bapak ibu saya memberi nama Arif Budy Pratama
- arif budy pratama
- i'm just a poor boy, tryin'to face the cruel world.....oh.....wait the world is not always cruel....hehhehe
Kamis, 18 September 2008
CPNS Bappenas
PELUANG BERKARYA
17 September 2008, 00:00:37
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGUMUMAN
Nomor : 969/B.02/09/2008
Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2008, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita, dengan kualifikasi Pendidikan dan kebutuhan formasi sebagai berikut:
NO Kualifikasi Pendidikan Program Studi/ Jurusan Formasi
1 Diploma III (DIII) D-III Sekretaris 3 Orang
2 Diploma III (DIII) D-III Teknik Elektro 1 Orang
3 Diploma III (DIII) D-III Komputer 4 Orang
4 Strata Satu (S1) S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 3 Orang
5 Strata Satu (S1) S-1 Oseanografi 1 Orang
6 Strata Satu (S1) S-1 Kesehatan Masyarakat 2 Orang
7 Strata Satu (S1) S-1 Sosiologi 1 Orang
8 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Studi Pembangunan 10 Orang
9 Strata Satu (S1) S-1 Geografi 1 Orang
10 Strata Satu (S1) S-1 FISIP (Ilmu Kesejahteraan Sosial) 1 Orang
11 Strata Satu (S1) S-1 Hubungan Internasional 2 Orang
12 Strata Satu (S1) S-1 Ilmu Pemerintahan 1 Orang
13 Strata Satu (S1) S-1 Hukum Internasional 1 Orang
14 Strata Satu (S1) S-1 Hukum Tata Negara 1 Orang
15 Strata Satu (S1) S-1 Ilmu Komunikasi 1 Orang
16 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Manajemen 3 Orang
17 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Industri 2 Orang
18 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Sipil (Pengairan) 2 Orang
19 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Sipil (Transportasi) 1 Orang
20 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Lingkungan 2 Orang
21 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Elektro 1 Orang
22 Strata Satu (S1) S-1 Planologi 2 Orang
23 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Informatika 1 Orang
24 Strata Satu (S1) S-1 Statistik 1 Orang
25 Strata Satu (S1) S-1 Administrasi Pembangunan 1 Orang
26 Strata Satu (S1) S-1 Hukum 1 Orang
27 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Akuntansi 2 Orang
28 Strata Satu (S1) S-1 Arsitektur 1 Orang
Jakarta, 17 September 2008
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
Kamis, 11 September 2008
HMI
Oleh
Arif Budy Pratama
Tanggal 5 September 2008 bertempat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar peresmian suksesi kepemimpinan periode 2008-2010. Acara ini dihadiri oleh beberapa senior HMI diantaranya Prof. Jimly Asshidiqi, Akbar Tandjung, Ferry Mursyidan Baldan dan beberapa nama lainnya. Prosesi suksesi ini adalah pembacaan pengurus dan serah terima jabatan ketua umum hasil kongres di Palembang medio Agustus lalu. Ada beberapa atensi yang muncul dari acara tersebut.
HMI adalah wadah untuk belajar dan berlatih menjadi seorang organisatoris dan administrator organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Jadi personil-personil yang ada di tubuh HMI pada hakikatnya adalah peserta pendidikan dan latihan untuk mengorganisir dan mengelola berbagai kepentingan, konflik dan masalah yang sengaja ataupun tidak sengaja dimunculkan. Apa yang terjadi secara riil di lapangan? Ternyata HMI sudah menjadi tujuan elit-elit mahasiswa di daerah (Cabang ataupun Badko) dan pusat untuk memperebutkan kursi-kursi empuk pejabat teras di PB HMI. Dengan demikian, HMI bukan hanya tempat berlatih kepemimpinan tetapi sudah menjadi arena memperebutkan kekuasaan itu sendiri. Kader-kader HMI seperti kehilangan nafsu untuk menjadi manusia pembelajar tetapi lebih bernafsu untuk saling berebut kekuasaan.
