.
MASTER OF PUBLIC POLICY (MPP)
DESCRIPTION
The one year Master Degree in Public Policy (MPP) for foreign students is conducted by the KDI School of Public Policy and Management in Korea. The academic year is based on a trimester system and in principle, it takes one year to complete the program. Students need a minimum of 36 credits to receive a degree. Of the 36 credits, 30 credits must be obtained through coursework in the first year. The remaining 6 credits can be fulfilled by submitting a master's thesis (worth 6 credits) before or after returning to one's country of residence and/or workplace.
The MPP program aims to educate leaders with a global perspective and an in-depth expertise in public policy-related issues. The curriculum emphasizes both theoretical and applied perspectives. MPP has concentrations as listed below.
COURSE CONCENTRATION AREAS
Trade and Industrial Policy
This concentration focuses on two of the most important areas of economic policy i.e. Trade Policy and Industrial Policy. The curriculum is designed to provide students with an understanding of industrial policies. It emphasizes both theoretical and applied perspectives, supplemented by case-studies on microeconomic policy.
Public Finance and Local Administration
The purpose of this concentration in to provide students with the understanding in the areas of government budgeting, taxation and public administration, and to educate experts in public economics to develop effective policies.
Human Resources and Social Policy
Extensive analysis of domestic and international case studies on human resource and social policy is conducted in this concentration. Specific programs and problems in current social policies will be discussed in class. Students will equipped with principles and analytical tools required for formulating policies.
Transition and Development Studies
This concentration covers a wide spectrum of economic and social development issues, highlighting many things from Korea's transitional development. The concentration also analyzes the transition methods of developing countries, including former socialist countries, and trains the students to build and execute applicable economic development strategies for various parts of the world.
International Relations and Political Economy
This concentration provides the skills and conceptual framework needed to understand political and international issues in both domestic and international circles. Core topics include political economy, national identify, Korean reunification, democracy, economic cooperation, conflict and resolution, and international organizations.
Concentrations are determined by the individual student in the third term of his/her study at the KDI School.
LANGUAGE
The Master Degree in Public Policy (MPP) is taught in English.
DURATION
The Master Degree in Public Policy (MPP) is conducted on a full-time basis starting in February 2009, and requires one year's course work.
INVITED COUNTRIES
Colombo Plan developing member countries.
ADMISSION CRITERIA
All applicants for the Master's Degree in Public Policy (MPP) must meet the following minimum general requirements.
1. Minimum 5 years experience in the public sector.
2. Nominated by the Colombo Plan National Focal Point of their respective Governments.
3. Completed a bachelor's degree or its equivalent.
4. Meet English language requirements.
Application for Admission - complete an online application at www.kdischool.ac.kr
ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS
Applicants must prove proficiency in English by submitting TOEFL (minimum 570) or IELTS (minimum 6.0) scores with the application form to Colombo Plan. (A copy of English Language test results must accompany the Application form). Those who pursued their first degree at an English medium University are exempted from this requirement.
SCHOLARSHIP
The scholarship awards will cover the following:
* A return air ticket on economy class from the closest international airport to Seoul, Korea.
* Admission costs
* Accommodation
* Full Tuition
* Living stipend
* Book allowance of US$200 per student per month.
ACCOMMODATION
The KDI School will provide accommodation.
VISA REQUIREMENTS
Applicants will need to obtain a visa from the Korean Embassy in their countries or other accredited countries before their arrival in Korea. Participating Governments are kindly requested to bear the cost of visa application for their participants. The Colombo Plan will not provide visa fees.
ATTIRE
All students are advised to adhere to the dress code of KDI.
MEMBER COUNTRY'S NOMINATION
Each member country is requested to nominate through the National Focal Point two candidates by completing the Application Form, the Medical Certificate and Admission Essay.
Please send the duly completed nomination forms (two sets) to the Colombo Plan Secretariat at the following addresses, by or before 3 October 2008.
Secretariat General
The Colombo Plan Secretariat
13th Floor, Merchant Tower
28, St. Michael's Road
Colombo 3
Sri Lanka
Tel: +94 11 2564448
Fax: +94 11 2564531
Any queries can be forwarded to Mr. Khairul Dzaimee Daud, Director of Public Administration and Environment at khairuldd@colombo-plan.orgAlamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya
Please refrain from sending Application Forms directly to the KDI School.
The deadline for the nominations will be strickly observed.
SELECTION
Selection for the MPP programme will be done jointly by CPS and KDI School. Since we intend to notify the applicants of their acdeptance as soon as their applications are processed, sending nominations as early as possible is very much advisable.
HOW TO FILL THE APPLICATION FORM
a) Application Form
Application form need to be filled in and sent to the Colombo Plan Secretariat. The online application can be found on the Colombo Plan website www.colombo-plan.org.
b) Transcripts
Applicant should enclose certified transcripts in English with the application. Transcripts must be certified by the issuing body.
c) English Proficiency
Please send a copy of the original score sheet (TOEFL or IELTS or other proof certificates) with the application. (Applicants, who followed the first degrees in English medium, are required to prove their English proficiency by submitting copies of their degree certificates. No consideration will be given if the reqired documents are not attached).
d) Letter of Recommendation
Include two letters of recommendations. Letters should preferable be from University Professors or from the Employer. Please inform the recommenders that they should put the recommendation letters into sealed envelopes and signed across the flap. Open and unsealed recommendations are not acceptable.
e) Photographs
Applicant must attach two recent photographs (3cm x 4cm) in the application.
f) Resume
Applicant must include a standard resume (curriculum vitae) with the application.
g) Admission Essay
The admission essay is an important piece of the application. It should be carefully crafted to include your personal and career goals, desire to do graduate studies, and ability and commitment to attend the year long intensive MPP programme. It should also indicate your purpose and reasons for applying for this course. This essay should not be longer than one A4 size paper.
Langganan:
Postingan (Atom)