HMI mirip Partai Politik
Sudah menjadi rahasia umum bahwa suksesi kepemimpinan HMI adalah ajang bertarung kapital dan pengaruh senioritas. Memang, jika dibanding dengan organisasi mahasiswa lainnya, HMI lebih meriah, lebih kentara rivalitasnya dan lebih mahal political cost-nya. Beberapa teman bercerita tentang aliran uang kampanye beberapa kandidat ketua umum yang jumlahnya sangat fantastis. Bukan dalam hitungan ratusan juta lagi, tetapi sudah mencapai milyaran. Hal ini juga terjadi di tingkat paling rendah (komisariat) sampai level nasional. Bisa dibayangkan berapa akumulasi modal pada saat pesta suksesi berlangsung. Bukankah, HMI sudah menjadi arena pertarungan buah-buah catur kepentingan layaknya partai politik. Kader-kader HMI ini sudah dididik menjadi “pemain-pemain” politik dalam setiap suksesi kepemimpinan. Ke depan, kebiasaan ini akan berlangsung dan dilakukan secara terus menerus sampai mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa maupun daerah. Kalau ini terjadi akan merusak dan menjadi penghalang proses demokratisasi yang sedang kita pupuk.
Ubah Orientasi
Secara harfiah, HMI mengandung tiga pengertian yang tidak bisa dipisahkan yaitu himpunan, mahasiswa dan islam. HMI sebagai himpunan berarti HMI adalah wadah untuk saling berhimpun dan bekerja sama sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dibutuhkan sinergisitas antar komponen himpunan itu sendiri bukan rivalitas yang over. Selanjutnya adalah kata mahasiswa yang identik dengan idealisme yang harus selalu dijunjung tinggi dalam segala aktivitas yang dijalaninya. Yang terakhir adalah kata Islam yang mengandung konsekuensi yang lebih tinggi dalam mewujudkan kepemimpinan umat manusia yang rahmatan Lil’alamiin. Sebenarnya jika tiap-tiap kader HMI dalam mendalami, meresapi dan menginternalisasi hal tersebut dalam segala tindak dan kontribusi untuk Indonesia, maka tidak akan sulit mencari potensi kepemimpinan nasional bangsa kita.
Apa yang terjadi sekarang? Hanya kader-kader HMI yang bisa menjawab pertanyaan retorik ini, kalau HMI mau menjadi himpunan pencetak pemimpin sejati untuk rakyat, ya mau tidak mau, suka tidak suka orientasi himpunan ini harus berubah.
Kamis, 04 September 2008
Arya Penangsang, Puasa dan Malam Lailatul Qodar
Oleh
Arif Budy Pratama
Mari sejenak bernostalgia dengan sejarah kerajaan-kerajaan islam di pulau Jawa beberapa abad silam. Alkisah terjadi perebutan kekuasaan antara Pajang dan Jipang. Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir dan Jipang dikomandani oleh Arya Penangsang. Sebelum perang dimulai, Arya Penangsang diberi wejangan (nasihat) oleh gurunya, Sunan Kudus untuk berpuasa pati geni (puasa tidak makan dan minum selama 40 hari).
Singkat cerita Arya Penangsang segera menyepi dan melaksanakan puasa pati geni untuk melawan Jaka Tingkir. Tidak terasa 40 hari dijalani Arya Penangsang dengan mudah. Dia berhasil melawan godaan, halangan dan gangguan selama 40 hari puasa. Pada hari terakhir dipersiapkanlah pesta besar-besaran untuk menyambut Arya Penangsang. Pesta digelar dengan mengundang masyarakat Jipang termasuk pesta minuman keras. Bagai kucing di lepas di lautan ikan asin, Arya Penangsang berpesta pora setelah 40 hari puasa. Sunan Kudus sengaja tidak diundang karena pesta semacam itu pasti dilarang oleh Sunan Kudus kalau beliau tahu.
Apa yang terjadi pada saat duel antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir? Arya Penangsang terkapar dan kalah perang tanding melawan Jaka Tingkir. Puasa Penangsang selama 40 hari sia-sia dan tak berguna. Penangsang menganggap puasa itu adalah proses akhir atau penghabisan dari sebuah upaya mencapai tujuan.
Kita bukan Penangsang dan tentu tidak ingin menjadi Penangsang. Banyak dari para muslim/muslimah yang berpuasa seperti Penangsang, pada saat berbuka puasa setelah adzan maghrib berkumandang, mereka makan, minum dan memanjakan hawa nafsunya sepuas-puasnya dan cenderung berlebihan. Begitu pula pada saat lebaran tiba, banyak orang yang merasa bebas dari kungkungan aturan-aturan puasa. Pada saat berpuasa, hakikatnya kita juga sedang berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat, puasa ini hanyalah latihan saja, urgensi outcome-nya adalah bagaimana ruh puasa ini bisa diamalkan pada bulan-bulan setelah puasa. Kalau kita terlena dan berperilaku seperti Penangsang, maka kita hanya menang pada saat latihan saja, saat hari H, kita ini hanyalah pesakitan yang tidak berguna.
Sudah selayaknya, umat yang telah ditatar, dilatih dan ditempa selama 1 bulan akan menjadi lebih baik dalam perilaku yang tidak hanya sekedar simbolik saja, tetapi perilaku yang hakiki. Perilaku ini dapat kita lihat misalnya: seseorang tidak lagi memakan beras teman sekantornya, tidak lagi memakan aspal proyek perbaikan jalan, tidak memotong bantuan sosial, tidak membuat kuitansi fiktif untuk bukti pengeluaran dan lain sebagainya. Manusia alumnus bulan ramadhan menjadi manusia yang altruis, bukan manusia yang egois dan apatis terhadap lingkungannya. Bukan hanya mencintai saudaranya saja, bahkan musuhnya pun dikasihi. Bukankah Al-Masih dan Muhammad mengajarkan yang demikian. Alumnus bulan ramadhan menjadi manusia yang mampu menahan diri dari godaan duniawi yang akan menggerogoti kecintaannya kepada Yang Maha Segalanya. Dia tidak akan menggadaikan ibadahnya dengan pujian orang, dia tidak akan menjual akidahnya demi harta yang kenikmatannya nisbi.
Seorang teman pernah bertanya atau tepatnya sharing. Inti diskusinya adalah : Apakah pada bulan ini kita harus berlomba-lomba beramal? Menjawab pertanyaan ini mudah-mudah sulit, mengapa? Karena jawabannya tidak memerlukan sintesis dan sangat bergantung dari individu masing-masing. Kalau kita memburu amalan karena ingin mendapatkan pahala yang banyak, apalagi pada bulan ini adalah bulan diskon pahala maka menurut hemat saya akan percuma saja. Atau dengan kata lain, jika motifnya mirip dengan motif ekonomi yang diajarkan pelajaran ekonomi pada saat kita SMP dulu, maka akan sia-sia saja seharian berpuasa dan beribadah. Tetapi jika umat berlomba-lomba karena pada masa latihan ini adalah momen upaya mendapatkan ridho ilahi, maka lomba itu adalah lomba yang nikmat dan sangat berguna untuk bekal perang sesungguhnya. Penulis menjadi ingat pada saat kecil dulu, ibu saya pernah memberikan sayembara : Rif, kalau kamu bisa khatam Quran, maka ibu akan memberi uang Rp.30.000,00. Uang itu sejumlah dengan juz yang dibaca. Jujur pada saat itu membaca quran bukan untuk mendalami intisari Quran dan berusaha mengamalkannya tetapi motif ekonomi yang dikedepankan. Bayangkan uang Rp.30.000,00 tahun 90-an adalah jumlah yang tidak sedikit untuk anak desa seperti saya, walaupun sampai akhir puasa menjelang takbiran saya hanya mendapat uang sekitar 20 ribuan saja. Hasilnya dapat diamati sekarang, pada saat peperangan yang sebenarnya saya menjadi muslim yang malas membaca alquran (semoga suatu saat nanti saya berubah).
Menurut syaraf-syaraf otak saya yang sedang mengalami konsleting, ini juga berlaku untuk malam Lailatul Qodar atau malam seribu bulan bahasa nge-trend-nya. Biasanya para muslim tua muda, kaya miskin, pria wanita begadang pada saat sepuluh hari terakhir bulan ramadhan. Siang harinya mereka akan tidur seharian sebagai alasan persiapan perburuan mereka. Katanya, mereka memburu malam yang lebih baik dari ibadah seribu bulan lamanya. Wah, ini juga diskon besar-besaran Gusti Allah untuk “anak-anaknya”. Memang dalam dalil-dalil naqli dikatakan bahwa beribadah di malam lailatul Qodar setara dengan beribadah selama seribu bulan lamanya. Malam Lailatul Qodar ini, konon lain dengan malam-malam biasa. Pada malam itu suasana hening, angin tidak bertiup kencang, langit begitu cerah, bulan dan bintang gumintang serta para malaikat bertasbih dari langit sap 1 sampai sap ke-7. Wow, kapan saya menemui malam seperti ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu kapan malam lailatul Qodar ini menampakkan diri.
Menurut saya, malam Lailatul Qodar ini adalah malam yang istimewa dan hanya akan didapatkan oleh orang yang istimewa pula. Bisa saja seseorang menggenjot ibadahnya pada 10 hari terakhir dan ogah-ogahan pada awal bulan. Wah, ini tidaklah adil menurut hati kecil saya, dan saya yakin Gusti Allah mboten Sare (Tuhan tidak pernah tidur). Malam seribu bulan ini akan didapatkan oleh muslim yang konsisten menjaga ibadahnya demi keridhoan allah dalam seluruh rangkaian latihan akbar se-dunia ini. Yang lebih ditakutkan adalah: jika seseorang terobsesi untuk menjadi pemburu malam Agung ini. Padalah seagung-agung nya malam Lailatu Qodar, lebih agung Penciptanya. Jadi, mari memburu keridhoan Allah pencipta malam Lailatul Qodar, jangan memburu ciptaannya. Setuju? Mengapa tulisan ini saya tulis pada masa-masa awal puasa, bukan pada momennya pada saat prakiraan datangnya Malam Lailatul Qodar? Semata-mata supaya saudara-saudara kita mengharap ridho-Nya secara konsisten dari awal bulan penuh hikmah ini. Tentang kebenaran pemikiran-pemikiran sempit saya ini saya kembalikan pada Sang Raja Diraja, Gusti Allah yang punya alam semesta.
Tulisan ini berawal dari diskusi via YM dengan seorang kawan, sebagian tulisan ini terinspirasi oleh tulisan seorang peneliti masalah-masalah sosial LIPI, M. Sobary tahun 90-an.
Selasa, 26 Agustus 2008
anggaran ke daerah(dimuat di harian Suara Merdeka 4 September 2008)
Oleh
Arif Budy Pratama
Anggaran merupakan salah satu sumberdaya yang menempati peran sentral dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. APBN 2009 mengalokasikan pagu anggaran yang relatif besar ke daerah yaitu Rp.303,9 triliun. Nominal ini naik dibanding tahun ini yang hanya Rp. 292,4 triliun. Pengalaman pada tahun 2007, anggaran ini tidak terserap secara maksimal oleh pemerintah daerah sehingga sisa anggaran mencapai Rp.45 triliun. Sampai saat ini, banyak Pemda yang masih menyimpan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau di Bank Pembangunan Daerah.
Sisa anggaran ini terjadi karena lemahnya penyerapan anggaran yang disebabkan oleh berbagai faktor.Pertama, adanya sindrom takut menggunakan anggaran. Pemda merasa takut mencairkan dan menggunakan anggaran karena super ketatnya pengawasan penggunaan anggaran oleh berbagai macam instansi pemerintah mulai dari inspektorat/bawasda, BPKP, BPK dan bahkan KPK. Belum lagi pengawasan eksternal dari masyarakat, media massa dan lembaga legislative. Sebenarnya pengawasan yang ketat ini baik untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi pemerintah, tetapi kalau dalam pelaksanaannya terkesan ekstrem dan berlebihan akan berdampak pada takutnya pengguna anggaran untuk mencairkan dan menggunakan anggaran.
Kedua, mata rantai yang panjang dalam birokrasi penganggaran muali dari penyusunan APBN sampai pencairan anggaran. Dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran biasanya baru dilaksanakan pada bulan April atau Mei tidak pada awal tahun anggaran (Januari-Februari). Dengan demikian, implementasi pelaksanaan anggaran sebenarnya tidak satu tahun anggaran secara penuh (12 bulan) tetapi hanya efektif 8-9 bulan saja. Selanjutnya dalam proses pencairan pun rantai birokrasi yang harus dilalui juga terlalu panjang.
Implikasi Macetnya Penyerapan Anggaran
Macetnya penyerapan anggaran ini berimplikasi negatif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan lingkup nasional. Kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara makro. Mengapa? Karena aktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh pengeluaran pemrintah (government spending) dalam pembiayaan pembangunan daerah yang melibatkan dunia usaha. Kalau penyerapan anggaran daerah ini macet, akan terjadi kelesuan pembangunan dan menurunnya investasi di daerah. Sebaliknya jika penyerapan anggaran pembangunan daerah lancar, akan tercipta aktivitas, pertumbuhan ekonomi dan merangsang investasi di daerah serta terwujudnya mekanisme trickle down effect di daerah.
Implikasi yang mungkin timbul dari internal birokrasi Pemda adalah penggunaan dana rutin yang sangat kentara. Belanja pembangunan yang notabene adalah belanja yang konkret untuk pembangunan dan pelayanan publik (masyarakat) sering tidak terpakai secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa birokrasi pemerintah yang hanya melakukan kegiatan operasional untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin untuk dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.
Pencitraan semacam ini semakin memperburuk image birokrasi pemerintah di mata masyarakat kita. Padahal ada banyak problematika yang menjadi pemicu rendahnya kinerja birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak selalu disebabkan oleh faktor internal birokrasi. Salah satunya adalah rendahnya penyerapan anggaran ke daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hambatan yang sifatnya sistemik maupun prosedural seperti yang penulis bahas diatas.
Harus Berbenah
Menyikapi rendahnya penyerapan anggaran ke daerah yang menyebabkan berbagai implikasi negatif terhadap pembangunan di daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan berbagai pembenahan dalam beberapa aspek sistem penganggaran kita. Pertama, Pemerintah harus mempercepat proses perencanaan penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan APBN, sehingga implementasi pelaksanaan bisa efektif satu tahun anggaran (10-11 Bulan). Kedua, Departemen Keuangan harus segera melakukan simplifikasi prosedur dalam rangka pencairan anggaran ke daerah. Prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan mempermudah Pemda untuk mencairkan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan di daerahnya. Ketiga, mutlak diperlukan pengembangan kapasitas pemerintah daerah terutama dalam hal penganggaran. Dengan adanya kapasitas yang memadai, akan terhindar dari sindrom “takut” menggunakan anggaran karena para pengguna anggaran di daerah sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi untuk mengelola anggaran.
Dalam kerangka kebijakan desentralisasi, daerah otonom diberi keleluasaan yang besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan negara baik itu dana desentralisasi, dekonsentrasi maupun medebewind. Dengan demikian, bandul pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebenarnya sudah berada di daerah. Sekarang, tinggal bagaimana administrator publik di daerah mengelola anggaran tersebut.
Paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengarah pada bagaimana pemerintah tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi bagaimana pemerintah bisa mengelola anggaran tersebut untuk melayani masyarakat dengan pelayanan prima atau bahkan menghasilkan profit yang nantinya akan dikembalikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Arif Budy Pratama, S.AP, Alumnus Jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro, sekarang bekerja di Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam RI, Tulisan ini merupakan Pendapat Pribadi
Jumat, 22 Agustus 2008
Ni bwt pemburu beasiswa: aussie peace scholarship
What do I get?
There are up to four Peace Scholarships available for eligible students in Indonesia worth up to AU$15,000 and covering:
* Tuition fees for study abroad at an Australian university for 1 semester* Funds to cover travel costs, living costs, accommodation and other costs
* Two day orientation welcome program
* Other services and products offered by supporters of the Peace Scholarship Program
* Lifetime networking opportunities with Peace Scholarship recipients worldwide
Students who meet the eligibility criteria as provided below are invited to apply for the Peace Scholarship.
How do I apply?
STEP 1
Ensure you fulfil each of the selection criteria as detailed below:
* At the time of application you have completed at least three semesters and no more than six semesters of your first full-time undergraduate degree of an accredited course at any university in Indonesia
* You have achieved at least a 65-70% average mark in your degree to date
* You can preferably gain credit transfer for your study abroad program at the host university in Australia for your degree at your home institution
* You have a level of English language proficiency that satisfies both Student Visa requirements for entry to Australia as well as host institution requirements
* You do not hold citizenship or permanent residency in Australia and have not previously studied overseas, either in Australia or elsewhere (unless on a scholarship or to study English)
* You are able to demonstrate a commitment to ‘global peace and understanding’ through community, academic or professional achievements
* You are able to indicate how the Peace Scholarship experience will enhance your professional development and help contribute to global peace and understanding
* You are able to demonstrate a financial need and that without this scholarship you would not have the chance to study overseas
STEP 2:
The following materials must be received by IDP in Indonesia (details below) by 30th September, 2008.
1. Completed, printed and signed application form
2. Completed, printed and signed Agreement of Award Terms and Conditions
3. Certified true copy of English translated official academic transcript, including current year grades - certified by IDP
4. Proof of English language ability including IELTS or TOEFL (paper-based, computer-based or internet based)
5. Two References/Testimonials in English
o One reference/testimonial from home institution (Dean or higher). This reference/testimonial must follow the format outlined on the Home Institution Reference Form and address the criteria requested
o One reference/testimonial from someone you have worked with on a particular community service project that you talk about in your application (preferably your supervisor), or from someone who can honestly discuss your involvement in community based activities and projects and who has known you for more than 2 years. This reference/testimonial must follow the format outlined on the Community Leader Reference Form and address the criteria requested.
Note: References cannot be submitted from a person to whom you are related.
All applications must be received by IDP Indonesia (details below) by 30th September 2008.
Who can I contact for more information?
For more information regarding the 2008 Peace Scholarship Program please contact globalpeace@idp.com or the contacts below. Please send your applications to the IDP office listed below by the 30th September.
Rachmi Sjafei (Ms.)
Senior Project Officer/IELTS Administrator ID017
IDP Education Pty.Ltd. - South Jakarta Office
Jl.Terusan Gedung Hijau I Kav.9 no.01 E
Komp.RUKO Fitria Pondok Indah
Jakarta Selatan - 12310 INDONESIA
Phone: +62 21 750 3552/2660
Fax: +62 21 769 4846
Email: rachmi.sjafei@idp.com
beauty of math
Senin, 18 Agustus 2008
pancasilais
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Oleh
Arif Budy Pratama
“A nation againts its principle will not stand” kata Proklamator dan pencetus Santi aji Pancasila, Ir. Soekarno. Suatu bangsa yang melawan prinsip-prinsip yang dianutnya, maka tidak akan mampu bertahan. Pernyataan ini relevan dengan keadaan bangsa kita saat ini. Apabila bangsa kita tidak mampu untuk mengamalkan dan bahkan “melawan” Pancasila sebagai dasar, pedoman, prinsip, dan falsafah hidup bangsa maka bukan tidak mungkin nama Indonesia ini hanya akan ditemukan dalam sejarah sebagai bangsa yang pernah ada di dunia ini.
Nilai dan roh pancasila belum terpancar dari perilaku dan sikap masyarakat kita. Bahkan perilaku elit dan pejabat yang seharusnya menjadi teladan rakyat malah dengan jelas melanggar nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. Lihatlah gejolak dan fenomena yang berkembang akhir-akhir ini mulai dari terbongkarnya penyelewengan dana Departemen Kelautan dan Perikanan, tragedi berdarah Alas Tlogo, konflik DPR-Presiden dan lain sebagainya.
Pancasila merupakan dasar atau pondasi dari suatu nation state, Indonesia. Penulis mengibaratkan Indonesia sebagai suatu bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah dasar yang dijadikan landasan untuk bangunan-bangunan di atasnya. Yang namanya pondasi haruslah kuat, mantab, dan mengakar sehingga mampu menahan bangunan di atasnya.
Menurut hemat penulis, nilai-nilai yang diajarkan Pancasila dapat diamalkan secara konkret oleh masyarakat jika dan hanya jika pancasila itu sudah ter-internalisasi dalam tubuh masyarakat kita. Internalisasi merupakan suatu keadaan dimana suatu nilai sudah “mendarahdaging” dalam setiap aktivitas masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam setiap tindakan yang dilakukan. Bagaimana meng-internalisasikan Pancasila dalam setiap sendi kehidupan masyarakat kita?
Pertama, menuntut teladan dari tokoh-tokoh bangsa. Kebanyakan masyarakat akan melihat public figure dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku tokoh-tokoh masyarakat mulai Presiden sampai dengan RT hendaknya mencerminkan nilai-nilai pancasila.
Kedua, harus diupayakan suatu kondisi dimana pancasila benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai pancasila menjadi sangat penting mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Mengapa keluarga? Keluarga merupakan entitas pertama ruang sosialisasi seseorang dan di level inilah akan terjadi proses pemahaman, pembiasaan, dan akhirnya nilai-nilai pancasila akan ter-internalisasi dalam diri seseorang.
Jangan sampai pengalaman masa lalu terulang. Masyarakat mampu menghafal pancasila bahkan sampai butir-butirnya, tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena sosialisasi pancasila cenderung formalistis dan minus teladan.
- Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNDIP