ARIF BUDY PRATAMA

2010-05-31T18:28:00.000-07:00

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
KEMENPORA - UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2010

A. Latar Belakang
Kepemimpinan sebagai unsur utama dalam keorganisasian dapat dikembangkan secara akademik agar dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan pemuda yang akan berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa.

Dalam kepemimpinan banyak faktor yang terkait dan saling menunjang bagi keberhasilan seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, maka diperlukan adanya pembelajaran yang sistematis dan terencana untuk mencetak seorang pemimpin yang handal dan berkualitas.

Pemuda sebagai calon pemimpin bangsa diharapkan memiliki Pengetahuan, Kecakapan, dan Sikap yang terkait dengan kepemimpinan, yang akan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui aktivitasnya dalam organisasi kepemudaan maupun lingkungan masyarakat, baik di tingkat daerah, nasional bahkan internasional.

Atas dasar pemikiran tersebut Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan pada Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, menyelenggarakan Pendidikan Program Pascasarjana dengan konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan melalui anggaran Program Pusat Kajian Kepemimpinan Kepemudaan tahun 2010.

Dalam rangka meningkatkan komitmen para lulusan program terhadap program kepemudaan khususnya pengembangan kepemimpinan maka Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan seleksi penerima beasiswa dalam dua tahap.

B. Profil dan Kompetensi Pendidikan
Nama Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Jenjang Magister
Gelar M.Si
Prasyarat -
Tujuan 1. Menghasilkan lulusan Magister yang telah memiliki kemampuan akademik dalam pengembangan kepemimpinan di Indonesia
2. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai kemampuan dasar keilmuwan yang diperlukan untuk mengadopsi dan menciptakan teori, paradigma maupun metodologi baru
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan perilaku analisis untuk pemecahan berbagai masalah bangsa dalam pengembangan kepemimpinan dengan pendekatan antar bidang (interdisiplin)
4. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif
5. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan inovasi dalam interaksi kehidupan kerja dengan lembaga/instansi lain di Indonesia
Kompetensi Utama Menghasilkan Magister Ketahanan Nasional bidang non military yang memiliki keahlian dalam pengembangan dan mengaplikasikan kepemimpinan dalam berbagai unsur kelompok maupun organisasi dalam masyarakat sebagai unsur utama ketahanan bangsa/masyarakat
Kompetensi Pendukung 1. Lulusan memiliki kemampuan profesional dalam menganalisa secara kritis, memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah bangsa;
2. Lulusan memiliki etika keilmuan dan moralitas yang tinggi;
3. Lulusan menguasai berbagai metode tehnis penelitian dengan pendekatan interdisiplin, dan penerapan penyelesaian masalah bangsa;
4. Lulusan memahami tentang konsep dalam perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan.
Beban Studi 40-42 SKS
Masa Studi 4 semester
Tempat Kuliah Gedung Pasca Sarjana, Kampus UI Salemba

C. Sasaran Peserta
Sasaran peserta setiap angkatan berjumlah 30 orang pemuda aktivis dalam organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat berbasis pemuda serta aparatur pemerintah instansi yang menangani kepemudaan.
Kriteria Peserta dari Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) :
1. Lulus seleksi dari Kemenpora dan ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Pendidikan terakhir Sarjana (S1) semua jurusan/program studi.
3. Usia maksimal 40 tahun.
4. Pembantu Pimpinan/Staf dengan Golongan minimal III b.
5. Tidak sedang terikat dalam Program Beasiswa lain di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mendapat izin dari Pimpinan/Atasan Langsung.
7. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian, setelah dinyatakan lulus.

Kriteria Peserta dari Organisasi Kepemudaan/Lembaga Masyarakat Berbasis Pemuda :
1. Lulus seleksi dari Kemenpora dan ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Pendidikan terakhir Sarjana (S1) semua jurusan/program studi.
3. Usia maksimal 35 tahun.
4. Anggota atau Pengurus Aktif Organisasi/Lembaga Kepemudaan tingkat Nasional atau Daerah.
5. Tidak sedang terikat dalam Program Beasiswa lain di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Mendapat rekomendasi/izin dari pimpinan organisasi.
7. Bersedia mengembangkan program kepemimpinan di organisasinya dan di daerah.
8. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian, setelah dinyatakan lulus.

D. Waktu Pelaksanaan:
Pendidikan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2010, selama 4 semester di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kampus Salemba Jakarta Pusat dengan Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional dalam Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan.

Waktu pendaftaran dan seleksi :
Seleksi dilaksanakan dalam dua tahap. Seleksi tahap I dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Calon penerima beasiswa yang lolos pada seleksi Tahap I akan diikutsertakan untuk mengikuti seleksi tahap II yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia.

No Uraian Kegiatan Waktu Keterangan
1 Pendaftaran 24 Mei-10 Juni 2010
2 Seleksi tahap I 12 –13 Juni 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga
3 Pengumuman Hasil Seleksi tahap I 14 Juni 2010
2 Pendaftaran tahap II 14 Juni-17 Juni 2010 dilakukan oleh panitia dari Kemenpora
3 Pembayaran Seleksi tahap II 17 Juni-2 Juli 2010 dilakukan oleh peserta
4 Pencetakan kartu ujian tahap II 17 Juni-2 Juli 2010 dilakukan oleh peserta
5 Seleksi Tahap II
Ujian saringan masuk di UI
11 Juli 2010
6 Pengumuman hasil Seleksi Tahap II 25 Juli 2010

Berkas yang dilampirkan pada saat pendaftaran adalah :
1. Fotocopy ijazah sarjana dan transkrip nilai S1 masing-masing sebanyak 2 lembar, yang telah dilegalisir oleh pihak perguruan tinggi asal.
2. File Ijazah dan transkrip nilai S1, serta foto ukuran 4x 6 yang telah discan dalam bentuk CD.
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
4. Fotocopy SK jabatan/tugas dalam instansi atau organisasi kepemudaan sebanyak 2 lembar.
5. Surat pernyataan tidak sedang terikat dengan bantuan (beasiswa) pendidikan lainnya, yang ditandatangani di atas materai bernilai Rp. 6.000.
6. Surat izin atau rekomendasi dari organisasi/lembaga/instansi untuk mengikuti pendidikan.
7. Mengisi formulir pendaftaran.

Prosedur Pendaftaran :
1. Proses pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang terlampir di dalam pengumuman ini, bersama berkas-berkas lainnya dikirim kepada:

Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan
Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Kemenpora
Jln. Gerbang Pemuda no. 3 Gedung Grha Pemuda lantai 5 Senayan Jakarta
Telp/Fax : (021) 573 8158

Berkas harus diterima oleh panitia penerimaan sebelum tanggal 3 Juni 2010.

2. Biaya Pendaftaran seleksi tahap I sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada panitia pada saat Seleksi Tahap I.
3. Calon mahasiswa beasiswa Kementerian Pemuda dan Olahraga, setelah melakukan pendaftaran mengikuti seleksi tahap I yang diadakan oleh Kemenpora
4. Hasil seleksi tahap I di Kemenpora akan diumumkan di website Kemenpora (www.kemenpora.go.id)
5. Peserta yang lolos seleksi tahap I dapat mengikuti ujian seleksi tahap II dari UI sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Pengumuman hasil seleksi akhir akan dimuat di website Kemenpora (www.kemenpora.go.id) dan www. penerimaan.ui.ac.id
7. Calon peserta yang lulus seleksi di Kemenpora dan UI wajib melaporkan diri ke Kemenpora paling lambat satu hari sebelum perkuliahan perdana berlangsung.

E. Fasilitas
Peserta mendapatkan Bantuan Pendidikan selama 4 semester. Selama pendidikan berlangsung, Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak menyediakan akomodasi/asrama dan tidak menanggung biaya hidup sehari-hari dan transport perjalanan dari dan ke daerah masing-masing.

F. Sifat Kegiatan
Merupakan kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dalam Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, dengan Konsentrasi Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan.

G. Lain-lain
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon peserta :
a. Apabila peserta belum dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya (4 semester), maka seluruh beban biaya tambahan ditanggung oleh peserta sendiri.
b. Apabila peserta tidak menamatkan, berhenti/keluar saat pendidikan masih berlangsung atau gagal memenuhi standar nilai yang ditetapkan (drop out), maka peserta wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan selama 4 semester kepada negara via Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan perjanjian yang mengikat mahasiswa setelah dinyatakan lulus ujian saringan masuk.
c. Lembaga/organisasi/instansi yang telah memberikan rekomendasi kepada peserta yang tidak menamatkan pendidikan, berhenti/keluar di saat perkuliahan masih berlangsung, atau peserta yang gagal memenuhi standar nilai yang ditetapkan (drop out), tidak diberikan kesempatan kembali untuk program ini pada tahun berikutnya.

Sekretariat :
Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan
Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga R.I.
Gedung Grha Pemuda, lantai 5.
Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 5738158, email: asdeppendidikanmenpora@gmail.com
Contact Person: Tutut Bina S hp.081315102682 (hari kerja jam 08.00-16.00 WIB)

FORMULIR PENDAFTARAN
SELEKSI CALON MAHASISWA PASCASARJANA
KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN TAHUN 2010

Nama :
Alamat :

Tempat/tgl lahir :

Telp/hp :

Email :

Pekerjaan :

Organisasi :

Jabatan :

Riwayat Pendidikan :

Motivasi mendaftar beasiswa

……………., ……… 2010

(……………………………..)

Jika Saya ketua KNPI

2008-12-17T23:36:00.000-08:00

Jika Saya Memimpin KNPI Kota Semarang
Oleh
Arif Budy Pratama

Direncanakan tanggal 28 Desember 2008, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kota Semarang akan menyelenggarakan suksesi kepemimpinan. Rangkaian agenda tersebut terbingkai dalam acara Musyawarah Kota (Muskot) KNPI Kota Semarang. Sebagai wadah organisasi kepemudaan se-antero Kota Semarang sudah sewajarnya KNPI menjadi tumpuan dan vocal point pembangunan kepemudaan di kota atlas tercinta ini. Sejauh mana kiprah KNPI dalam memberdayakan potensi pemuda-pemudi Kota Semarang? Bagaimana harapan stakeholders ke depan? Ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan atensi dalam Muskot tahun ini. Tulisan ini bukanlah media agitasi dan kampanye dalam pencalonan ketua baru KNPI, karena penulis tidak terlibat dan melibatkan diri dalam pesta suksesi ini tetapi lebih pada saran konstruktif untuk perbaikan ke depan.
Secara kelembagaan, KNPI adalah organisasi wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di Kota Semarang. Organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang strategis dalam konfigurasi Ormas di lingkup Kota Semarang. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan pegangan. Pertama, KNPI Kota Semarang adalah salah satu organisasi yang mendapat alokasi APBD untuk menunjang program kerja/kegiatan yang dijalankan oleh KNPI. Dengan demikian, para elit KNPI secara langsung maupun tidak langsung dapat berinteraksi dengan lembaga eksekutif maupun legislatif lokal dalam pembahasan anggaran. Kedua, KNPI adalah tempat berhimpunnya 34 OKP dan 16 Pengurus Kecamatan (PK) KNPI yang terdaftar di Kota Semarang. Dapat dibayangkan besarnya pengaruh dan bargaining power ketua KNPI sebagai representasi pemuda Kota Semarang.
Tanggalkan Mitos, Bangun Paradigma
Dalam perspektif sejarah, KNPI identik dengan lembaga korporasi dan kooptasi pemerintah terhadap pemuda-pemuda Indonesia agar tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah pada saat rezim orde baru berkuasa. Di wadah ini juga lah kader-kader pemimpin bangsa direkrut dan di-orbitkan. Kita bisa melihat menteri pemuda dari masa Akbar Tandjung sampai Adyaksa Dault adalah mantan ketua KNPI. Di aras lokal, banyak kader-kader KNPI menjadi pejabat-pejabat legislatif atau eksekutif di daerah. Apabila mitos ini masih terus diyakini dan menjadi pemicu pemuda-pemuda kita aktif di KNPI, akan kurang baik dampaknya bagi pengembangan dan kinerja organisasi. Para elit pemuda yang berjuang menjadi orang nomor satu di KNPI bukan karena panggilan jiwa untuk memberikan sumber daya yang dimiliki dalam rangka memajukan pemuda tetapi lebih pada motif kekuasaan belaka dengan harapan mereka akan mendapatkan kursi kekuasaan setelah “lulus” dari KNPI.
Kebijakan pembangunan kepemudaan kini sudah bergeser ke arah pemberdayaan pemuda dalam berbagai bidang terutama dalam bidang sosial ekonomi dan kebudayaan, bukan lagi politik an sich. Jadi KNPI sebagai leading sector pembangunan kepemudaan harus men-sinkronkran kebijakan ini dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan pemuda di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Banyak pemuda yang antipati dengan organisasi kepemudaan karena organisasi ini di-cap terlalu politis. Citra ini sedikit demi sedikit harus dikikis KNPI. Organisasi-organisasi kepemudaan harus mempunyai strategi yang jitu untuk mendapat simpati para pemuda dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Kembali ke Muskot, agenda musyawarah ini mempunyai beberapa muatan strategis bagi KNPI sendiri maupun stakeholders di Kota Semarang. Siapa saja stakeholders itu? Mereka adalah Pemerintah Kota Semarang, DPRD, pemuda-pemudi dan seluruh warga Kota Semarang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah stakeholders tersebut merasa handarbeni (mempunyai) KNPI Kota Semarang? Apakah para pemuda tahu bahwa KNPI itu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia dan eksis di Kota Semarang? Berapa persen jumlah pemuda Kota Semarang yang mengetahui eksistensi dan kontribusi KNPI? Sulit menjawabnya, karena hanya sedikit segmentasi pemuda yang tahu KNPI. Kondisi ini saya kira berlaku umum di kota-kota lain dan bahkan di tingkat pusat karena kiprah KNPI dirasa belum menyentuh subjek utama garapannya yaitu pemuda.
Muskot ini adalah wahana untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat dalam APBD yang telah dipakai dalam kegiatan-kegiatan KNPI sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, idealnya pertanggungjawaban itu dipublikasikan secara umum melalui edaran dan media massa supaya masyarakat mengetahui penggunaan alokasi dana APBD untuk KNPI. Jika ini dilakukan, apresiasi dan dukungan dari para stakeholders akan semakin kuat karena sebagai lembaga publik, KNPI sudah memenuhi tanggungjawabnya dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan. Selain itu, DPD KNPI Kota Semarang akan menjadi perintis dan inspirator bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
Selanjutnya, Muskot ini akan menjadi ajang evaluasi bagi kepengurusan lama dalam menjalankan program-programnya. Evaluasi bukan berarti ajang mengecam dan mencari kesalahan. Konsekuensinya, pihak-pihak yang memberikan sumbang saran evaluasi hendaknya mengungkapkannya dengan santun.
Substansi yang lebih penting adalah, bagaimana Muskot kali membidani lahirnya ketua baru. Ketua KNPI terpilih harus mampu meningkatkan kinerja organisasi, siapapun figurnya. Perbaikan paling utama adalah perbaikan di tataran mindset, operasional dan politis. Dari aspek mindset, ketua KNPI terpilih harus mampu menanggalkan mitos dan jargon-jargon usang KNPI sebagai lembaga “plat merah” dan anak emas pemerintah. Memang, KNPI adalah bentukan pemerintah dan mendapat perlakuan istimewa dari “bapaknya”. Perlakuan ini membuat KNPI terkesan manja dan eksklusif yang berdampak kurang baik dalam pengembangan organisasi (organization development).
Aspek operasional menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja DPD KNPI selama 3 tahun kepemimpinan ketua terpilih. Salah satu hal yang menjadi penyebab nama KNPI kurang down to earth/membumi di kalangan rakyat adalah kurang tercapainya sasaran kegiatan-kegiatan KNPI yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya tidak tahu apakah bagian humas KNPI yang kurang berfungsi atau memang selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan ceremonial saja.
Dari aspek politis, ketua KNPI terpilih harus mampu menjaga independensi, kemandirian dan otonomi organisasi. Hal ini perlu demi pendidikan dan pembelajaran politik yang lebih baik. Dengan demikian, “bapak” (baca:Pemkot) jangan melibatkan diri dan ikut-ikutan men-setting pemilihan ketua KNPI. Biarkan “anak”(DPD KNPI) belajar mandiri mulai dari pemilihan sampai mereka menjalankan program kerjanya tiga tahun ke depan. Biarkan pula mereka mengkritik kebijakan Pemkot bila ada program Pemkot yang merugikan masyarakat. Akhirnya, selamat ber-Muskot kawan-kawanku KNPI, semoga Muskot kali ini melahirkan figur yang mumpuni untuk memimpin KNPI Kota Semarang tiga tahun ke depan.
Arif Budy Pratama, S.AP, Alumnus Administrasi Publik Universitas Diponegoro
Pemerhati masalah sosial, politik dan kepemudaan

Undang-undang Kementerian Negara

2008-12-10T20:05:00.000-08:00

Mencermati Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166
Oleh
Arif Budy Pratama

Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU KN) diundangkan dengan lembaran Negara tahun 2008 nomor 166. Secara umum undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, tupoksi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri .
Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang penuh kekuasaan pemerintahan/eksekutif dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada presiden. Disini peran menteri menjadi sangat vital dalam rangka operasionalisasi kebijakan untuk mewujudkan visi misi presiden. Undang-undang ini dibuat untuk mempermudah presiden menyusun kabinet pemerintahannya. Akan tetapi, ada beberapa implikasi yang ditimbulkan dari undang-undang ini pada saat implementasinya nanti. Apa saja implikasinya? Ada beberapa catatan kritis dan langkah-langkah antisipatif yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pembentukan kabinet yang lebih profesional. Dalam pasal 23 secara eksplisit dijelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang diberi amanat menduduki jabatan menteri tidak boleh merangkap jabatan lain yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan. Bahkan menteri dilarang menjadi komisaris perusahaan swasta karena dikhawatirkan dapat menyebabkan distorsi pengambilan kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tender, pemberian ijin, investasi dan kerjasama lainnya. Apakah cukup melarang menteri tidak merangkap jabatan seperti disebutkan pada pasal 23 diatas? Menurut hemat saya, ketentuan tersebut belumlah cukup. Idealnya, untuk mewujudkan kabinet yang benar-benar profesional, menteri sebagai pejabat publik juga harus dilarang merangkap sebagai ketua atau pengurus partai politik. Rangkap jabatan ini sering menyebabkan kinerja menteri terganggu karena gesekan-gesekan politis antara presiden, parlemen dan partainya. Tentu hal ini akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila kita merunut lagi secara lebih mendalam, tugas seorang menteri sudah sangat berat. Jangankan merangkap jabatan, dengan satu jabatan saja seorang menteri bisa kewalahan jika permasalahan yang dihadapi terlampau banyak. Seorang menteri dituntut untuk fokus terhadap bidang tugas yang menjadi kewenangannya tanpa harus disibukkan oleh urusan-urusan lainnya.
Konfigurasi Kementerian Negara
Dalam UU KN, Kementerian negara diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan), Kementerian yang ruang lingkup bidang tugasnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, urusan pokok kemasyarakatan lainnya), kementerian dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, kependudukan, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, lingkungan hidup, investasi, koperasi, UKM, pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, perumahan, dan pembangunan kawasan). Urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugas kementerian tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri kecuali kementerian urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.
Dalam pasal 15 disebutkan secara tegas bahwa jumlah total dari seluruh kementerian yang dibentuk maksimal 34 (tiga puluh empat). Hal ini berimplikasi terhadap arah reformasi birokrasi terutama dari aspek kelembagaan atau struktur. Pasal ini mengandung maksud perampingan birokrasi pemerintah untuk tujuan efisiensi, efektivitas dan peningkatan performance aparatur negara dalam rangka reformasi birokrasi. Osborn dan Plastrik, ahli manajemen publik AS (2004) dalam bukunya Banishing Beureucracy memberikan pandangan bahwa birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang ramping strukturnya. Saat ini (Kabinet SBY-JK) ada 3 kementerian koordinator, 21 menteri yang memimpin departemen, 10 menteri negara, 4 pejabat setingkat menteri dan puluhan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
Ada beberapa hipotesis paska pemberlakuan UU KN terhadap konfigurasi kementerian dan lembaga negara dibawah presiden. Pada praktiknya nanti akan terjadinya pengubahan (pengubahan nomenklatur dengan cara menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti nomenklatur) atau pembubaran kementerian negara. Jika kebijakan ini yang diambil oleh presiden terpilih, maka akan terjadi perampingan birokrasi dan mutasi besar-besaran dalam tubuh birokrasi. Hipotesis selanjutnya, adalah terjadinya rasionalisasi jumlah personil dalam tubuh birokrasi kita sebagai konsekuensi dari perampingan organisasi dalam kementerian dan LPND. Re-assesment atau penilaian dan penyaringan kembali secara objektif dengan indikator yang telah ditentukan menjadi suatu alternatif yang bisa dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyeleksi kompetensi aparatur dalam menjalankan tupoksinya. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya nanti pengelolaan sumber daya aparatur pasca UU KN dilaksanakan.
Grand Strategy Antisipatif
Untuk itu, sudah semestinya disiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Mulai dari sekarang, pemerintahan SBY-JK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) hendaknya menyusun grand strategy antisipasi pengelolaan sumberdaya aparatur paska UU KN diimplementasikan, meskipun tahun depan kekuasaan eksekutif belum tentu di tangan mereka lagi. Jika langkah ini dilakukan oleh pemerintah saat ini justru menunjukkan bahwa mereka adalah the statesman sejati bukan sekedar politisi yang mementingkan kepentingan pada masa kekuasaannya sendiri.
Birokrasi begitu strategis dalam upaya pencapaian visi misi seorang pemimpin. Jalan tidaknya program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kinerja birokrasi. Betapa hebatnya seorang pemimpin/presiden apabila birokrasi tidak cakap dan kompeten meng-interpretasikan dan menjalankan kebijakan, maka kebijakan dan program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Penulis melihat ada spirit reformasi birokrasi dalam Undang-undang Kementerian Negara. Tinggal sekarang, bagaimana pemerintah sekarang dan pemerintah yang terbentuk tahun depan menyikapi dengan strategi yang jitu sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang dapat membawa kemajuan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Arif Budy Pratama, S.AP Alumnus Administrasi Publik Universitas Diponegoro,
Pegiat di Pusat Studi Otonomi Daerah (PSOD), Jakarta

2008-11-26T20:34:00.000-08:00

Kapur putih yang pucat terasa penuh warna

Dan pelangi yang enggan datang pun berbinar

Kertas putih yang pudar tertulis seribu kata

Kan ku ungkap semua yang sedang ku rasa

Dengarkanlah kata hatiku

Bahwa ku ingin untuk tetap disini

Tak perlulah aku keliling dunia

Biarkan ku disini

Tak perlulah aku keliling dunia

Karna ku tak mau jauh darimu

Dunia boleh tertawa melihatku bahagia

Kembalikan tempat yang kau anggap tak biasa

Biarkanlah aku bernyanyi

Berlari berputar menari disini

Tak perlulah aku keliling dunia

Tak perlulah aku keliling dunia

karna kau disini

Tak perlulah aku keliling dunia

Kaulah segalanya bagiku

Oo~ Oo~ Oo~ Oo..

Ouwoo… aku keliling dunia

Kaulah segalanya bagikuu

Koleksi Gita Gutawa yang lain.
Mp3 Download & Lirik Lagu Gita Gutawa - Tak Perlu Keliling Dunia
Busby Seo Test

cpns anri

2008-10-29T01:13:00.000-07:00

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2008
P E N G U M U M A N
Nomor: KP.01.01/1356/2008

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008

Dalam Tahun Anggaran 2008, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menyelenggarakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari lulusan Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) yang akan ditempatkan di wilayah Indonesia sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi ANRI, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No. Nama Jabatan Kode Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1. Arsiparis Pertama 4008001 S1 Sejarah 4 Orang
2. Arsiparis Pelaksana 4008001 D3 Kearsipan 5 Orang
3. Pranata Humas Pertama 4147002 S1 Komunikasi 2 Orang
4. Perancang Perundang-perundangan pertama 4135004 S1 Hukum 1 Orang
5. Analis Kepegawaian
Pertama 4006056 S1 Hukum 1 Orang
6. Pustakawan Pelaksana 4153001 D3 Perpustakaan 1 Orang
7. Pranata Komputer
Pelaksana 4147002 D3 Teknik Informatika/Teknik Informasi/Sistem Informasi/
Manajemen Informatika 3 Orang
8. Penterjemah 4114002 S1 Sastra Belanda 1 Orang
9. Penganalisis Tata Laksana 4006166 S1 Administrasi Negara 1 Orang
10. Verifikator Keuangan 4077073 S1 Akuntansi 1 Orang

II. PERSYARATAN
A. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Lulus pendidikan formal D3 atau S1;
4. Tidak berkedudukan sebagai anggota Partai Politik;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/ POLRI, atau anggota TNI/POLRI;
6. Tidak pernah menggunakan zat-zat psikotropika/Narkoba;
7. Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS / Anggota TNI/POLRI;
8. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
9. Tidak pernah atau sedang menjalani pidana penjara karena kasus kriminal;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Persyaratan Khusus
1. Memenuhi persyaratan jenjang pendidikan jurusan atau program studi yang sesuai dengan formasi yang tersedia;
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5;
3. Berusia setinggi-tingginya 33 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk D3 per 31 Desember 2008.

III. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran lamaran dibuka tanggal 29 Oktober 2008 dan ditutup tanggal 7 Nopember 2008 pukul 15.00 WIB;
2. Surat Lamaran ditulis tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dan ditujukan kepada :
Kepala ANRI c.q. Panitia Penerimaan CPNS ANRI, Jl. Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12560, dengan dilampiri :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
b. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
d. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah Sementara tidak dapat diterima);
e. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. Daftar Riwayat Hidup;
g. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (Lima) lembar;
3. Dalam lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang akan dilamar dengan mencantumkan kode jabatan di sebelah kiri atas amplop.

IV. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
1. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui papan pengumuman atau Website ANRI www.anri.go.id pada tanggal 8 Nopember 2008;
2. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak akan diumumkan;
3. Pengumuman melalui Website dan Papan Pengumuman dianggap sebagai surat panggilan;

V. MATERI DAN PELAKSANAAN UJIAN
A. Materi Ujian
Materi Ujian Penerimaan CPNS ANRI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
Tahap I : Ujian Tertulis, terdiri dari 2 (dua) Materi yang diujikan yaitu :
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
2. Tes Kompetensi Bidang (TKB);
Tahap II : Bahasa Inggris
Bagi yang lulus Ujian Tahap I dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap II
Tahap III : Ujian Wawancara
Bagi yang lulus Ujian Tahap II dianggap layak untuk mengikuti ujian berikutnya dan akan dipanggil untuk mengikuti Ujian Tahap III.
B. Pelaksanaan Ujian
1. Ujian tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2008;
2. Tempat Ujian Tertulis dilaksanakan di ANRI.

VI. KETENTUAN LAIN
1. Ujian penerimaan CPNS ANRI tidak dipungut biaya apapun;
2. ANRI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ANRI atau Panitia.

Jakarta, 27 Oktober 2008
PENERIMAAN CPNS ANRI TAHUN ANGGARAN 2008

TTD

PANITIA

________________________________________

Stretch your brain

2008-10-29T01:06:00.001-07:00

cc

Subject

Fw: Stretch Your Brain...ahahhahahha-

Pretty Cool

( Don't ask me! I don't know how it's done!!)

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
Stretch your brain

This is not a test - just a phenomenon. All readings are explained.
Read out loud the text inside the triangle below.

More than likely you said, 'A bird in the bush,' And...
If this IS what YOU said, then you failed to see
that the word THE is repeated twice!
Sorry, look again.

Next, let's play with some words... What do you see?

In black you can read the word GOOD, in white the
word EVIL (inside each black letter is a white letter).
It's all very physiological too, because use it visualizes
the concept that good can't exist without evil (or the
absence of good is evil). Now, what do you see?

You may not see it at first, but the white spaces read
the word optical, the blue landscape reads the word
illusion. Look again! Can you see why this painting
is called an optical illusion?

What do you see here?

This one is quite tricky!
The word TEACH reflects as LEARN.

Last one.
What do you see?

You probably read the word ME in brown, but.......
When you look through ME you will see YOU!

Do you need to look again?

Test Your Brain .
This is really cool. The second one is amazing
so please read all the way through.

ALZHEIMERS' EYE TEST
Count every ' F ' in the following text:

FINISHED FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH THE EXPERIENCE
OF YEARS...
(SEE BELOW)

HOW MANY?
WRONG, THERE ARE 6 -- no joke.
READ IT AGAIN !
Really, go back and try to find the 6 F's before you scroll down.

The reasoning behind is further down.
The brain cannot process 'OF'.

Incredible or what? Go back and look again!!
Anyone who counts all 6 'F's' on the first go is a genius.

Three is normal, four is quite rare.

Send this to your friends.
It will drive them crazy.
And keep them occupied
For several minutes.

More Brain Stuff . . From Cambridge University .

O lny srmat poelpe can raed this.
I cdnuolt blveiee that I cluod aulaclty uesdnatnrd
what I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the
hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in what oredr the ltteers
in a word are, the olny iprmoatnt tihng is that the
first and last ltteer be in the rgh it pclae. The rset can
be a taotl mses and you can still raed it wouthit a
porbelm. This is bcuseae the huamn mnid deos not
raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling
was ipmorantt! If you can raed this psas it on!

Psas It ON!

scholarship lagi

2008-10-27T20:57:00.000-07:00

Chevening is the UK government’s flagship scholarship scheme, aimed at future leaders, high achievers, opinion formers and decision-makers. The programme funded by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and administered by the British Council, supports over 2,300 international students annually to study in the UK. Many talented graduates and young professional Indonesians have been propelled along the path to success through the British Chevening Awards, which has seen over 1,000 scholarships awarded to Indonesians since the scheme began in 1984.

The Chevening scholarships are offered in over 150 countries and enable talented graduates and young professionals to become familiar with the UK and gain skills which will benefit their own countries. The awards are included tuition, stipend, return airfares (economy class) and other allowances.

GENERAL
A prestigious programme funded by the British Government (Foreign and Commonwealth Office) and administered by the British Council.
Over 1000 scholarships awarded in Indonesia since 1984.
This year up to 35 full scholarships are offered for one year Master degrees.
Courses at various universities and professional institutions in the UK including courses in media, finance, economics, politics, law, management, engineering, gender, environment, democracy etc.
A very competitive scheme. Only the best applicants are invited for further test and interview.
Employees, employee's relatives (or former employees who have left employment less than two years before) of the FCO (Foreign Commonwealth Office), including FCO posts, the British Council and the sponsor will not be eligible to apply for these awards.
SUPPORT FOR SCHOLAR
Pre-departure English Course
English language training is included as part of the scholarship (if required) and candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course. The language training is a full-time study and will be held in Jakarta. The candidate will need to obtain release from her/his employment for the duration of the course.

UK University Placement
Chevening is a self-placement programme. Students who are selected are responsible for making their own approaches to the UK university. We provide the facility in identifying the most suitable university and course if students wish to receive help or advice.

Students are required to apply to 3 universities in the UK.

BRIEFING
Successful candidates will be invited to attend a briefing. The briefing will cover:

Terms and condition of the awards
Introduction to Education UK
How to make an application and choose a suitable course
Prior to their departure, scholars will be invited to attend a pre-departure briefing. The briefing will cover:

Customs and immigration procedures

Studying and living in the UK

Finding accommodation

Information concerning travel

Payment

Opening Bank Account

Welfare
Scholars also will be invited to an individual briefing/meeting with a Chevening officer. They will have the chance to discuss any issues concerning their scholarship and life overseas.

REQUIREMENTS
ndonesian Citizen.
Age between 25 - 40 years old.
Excellent first degree with minimum GPA ≥ 3.0.
Adequate level of spoken and written English language (IELTS 6.5)
Minimum of 2 years full time working experience after graduation from S1.
Excellent career prospects.
Commitment to career development, and ability to demonstrate motivation.
Field of study should be relevant to educational background or current profession.
We regret that we are unable to receive applications for MBAs.
Previous recipients of a Chevening scholarship for Masters degrees are not eligible to reapply.
Must be able to demonstrate future leadership potential and the capacity to play an important role in Indonesia's development.
Ability and potential to contribute to future bilateral relations between Indonesia and Britain.
We strongly encourage candidates from Eastern Indonesia to apply. Subject areas are: Climate Change and Forestry, counter-terrorism and International Security, Democracy and Governance, Religion and Islamic Studies, Economic Reform, Human Rights, Conflict and Justice, and Development.
SELECTION PROCESS
Initial selection is based on the quality of the written application. You do not need to attach any documents with the application form.

Successful applicants will be notified and invited for an English test/interview in January/February 2009.
The English test and interviews will be held in Jakarta and Makassar.

The results of the interviews will be announced by letter.

Candidates achieving an IELTS score of at least 6.5, and who are accepted by a UK university for an appropriate subject (approved by the Embassy) will be awarded a full scholarship.

English language training is included as part of the scholarship )only if required). Candidates from outside Jakarta are supported during the period of the course.

Whilst undergoing English language training in Jakarta, candidates are briefed by British Embassy and British Council staff and are given guidance on course selection and application procedures.
The academic year in the UK commences in September/October. After completing the English courses (around May) candidates are normally advised to return to their employment. The British Council then keeps in touch with candidates about their departure arrangements. Further briefing on the departure arrangements is provided one month prior to departure.
The final number of scholarships granted is determined by the British Embassy
DEADLINE
Application must be submitted before 30 November 2008
The next scheme will be advertised in the national and regional press.

FURTHER INFORMATION
British Council

T : +62 (0)21 515 5561
F : +62 (0)21 515 5562
E : chevening@britishcouncil.or.id

Complete information can be obtained at:

http://www.chevening.or.id

scholarship

2008-10-16T23:33:00.000-07:00

Master of Public Policy (MPP) Year 2009/2010

Sponsored byThe Colombo Plan Secretariat&

The KDI School of Pubic Policy and Management

Seoul, Korea

BACKGROUND

Colombo Plan

The Colombo Plan for Cooperation Economic and Social Development in Asia and Pacific is a unique inter-governmental organization providing development assistance under the "Planning for Prosperity" motto and the concept of self-help and mutual help where member countries provide assistance to one another in socio-economic development.

The Colombo Plan was conceived at the Commonwealth Conference on Foreign Affairs held in Colombo, Ceylon (now Sri Lanka) in January 1950 and was established on 1 July 1951 as a cooperative venture for economic and social advancement of the people of South and Southeast Asia. It has grown from the founding group of seven Commonwealth nations - Australia, Britain, Canada, Ceylon, India, New Zealand and Pakistan, to 25, including non-Commonwealth and countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Current Colombo Plan member countries are Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Japan, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, United States of America and Vietnam.

In December 1977 the Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia was changed to The Colombo Plan for Co-operative Economic and Social Development in Asia and the Pacific, to reflect the expanded geographical composition of its enhanced membership and the scope of its activities. The primary focus of all Colombo Plan activities is human resources development in the Asia-Pacific region.

Over the years, the programme content of the Colombo Plan has been adjusted to respond to the needs of member countries in a fast changing economic environment. In the early years, the training programmes were more of a long-term nature whilst the current programmes are established to provide advance skills and experience sharing, aimed at arriving at the best practices in different fields of economic and social activities for effective policy making and governance.

Funding

A significant characteristics of the Colombo Plan is that the administrative costs of the Council and the Secretariat are borne equally by all member countries and all member countries have an equal status in Colombo Plan's functions and activities. However, programme activities are funded by voluntary contributions by member countries as development partners. In addition, non-member countries, other international and regional organizations and other donor agencies are also sourced for funding.

Current Programmes

In 1955, Colombo Plan revitalized its programmes to emphasize on short-term training courses in priority areas and promoting South-South cooperation. The current programmes of the Colombo Pan are in the areas of Public Administration and environment including post-graduate long-term scholarships. Privates Sector Development and Drug Demand Prevention in member countries. In this regard, Colombo Plan has established three programmes for capacity building, namely, Drug Advisory Programme, Programme for Public Administration & Environment and Programme for Private Sector Development.

Programme for Public Administration & Environment (PPA & Env.)

The main objective of the Programme for Public Administration is to develop human capital in the public sector of the developing member countries (DMCs) through provision of training programmes in prioritized areas such as poverty reduction, leadership development, economic management, strategic management, food security and environmental issues.

The PPA has established good partnerships with centres of excellence in the member countries as well as with inter-governmental organizations to deliver training programmes in critical issues of development to middle and senior level public officials from DMCs, many of whom hold key positions in their respective countries.

Programme for Private Sector Development (PPSD)

The Programme for Private Sector Development (PPSD) established in 1995, provides short-term training programmes and workshops for the development of the private sector. The focus of PPSD is on capacity building of small and medium enterprises (SMEs), which in many economies drive economic growth and create employment opportunities for a large segment of the labour force. The Programme's scope covers technology transfer, SME development, business management and sharing of best practices, World Trade Organization, productivity and trade issues and industrialization policy. PPSD also plays an important role in promoting a business friendly environment through building up of capacity of those relevant government officers who are responsible to put in place supporting institutions, laws and policies as well as regulations which affect the private sector.

To obtain the best outcomes for these programmes, PPSD collaborates with member governments and their centres of excellence to implement the programmes. Out current partner agencies are Korea International Copperation Agency (KOICA), Malaysia Productivity Centre (MPC), CMC Ltd under the Indian Millennium Fund, Asia Productivity Organization (APO) and Singapore Cooperation Programme (SCP). Since inception in 1995, Korea has been contributing to the PPSD programmes.

Long-term Scholarship Programme (LTSP)

The Long-term Scholarship Programme (LTSP) was a hallmark of the Colombo Plan during its early years until 1989. Due to the needs of member countries, it was offered again in 2005 to provide opportunities for suitable candidates from member countries to be provided with opportunities to pursue Master Degree in prestigious universities in Korea, Malaysia and Thailand in a wide variety of subjects. In 2008, Singapore joined the other three countries to offer two (2) postgraduate scholarships at the National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University (NTU) or the Singapore Management University (SMU) in a wide variety of fields, except medicine and dentistry.

Drug Advisory Programme (DAP)

The Colombo Plan Drug Advisory Programme, established in 1973 was the first Asia-Pacific regional programme to address the drug problem. From its inception, DAP has been contributing to the development of human resources in member countries by enhancing the capabilities of officials in government and non-governmental organizations involved in drug demand and supply reduction.

Responding to the changing needs of member countries, which are facing multifaceted problems due to illicit drug production, trafficking and abuse, the DAP has embarked on several innovative strategies including faith-based approach to drug demand reduction, establishment of outreach and drop in centres and introduction of life skills to youths. DAP also mobilizes community in its drug demand reduction activities, as well as provide advisory services and capacity building to member countries. In front-line countries like Afghanistan and Pakistan, four (4) outreach and drop in centres were established in 2005 which continue to be supported by CPDAP. In the special programme for Afghanistan, five (5) treatment centres and transit shelter for women were set up in June 2007. DAP is operating the only Treatment Centre for women in Kabul, Afghanistan.

KDI SCHOOL

The KDI School of Public Policy and Management was established in 1997 with the support of the Korea Development Instititue (KDI), which is Korea's leading economic think-tank since 1971. The School aims to be a world-class institution by offering innovative educational programmes for future international leaders of government and business organizations and equip them with the latest knowledge to meet the challenges of a globalized world.

The KDI School offers in-depth academic programmes that focus on real-world management and public policy issues and are taught by experienced faculty comprising experts and professionals in their own fields. The curriculum is both innovative and comprehensive; it was designed specifically with the needs of midlevel professionals from the public and private sectors. Classes use various modern technologies to maximize efficiency and learning effectiveness.

The Colombo Plan began collaboration with The KDI School of Pubic Policy and Management in 2006. It symbolizes a significant milestone in Republic of Korea's role in Colombo Plan. This Long Term Scholarship (LTSP) represents ROK's first assistance programme for post graduate scholars of the Colombo Plan in the field of public policy. Since 2006, three batches of 15 Colombo Plan's scholars have been trained by The KDI School.

MASTER OF PUBLIC POLICY (MPP)

DESCRIPTION

The one year Master Degree in Public Policy (MPP) for foreign students is conducted by the KDI School of Public Policy and Management in Korea. The academic year is based on a trimester system and in principle, it takes one year to complete the program. Students need a minimum of 36 credits to receive a degree. Of the 36 credits, 30 credits must be obtained through coursework in the first year. The remaining 6 credits can be fulfilled by submitting a master's thesis (worth 6 credits) before or after returning to one's country of residence and/or workplace.

The MPP program aims to educate leaders with a global perspective and an in-depth expertise in public policy-related issues. The curriculum emphasizes both theoretical and applied perspectives. MPP has concentrations as listed below.

COURSE CONCENTRATION AREAS

Trade and Industrial Policy

This concentration focuses on two of the most important areas of economic policy i.e. Trade Policy and Industrial Policy. The curriculum is designed to provide students with an understanding of industrial policies. It emphasizes both theoretical and applied perspectives, supplemented by case-studies on microeconomic policy.

Public Finance and Local Administration

The purpose of this concentration in to provide students with the understanding in the areas of government budgeting, taxation and public administration, and to educate experts in public economics to develop effective policies.

Human Resources and Social Policy

Extensive analysis of domestic and international case studies on human resource and social policy is conducted in this concentration. Specific programs and problems in current social policies will be discussed in class. Students will equipped with principles and analytical tools required for formulating policies.

Transition and Development Studies

This concentration covers a wide spectrum of economic and social development issues, highlighting many things from Korea's transitional development. The concentration also analyzes the transition methods of developing countries, including former socialist countries, and trains the students to build and execute applicable economic development strategies for various parts of the world.

International Relations and Political Economy

This concentration provides the skills and conceptual framework needed to understand political and international issues in both domestic and international circles. Core topics include political economy, national identify, Korean reunification, democracy, economic cooperation, conflict and resolution, and international organizations.

Concentrations are determined by the individual student in the third term of his/her study at the KDI School.

LANGUAGE

The Master Degree in Public Policy (MPP) is taught in English.

DURATION

The Master Degree in Public Policy (MPP) is conducted on a full-time basis starting in February 2009, and requires one year's course work.

INVITED COUNTRIES

Colombo Plan developing member countries.

ADMISSION CRITERIA

All applicants for the Master's Degree in Public Policy (MPP) must meet the following minimum general requirements.

1. Minimum 5 years experience in the public sector.

2. Nominated by the Colombo Plan National Focal Point of their respective Governments.

3. Completed a bachelor's degree or its equivalent.

4. Meet English language requirements.

Application for Admission - complete an online application at www.kdischool.ac.kr

ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS

Applicants must prove proficiency in English by submitting TOEFL (minimum 570) or IELTS (minimum 6.0) scores with the application form to Colombo Plan. (A copy of English Language test results must accompany the Application form). Those who pursued their first degree at an English medium University are exempted from this requirement.

SCHOLARSHIP

The scholarship awards will cover the following:

* A return air ticket on economy class from the closest international airport to Seoul, Korea.
* Admission costs
* Accommodation
* Full Tuition
* Living stipend
* Book allowance of US$200 per student per month.

ACCOMMODATION

The KDI School will provide accommodation.

VISA REQUIREMENTS

Applicants will need to obtain a visa from the Korean Embassy in their countries or other accredited countries before their arrival in Korea. Participating Governments are kindly requested to bear the cost of visa application for their participants. The Colombo Plan will not provide visa fees.

ATTIRE

All students are advised to adhere to the dress code of KDI.

MEMBER COUNTRY'S NOMINATION

Each member country is requested to nominate through the National Focal Point two candidates by completing the Application Form, the Medical Certificate and Admission Essay.

Please send the duly completed nomination forms (two sets) to the Colombo Plan Secretariat at the following addresses, by or before 3 October 2008.

Secretariat General

The Colombo Plan Secretariat

13th Floor, Merchant Tower

28, St. Michael's Road

Colombo 3

Sri Lanka

Tel: +94 11 2564448

Fax: +94 11 2564531

Any queries can be forwarded to Mr. Khairul Dzaimee Daud, Director of Public Administration and Environment at khairuldd@colombo-plan.orgAlamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya

Please refrain from sending Application Forms directly to the KDI School.

The deadline for the nominations will be strickly observed.

SELECTION

Selection for the MPP programme will be done jointly by CPS and KDI School. Since we intend to notify the applicants of their acdeptance as soon as their applications are processed, sending nominations as early as possible is very much advisable.

HOW TO FILL THE APPLICATION FORM

a) Application Form

Application form need to be filled in and sent to the Colombo Plan Secretariat. The online application can be found on the Colombo Plan website www.colombo-plan.org.

b) Transcripts

Applicant should enclose certified transcripts in English with the application. Transcripts must be certified by the issuing body.

c) English Proficiency

Please send a copy of the original score sheet (TOEFL or IELTS or other proof certificates) with the application. (Applicants, who followed the first degrees in English medium, are required to prove their English proficiency by submitting copies of their degree certificates. No consideration will be given if the reqired documents are not attached).

d) Letter of Recommendation

Include two letters of recommendations. Letters should preferable be from University Professors or from the Employer. Please inform the recommenders that they should put the recommendation letters into sealed envelopes and signed across the flap. Open and unsealed recommendations are not acceptable.

e) Photographs

Applicant must attach two recent photographs (3cm x 4cm) in the application.

f) Resume

Applicant must include a standard resume (curriculum vitae) with the application.

g) Admission Essay

The admission essay is an important piece of the application. It should be carefully crafted to include your personal and career goals, desire to do graduate studies, and ability and commitment to attend the year long intensive MPP programme. It should also indicate your purpose and reasons for applying for this course. This essay should not be longer than one A4 size paper.

CPNS Kemenko Polhukam RI

2008-10-16T06:42:00.000-07:00

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TAHUN 2008
16 Oct 2008

PENGUMUMAN

Nomor : 001/P.CPNS/Polhukam/10/2008

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
TAHUN 2008

Diberitahukan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan :

1. Kode Jabatan : 83001; Nama Jabatan : Analis Organisasi; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Administrasi Negara; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

2. Kode Jabatan : 83002; Nama Jabatan : Pengolah Data; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Informatika; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

3. Kode Jabatan : 83003; Nama Jabatan : Analis Perencanaan Pelaksana Anggaran; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Administrasi Publik; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

4. Kode Jabatan : 83004; Nama Jabatan : Perencana Anggaran; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Ekonomi Manajemen; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

5. Kode Jabatan : 83005; Nama Jabatan : Penelaah Kebijakan Perjanjian Internasional; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Hubungan Internasional; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

6. Kode Jabatan : 83006; Nama Jabatan : Penelaah Material Hukum; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Hukum Perdata; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

7. Kode Jabatan : 83007; Nama Jabatan : Penelaah Kerjasama Pertahanan Multilateral; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Hukum Internasional; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

8. Kode Jabatan : 83008; Nama Jabatan : Penelaah Penanganan Objek Vital; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Hukum Perdata; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

9. Kode Jabatan : 83009; Nama Jabatan : Penelaah Partisipasi Masyarakat; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Komunikasi; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

10. Kode Jabatan : 83010; Nama Jabatan : Penelaah Pengembangan Kehumasan; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Komunikasi; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

11. Kode Jabatan : 83011; Nama Jabatan : Verifikator Keuangan; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Ekonomi Akuntansi; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

12. Kode Jabatan : 83012; Nama Jabatan : Auditor; Jenjang : Sarjana (S1); Jurusan : Ekonomi Akuntansi; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

13. Kode Jabatan : 83013; Nama Jabatan : Pustakawan; Jenjang : D3; Jurusan : Perpustakaan; Jumlah Formasi : 1 (Satu)

14. Kode Jabatan : 83014; Nama Jabatan : Arsiparis; Jenjang : D3; Jurusan : Kearsipan;
Jumlah Formasi : 2 (Dua)

B. Persyaratan Pelamar
1. Persyaratan Umum
a. Warga Negara Indonesia.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS , Calon/Anggota TNI/Polri.
e. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.
f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta.
g. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan.
h. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan.
i. Berkelakuan baik.
j. Sehat jasmani dan rohani.

2. Persyaratan Khusus
a. Ijazah pelamar diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah mendapat akreditasi.
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pelamar berijazah :
1) Sarjana (S1)/ D4 minimal 2,85 (dua koma delapan lima)
2) Diploma III (D III) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
c. Batas usia bagi pelamar :
1) Minimum 18 tahun pada tanggal 1 Oktober 2008
2) Diploma III (D III) maksimum 27 tahun pada tanggal 1 Oktober 2008
3) Sarjana (S1) / D4 maksimum 30 tahun pada tanggal 1 Oktober 2008

C. Proses Penerimaan CPNS TA. 2008
1. Penerimaan Surat Lamaran
2. Tahap I : Seleksi Administrasi
3. Tahap II : Ujian Tertulis
4. Tahap III : Psikotes dan Wawancara
5. Pengarahan CPNS TA. 2008

D. Penerimaan Surat Lamaran
1. Penerimaan lamaran mulai tanggal 21 – 24 Oktober melalui PO BOX 2490 JKP 10024.
2. Panitia tidak menerima lamaran yang dikirim langsung.
3. Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Pelamar dengan menggunakan tinta hitam ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
4. Menuliskan pada sudut kiri Amplop Lamaran, Kode Jabatan yang dilamar.
5. Pelamar wajib melampirkan berkas administrasi, yaitu :
a. Daftar Riwayat Hidup;
b. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir Asli oleh Pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus Sementara tidak berlaku);
c. Surat Pernyataan Bebas Narkoba bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah).
d. Pas Foto berwarna terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

E. Tahap I : Seleksi Administrasi
1. Berkas lamaran yang telah diterima akan diadakan seleksi administrasi;
2. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui situs internet resmi www.polkam.go.id dan papan pengumuman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang direncanakan tanggal 29 Oktober 2008.
3. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mengambil Tanda Peserta Ujian pada,
Tanggal : 30 – 31 Oktober 2008
Pukul : 08.30 – 15.00 WIB
Tempat : Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Gedung A Lantai 6, Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat.
Dengan menunjukkan Ijazah terakhir asli kepada Panitia sebagai bukti untuk Pengambilan Tanda Peserta Ujian.
4. Jumlah Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi sebanyak-banyaknya 10 x Jumlah Formasi, dengan berdasarkan :
a. Peringkat nilai IPK tertinggi
b. Kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dibutuhkan
c. Berkas lamaran yang diterima lebih awal oleh Panitia (Apabila jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi melebihi 10 x jumlah formasi).
5. Bagi Pelamar/Peserta Ujian yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang tidak mengambil Tanda Peserta Ujian Tertulis lewat tanggal 31 Oktober 2008 pukul 15.00 WIB dinyatakan gugur.

F. Tahap II : Ujian Tertulis
1. Dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2008
2. Materi Ujian Meliputi :
a. Kompetensi Dasar (TKD)
b. Tes Bahasa Inggris

G. Tahap III : Psikotes dan Wawancara
Ditentukan Kemudian

H. Pengarahan CPNS TA. 2008
Ditentukan Kemudian

I. Lain – lain
1. Pelamar/Peserta penerimaan CPNS TA. 2008 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Keputusan Tim Penerimaan CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan TA. 2008 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta 6 Oktober 2008

KETUA TIM PENGADAAN CPNS TA. 2008
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

TTD

Drs, HARSANTO ADI S., M.M.

CPNS Sekretariat Negara RI

2008-10-08T02:33:00.000-07:00

PENGUMUMAN
Nomor Peng/ 16 /Setneg/D-2/09/2008
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT NEGARA RI
TAHUN 2008

Dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS Tahun Anggaran 2008, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/305/M.PAN/9/2008, tanggal 9 September 2008, Sekretariat Negara RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS di lingkungan Sekretariat Negara RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan:
NO. FORMASI JABATAN KODE JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH FORMASI
JENJANG JURUSAN KODE JURUSAN
1. Analis Masalah Hukum dan Perundang-undangan 10001 Magister (S2) Hukum Tata Negara 1001 2
Sarjana (S1) Hukum Administrasi Negara 2001 1
Sarjana (S1) Hukum Pidana 2002 1
2. Analis Kebijakan Dalam Negeri 10002 Sarjana (S1) Ekonomi Studi Pembangunan 3001 2
Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 5001 2
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan/Politik 4001 1
Sarjana (S1) Hukum 2003 1
3. Analis Kebijakan Hubungan/ Kerjasama Luar Negeri 10003 Sarjana (S1) Hubungan Internasional 6001 1
Sarjana (S1) Hukum 2003 1
Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
Sarjana (S1) Ekonomi Studi Pembangunan 3001 1
4. Penelaah Hubungan Kelembagaan 10004 Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 2
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan/Politik 4001 1
Sarjana (S1) Hukum 2003 1
5. Perencana Program dan Anggaran 10005 Sarjana (S1) Akuntansi 8001 2
Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
6. Penata Laporan Keuangan/ Verifikator Keuangan 10006 Sarjana (S1) Akuntansi 8001 2
Diploma III Akuntansi 1301 2
Diploma III Perpajakan 1401 1
7. Auditor 10007 Sarjana (S1) Akuntansi 8001 1
8. Penyiap Naskah 10008 Sarjana (S1) Hubungan Internasional 6001 1
9. Penyusun Program/Pengelola Diklat 10009 Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
Sarjana (S1) Hukum 2003 1
Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 5001 1
Diploma III Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi 1501 1
Diploma III Manajemen Perhotelan 1601 1
10. Perencana/Pengawas/
Teknisi Bangunan/Listrik 10010 Sarjana (S1) Teknik Sipil 9001 1
Diploma III Teknik Elektro 1801 1
11. Analis Kepegawaian 10011 Sarjana (S1) Hukum 2003 2
Diploma III Manajemen Keuangan 1901 1
12. Protokol/Pranata Humas 10012 Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan/Politik 4001 1
Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 5001 1
Diploma III Komunikasi 2101 1
13. Perencana Pengadministrasi Pengadaan Barang/Penelaah Pembangunan Bangunan 10013 Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
Sarjana (S1) Perhotelan 1101 1
Sarjana (S1) Hukum 2003 1
Diploma III Ekonomi Manajemen 1701 2
14. Analis Pelaporan/Pengevaluasi Kinerja 10014 Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 5001 1
15. Pengumpul Data 10015 Sarjana (S1) Administrasi Negara/ Publik 7001 1
16. Pranata Komputer/Pengolah Data 10016 Sarjana (S1) Ilmu Komputer/ Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi 1201 4
Diploma III Manajemen Informatika/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi 1501 3
Diploma III Komputer Akuntansi 2201 1
17. Petugas Pelayanan Kesehatan 10017 Diploma III Keperawatan Gigi 2301 1
Diploma III Keperawatan 2401 1
18. Petugas Pelayanan Media 10018 Diploma III Fotografi 2501 1
19. Sekretaris Pimpinan 10019 Diploma III Sekretaris 2601 2
20. Arsiparis 10020 Diploma III Kearsipan 2701 1
21. Penata Hidangan 10021 Diploma III Manajemen Tata Hidangan/Tata Boga 2801 1

2. Persyaratan pelamar:
a. Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2008 (lahir pada tanggal 1 Desember 1973 atau sesudahnya);
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri;
6. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
9. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan;
10. Berkelakuan baik;
11. Sehat jasmani dan rohani.

b. Persyaratan Khusus:
1. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah mendapat akreditasi atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pelamar berijazah:

a) Pasca Sarjana (S2) minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

b) Sarjana (S1) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);

c) Diploma III (DIII) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
3. Khusus untuk pelamar formasi jabatan Petugas Pelayanan Kesehatan, dengan kualifikasi pendidikan:

a) Diploma III (DIII) jurusan Keperawatan Gigi, usia maksimum 30 tahun pada tanggal 1 Desember 2008 (lahir pada tanggal 1 Desember 1978 atau sesudahnya) dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja;

b) Diploma III (DIII) jurusan Keperawatan, usia maksimum 30 tahun pada tanggal 1 Desember 2008 (lahir pada tanggal 1 Desember 1978 atau sesudahnya) dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja serta memiliki sertifikat pelatihan kegawatdaruratan medis.

3. Pendaftaran:

Pelamar diharuskan datang sendiri ke Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada hari Selasa s.d. Kamis, 14 s.d. 16 Oktober 2008, pukul 08.30 - 15.00 WIB, dengan membawa bukti identitas diri (KTP/SIM), untuk mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang disediakan, dengan melampirkan dan menyerahkan:
• a) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara RI Tahun Anggaran 2008;
• b) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai akademik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
• c) Pas photo berwarna terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
• d) Foto copy surat pengalaman kerja, khusus untuk pelamar formasi jabatan Petugas Pelayanan Kesehatan, kualifikasi pendidikan Diploma III (DIII), jurusan Keperawatan Gigi;
• e) Foto copy surat pengalaman kerja dan foto copy sertifikat pelatihan kegawatdaruratan medis, khusus untuk pelamar formasi jabatan Petugas Pelayanan Kesehatan, kualifikasi pendidikan Diploma III (DIII), jurusan Keperawatan.

4. Seleksi Administrasi:
• a. Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap formulir pendaftaran dan berkas lamaran dengan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai IPK;
• b. Jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak-banyaknya 20 x jumlah lowongan formasi berdasarkan peringkat nilai IPK tertinggi;
• c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan diumumkan melalui situs internet resmi Sekretariat Negara www.setneg.go.id dan Papan Pengumuman di Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 21 Oktober 2008.

5. Pengambilan Kartu/Tanda Peserta Ujian:

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, diharuskan datang sendiri pada hari Rabu - Kamis, 22 - 23 Oktober 2008, pukul 08.30 – 15.00 WIB di Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Jakarta Selatan, akan diberikan Kartu/Tanda Peserta Ujian, dengan membawa kartu identitas diri (KTP/SIM).

6. Materi dan Jadwal Ujian:

a. Materi Ujian, meliputi:
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD), terdiri dari:

a) Tes Pengetahuan Umum (TPU);

b) Tes Bakat Skolastik (TBS);
2. Tes Bahasa Inggris;
3. Psikotes (tertulis dan wawancara).
b. Jadwal Ujian akan diberitahukan kemudian.

7. Lain-lain:
• a. Pelamar/peserta seleksi, tidak dipungut biaya;
• b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• c. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Negara RI Tahun Anggaran 2008 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Jakarta, 26 September 2008

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KETUA

ttd.

BAMBANG PRAJITNO, S.H., M.M.

CPNS Depkumham 2008

2008-10-05T21:35:00.000-07:00

PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2008
Nomor : SEK.KP.02.01- 203

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2008 menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis dilingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 13 s.d. 15 Oktober 2008
Tempat : 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan
(bagi pendaftar CPNS tingkat pusat, CPNS Taruna AKIP-AIM)
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
(bagi pendaftar CPNS tingkat wilayah)

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

A. CPNS Taruna AKIP
Jumlah Lowongan : 60 orang
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pria/Wanita;
3. Pendidikan SMU, MA, STM/SMK (Bangunan, Listrik, Elektro dan Otomotif), SMEA, SMPS, Paket C dengan nilai Rapor terakhir (Cawu III/Semester II) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4. Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir);
5. Tinggi minimal pria 166 cm, Wanita 156 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran;
6. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata, tidak butawarna, tidak juling dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
7. Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8. Pria : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting
Wanita : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting-anting
lebih dari 2 (dua)
9. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku;
10. Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta;
12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia ;
13. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat ( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP );
14. Lulus seleksi / Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis (TKD)
15. Khusus pelamar dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti:
a. PNS Departemen Hukum dan HAM RI dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar dari atasan ;
b. Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;
16. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AKIP :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan :
1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir dan menunjukkan asli ;
2. Fotocopy Raport terakhir (Cawu III/semester II) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Raport asli ;
3. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Puskesmas ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan menunjukan aslinya ;
5. Fotocopy akte kelahiran, dan menunjukan aslinya ;
6. Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah
7. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain / swasta, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia, dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.
8. Fotocopy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja, dan menunjukan aslinya ;
9. Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar ;

Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :
 Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;
 Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna KUNING, diluar map tertulis :
 Nama
 Tempat dan Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat Sekarang
 Nomor Telepon yang mudah dihubungi

B. CPNS Taruna AIM
Jumlah Lowongan : 60 orang
1. Warga Negara Indonesia ;
2. Pria / Wanita ;
3. Pendidikan SMU, ALIYAH, STM/SMK (Bangunan, Listrik, Otomotif, Komputer, Pariwisata), SMEA, Paket C dengan nilai Raport terakhir (Cawu III/Semester II) rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh) ;
4. Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun ;
5. Tinggi minimal pria 168 cm, Wanita 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pendaftaran ;
6. a. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak butawarna, tidak juling dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
b. Bebas HIV / AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dengan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);

7. Pria : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting
Wanita : Tidak bertato, tidak ada lubang dan bekas lubang anting-anting
lebih dari 2 (dua)
8. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku ;
9. Belum menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan ;
10. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta ;
11. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri ;
12. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orangtua/ wali dan yang bersangkutan bermaterai cukup ( diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AIM ) ;
13. Lulus seleksi/ Ujian dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis (Tes Kompetensi Dasar)
14. Khusus Pelamar dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI selain memiliki syarat tersebut diatas harus memenuhi syarat seperti :
a. PNS di lingkungan Imigrasi dan Divisi Imigrasi Kanwil Departemen Hukum dan HAM dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar Kepala Divisi Imigrasi, Kabagwai Ditjen Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi ;
b. Umur pada tanggal 1 Oktober 2008 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Ka.UPT ;
15. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja.

KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN CALON TARUNA AIM :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam , bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan :
1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir dan menunjukkan asli ;
2. Fotocopy Rapor terakhir (Cawu III/Semester II) yang dilegalisir (1 lembar) dan menunjukan Rapor asli ;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah
4. Fotocopy SKCK yang masih berlaku dan menunjukan aslinya;
5. Fotocopy akte kelahiran dan menunjukan aslinya ;
6. Surat Keterangan Belum Menikah yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/ wali dan Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas.
8. Fotocopy Kartu Kuning dari Depnakertrans, dan menunjukan aslinya ;
9. Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar.

Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir diatas, juga harus dilengkapi dengan :
 Surat ijin/Pengantar dari Kepala Divisi Keimigrasian, Kabagwai Ditjen Imigrasi dan Kepala UPT Imigrasi;
 Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna BIRU, diluar map tertulis :
 Nama
 Tempat dan Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat Sekarang
 Nomor Telepon yang mudah dihubungi

C. CPNS Umum
a. Unit Pusat
No. NAMA JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH
LOWONGAN
1 Pengkaji Hukum S2 Hukum 1
2 Widyaiswara S2 Hukum Perdata 1
3 Widyaiswara S2 Hukum Pidana 1
4 Widyaiswara S2 Hukum Tata Negara 1
5 Widyaiswara S2 Administrasi Negara 1
6 Widyaiswara S2 Hak Asasi Manusia 1
7 Widyaiswara S2 Manajemen 1
8 Widyaiswara S2 Bahasa Inggris 1
9 Widyaiswara S2 Komunikasi 1
10 Widyaiswara S2 Kriminologi 1
11 Widyaiswara S2 Sosial Politik 1
12 Widyaiswara S1 Pendidikan Olahraga 1
13 Widyaiswara S1 Pendidikan Agama Islam 1
14 Pustakawan S1 Perpustakaan 3
15 Penghubung Lembaga/Media S1 Komunikasi 4
16 Penyiap Bahan Publikasi S1 Komunikasi 1
17 Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1 Hukum 5
18 Penyusun Abstraksi Hukum S1 Hukum 2
19 Pengkaji Hukum S1 Hukum 2
20 Perancang Hukum S1 Hukum 3
21 Pembuat Konsep Kerjasama S1 Hukum 1
22 Penyusun Bahan Pengundangan S1 Hukum 1
23 Penyiap Keterangan Pemerintah S1 Hukum 1
24 Penyiap Bahan Sidang S1 Hukum 1
25 Penyusun Laporan Hukum S1 Hukum 1
26 Penyiap Bahan Telaahan Naskah Akademik S1 Hukum 1
27 Penyiap Bahan Harmonisasi HAM S1 Hukum 1
28 Penyiap Bahan Konvenan Hak Sipil dan Politik S1 Hukum 1
29 Penyiap Bahan Evaluasi HAM S1 Hukum 1
30 Penyiap Bahan Pengembangan Diseminasi HAM S1 Hukum 1
31 Penyiap Bahan Media dan Metodelogi S1 Hukum 1
32 Penyiap Bimbingan Kedinasan dan Aparatur Negara S1 Hukum 1
33 Penyiap Bahan Institusi Pemerintah S1 Hukum 1
34 Penyiap Bahan Institusi Non Pemerintah S1 Hukum 1
35 Peneliti Hukum S1 Hukum 5
36 Perencana Hukum S1 Hukum 2
37 Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1 Hubungan Internasional 1
38 Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1 Hukum 5
39 Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1 Hukum 3
40 Verifikator Keuangan S1 Ekonomi Akuntansi 6
41 Penata Laporan Keuangan D3 Akuntansi 5
42 Analis Program Komputer S1 Manajemen Informatika 9
43 Sistem Enginer S1 Teknik Informatika 4
44 Sistem Enginer / Programmer S1 Teknik Informatika 17
45 Penyusun Bahan Organisasi S1 Hukum 3
46 Penyusun Rencana Pengadaan Pegawai S1 Hukum 2
47 Penterjemah S1 Sastra Inggris 2
48 Konselor Psikologi S1 Psikologi 2
49 Penyiap Nota Keuangan S1 Ekonomi Manajemen 2
50 Penyiap Bahan Badan-Badan Khusus PBB S1 Sastra Inggris 1
51 Pembimbing Kerja S1 Kriminologi 1
52 Calon Auditor D3 Akuntansi 5
53 Calon Auditor D3 Komputer 5
54 Calon Peneliti S1 Hukum 5
55 Operator Komputer D3 Komputer 26
56 Pemeriksa Paten S1 Teknik Informatika 4
57 Pemeriksa Paten S1 Farmasi 2
58 Pemeriksa Merek S1 Hukum 4
59 Pemeriksa Desain Industri S1 Desain Produk 2
60 Pemeriksa Desain Industri S1 Seni Rupa 2
61 Pemeriksa Hak Cipta S1 Manajemen Informatika 1

Persyaratan :
1) Tingkat Diploma III (D-III)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, diluar map tertulis
 Nama
 Tempat dan Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat Sekarang
 Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e. Berkas lamaran terdiri dari,
 Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
 Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
 Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
 Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan aslinya
 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
 Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

2) Tingkat Sarjana (S-1)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 30 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis
 Nama
 Tempat dan Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat Sekarang
 Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e. Berkas lamaran terdiri dari,
 Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
 Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
 Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
 Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan aslinya
 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
 Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

3) Tingkat Magister (S-2)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 34 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
d. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, diluar map tertulis
 Nama
 Tempat dan Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Alamat Sekarang
 Nomor Telepon yang mudah dihubungi
e. Berkas lamaran terdiri dari,
 Surat lamaran
Ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
 Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Transip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
 Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja
 Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir, menunjukkan asli
 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
 Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

b. Unit Kantor Wilayah
Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.
Persyaratan :
1). Tingkat SLTA (Tenaga Pengamanan pada UPT Pemasyarakatan)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b. Pendidikan : SMU (termasuk Paket C), MA, STM (Bangunan, Listrik, Otomotif, Mesin dan Elektro), SMEA, SMPS dan SPMA
c. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
e. Tinggi dan berat badan :
 PRIA
Tinggi sekurang-kurangnya 165 cm dengan berat badan seimbang
 WANITA
Tinggi sekurang-kurangnya 155 cm dengan berat badan seimbang
2). Tingkat Diploma III ( D-III AKPER)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 28 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
3). Tingkat Sarjana (S-1)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 30 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)
4). Dokter, Magister (S-2)
a. Usia, pada tanggal 1 Oktober 2008
Sekurang-kurangnya 18 tahun
Setinggi-tingginya 34 tahun
b. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak juling, dan tidak bertato
c. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta)

KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukkan Ijazah asli beserta Daftar Nilai/ Transkip Nilai (legalisir dan menunjukkan asli)
3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
4. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku
5. Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
7. Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Jakarta, 25 September 2008
SEKRETARIS JENDERAL
Selaku Ketua Panitia

ttd

Prof. ABDUL BARI AZED, SH. MH.
NIP. 130610869

Selamat hari raya idul fitri

2008-10-05T21:32:00.000-07:00

Tuhan Maha Tahu, Tapi Dia Menunggu adalah salah satu cerpen favorit saya. Cerpen karya Leo Tolstoy, sastrawan Rusia terbesar pada abad 18 yang berpengaruh luas dalam pembentukan dan perkembangan sastra modern. Dalam cerpen tersebut, Leo Tolstoy menceritakan seorang yang tidak bersalah dituduh telah membunuh temannya seorang saudagar yang bertemu dalam perjalanan dan menginap bersama di sebuah pondokan. Polisi mencurigai Aksenof, nama tokoh dalam cerpen tersebut, karena mereka berdualah yang tinggal dalam kamar tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan opsir polisi di dalam tas koper Aksenof ditemukan sebilah pisau berlumur darah.

Aksenof bersumpah bahwa ia tidak bersalah dan tidak membunuh temannya. Namun pengakuan tersebut sia-sia belaka karena polisi tetap tidak percaya. Bahkan istrinya dalam satu kunjungan ke penjara sudah tidak percaya lagi kepada Aksenof sehingga Aksenof sedih dan berujar,”Hanya Tuhanlah yang tahu kejadian yang sebenarnya, maka kepada Tuhanlah sepantasnya aku memohon ampun, karena Dialah satu-satunya yang sanggup memberi pertolongan.”

Akhirnya Aksenof dikirim ke penjara kerja paksa di Siberia. Aksenof menghabiskan waktunya dengan bekerja serta beribadah sehingga teman-temannya menyebutnya dengan kakek atau orang saleh. Pada suatu hari penjara Siberia kedatangan beberapa narapidana baru dan salah satu diantaranya bernama Makar yang berusia 60 tahun hampir seusia dengan Aksenof.

Makar menceritakan bahwa dirinya tidak bersalah namun dituduh mencuri. Padahal sesungguhnya dia mencuri dan membunuh seseorang disebuah pondokan di kota Vladimir sekitar 26 tahun lalu tetapi tidak ketahuan polisi. Sehingga orang lain yang tidak bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksenof-pun akhirnya tahu, Makar-lah yang telah menyebabkan dirinya dihukum.

Dalam perjalanan waktu, Makar menyadari bahwa orang yang menderita atas perbuatannya tersebut adalah Aksenof, teman sepenjara di Siberia. Makar menyesal, berlutut dan meminta maaf. Namun ketika Aksenof akan dibebaskan, ia dijumpai sudah tak bernyawa lagi.

Judul yang sama dipakai oleh Andrea Hirata dalam novel tetralogi Laskar Pelangi. Sebuah novel cerdas dan sangat inspiratif. Andrea Hirata menceritakan tentang kenakalan Ikal dan gengnya dalam mengusili orang lain.

Kedua cerita tersebut memiliki seting yang berbeda, baik para pelaku, tempat maupun waktu kejadian. Tetapi kedua cerita tersebut memiliki pesan moral yang sama. Pertama, bahwa Tuhan Maha Melihat, ini sesuai dengan salah satu sifat Allah SWT yakni bashar. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hujurât: 18). Kedua, Tuhan akan membalas setiap perbuatan hamba-Nya dengan pahala dan dosa.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai hal tersebut, baik di kantor maupun di lingkungan sosial. Mengambil hak orang lain adalah salah satu contohnya. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum formal maupun hukum agama. Tetapi perbuatan tersebut terus dilakukan karena tidak ada orang lain yang mengetahui.

Demikian juga dalam pergaulan sosial, kita jumpai orang yang suka merusak hubungan baik dengan orang lain. Silaturahim yang sudah terbina baik dirusak dengan cara mengadu domba, tuduhan keji dan fitnah. Dengan kepandaian bersilat lidah, mereka memutarbalikkan fakta untuk menghancurkan orang lain. Dengan kekuasaannya mempengaruhi orang lain untuk saling membenci.

Sementara orang yang diambil haknya tahu, tetapi tidak berdaya. Demikian juga orang yang dizhalimi tahu, tetapi tidak kuasa. Mereka mengadukan hanya kepada Allah SWT dalam do'a dan sujud panjang di malam hari.

Imam Ghozali dalam kitabnya Ihya Ulumudin menyebutkan bahwa orang yang menggunjing harus bertaubat dan menyesali perbuatannya agar terbebas dari hak (hukuman) Allah SWT, kemudian meminta pembebasan dari orang yang digunjing agar terbebas dari tuntutan balasan kezhalimannya. Atha’ bin Abu Rabah mengatakan, hendaknya Anda mendatangi saudara Anda seraya berkata kepadanya,”Aku telah berkata dusta, menzhalimi diri Anda, dan berbuat buruk kepada Anda, maka jika suka silahkan Anda mengambil hak Anda dan jika suka silahkan Anda memaafkan.”

Lebaran merupakan momen yang tepat untuk meminta maaf. Tapi apakah cukup dengan bersalaman dan lewat SMS ? Marilah kita saling meminta maaf dengan tulus karena Tuhan Maha Mengetahui.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1429 H. Minal Aidzin Wa Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin." (Imro/www.anggaran.depkeu.go.id)

CPNS Bappenas

2008-09-18T18:53:00.000-07:00

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

PELUANG BERKARYA
17 September 2008, 00:00:37

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGUMUMAN
Nomor : 969/B.02/09/2008

Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2008, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita, dengan kualifikasi Pendidikan dan kebutuhan formasi sebagai berikut:
NO Kualifikasi Pendidikan Program Studi/ Jurusan Formasi
1 Diploma III (DIII) D-III Sekretaris 3 Orang
2 Diploma III (DIII) D-III Teknik Elektro 1 Orang
3 Diploma III (DIII) D-III Komputer 4 Orang
4 Strata Satu (S1) S-1 Sosial Ekonomi Pertanian 3 Orang
5 Strata Satu (S1) S-1 Oseanografi 1 Orang
6 Strata Satu (S1) S-1 Kesehatan Masyarakat 2 Orang
7 Strata Satu (S1) S-1 Sosiologi 1 Orang
8 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Studi Pembangunan 10 Orang
9 Strata Satu (S1) S-1 Geografi 1 Orang
10 Strata Satu (S1) S-1 FISIP (Ilmu Kesejahteraan Sosial) 1 Orang
11 Strata Satu (S1) S-1 Hubungan Internasional 2 Orang
12 Strata Satu (S1) S-1 Ilmu Pemerintahan 1 Orang
13 Strata Satu (S1) S-1 Hukum Internasional 1 Orang
14 Strata Satu (S1) S-1 Hukum Tata Negara 1 Orang
15 Strata Satu (S1) S-1 Ilmu Komunikasi 1 Orang
16 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Manajemen 3 Orang
17 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Industri 2 Orang
18 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Sipil (Pengairan) 2 Orang
19 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Sipil (Transportasi) 1 Orang
20 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Lingkungan 2 Orang
21 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Elektro 1 Orang
22 Strata Satu (S1) S-1 Planologi 2 Orang
23 Strata Satu (S1) S-1 Teknik Informatika 1 Orang
24 Strata Satu (S1) S-1 Statistik 1 Orang
25 Strata Satu (S1) S-1 Administrasi Pembangunan 1 Orang
26 Strata Satu (S1) S-1 Hukum 1 Orang
27 Strata Satu (S1) S-1 Ekonomi Akuntansi 2 Orang
28 Strata Satu (S1) S-1 Arsitektur 1 Orang

Jakarta, 17 September 2008
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

HMI

2008-09-11T18:37:00.000-07:00

HMI dan Pesimisme Kepemimpinan Nasional
Oleh
Arif Budy Pratama

Tanggal 5 September 2008 bertempat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar peresmian suksesi kepemimpinan periode 2008-2010. Acara ini dihadiri oleh beberapa senior HMI diantaranya Prof. Jimly Asshidiqi, Akbar Tandjung, Ferry Mursyidan Baldan dan beberapa nama lainnya. Prosesi suksesi ini adalah pembacaan pengurus dan serah terima jabatan ketua umum hasil kongres di Palembang medio Agustus lalu. Ada beberapa atensi yang muncul dari acara tersebut.
HMI adalah wadah untuk belajar dan berlatih menjadi seorang organisatoris dan administrator organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Jadi personil-personil yang ada di tubuh HMI pada hakikatnya adalah peserta pendidikan dan latihan untuk mengorganisir dan mengelola berbagai kepentingan, konflik dan masalah yang sengaja ataupun tidak sengaja dimunculkan. Apa yang terjadi secara riil di lapangan? Ternyata HMI sudah menjadi tujuan elit-elit mahasiswa di daerah (Cabang ataupun Badko) dan pusat untuk memperebutkan kursi-kursi empuk pejabat teras di PB HMI. Dengan demikian, HMI bukan hanya tempat berlatih kepemimpinan tetapi sudah menjadi arena memperebutkan kekuasaan itu sendiri. Kader-kader HMI seperti kehilangan nafsu untuk menjadi manusia pembelajar tetapi lebih bernafsu untuk saling berebut kekuasaan.
HMI mirip Partai Politik
Sudah menjadi rahasia umum bahwa suksesi kepemimpinan HMI adalah ajang bertarung kapital dan pengaruh senioritas. Memang, jika dibanding dengan organisasi mahasiswa lainnya, HMI lebih meriah, lebih kentara rivalitasnya dan lebih mahal political cost-nya. Beberapa teman bercerita tentang aliran uang kampanye beberapa kandidat ketua umum yang jumlahnya sangat fantastis. Bukan dalam hitungan ratusan juta lagi, tetapi sudah mencapai milyaran. Hal ini juga terjadi di tingkat paling rendah (komisariat) sampai level nasional. Bisa dibayangkan berapa akumulasi modal pada saat pesta suksesi berlangsung. Bukankah, HMI sudah menjadi arena pertarungan buah-buah catur kepentingan layaknya partai politik. Kader-kader HMI ini sudah dididik menjadi “pemain-pemain” politik dalam setiap suksesi kepemimpinan. Ke depan, kebiasaan ini akan berlangsung dan dilakukan secara terus menerus sampai mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa maupun daerah. Kalau ini terjadi akan merusak dan menjadi penghalang proses demokratisasi yang sedang kita pupuk.
Ubah Orientasi
Secara harfiah, HMI mengandung tiga pengertian yang tidak bisa dipisahkan yaitu himpunan, mahasiswa dan islam. HMI sebagai himpunan berarti HMI adalah wadah untuk saling berhimpun dan bekerja sama sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dibutuhkan sinergisitas antar komponen himpunan itu sendiri bukan rivalitas yang over. Selanjutnya adalah kata mahasiswa yang identik dengan idealisme yang harus selalu dijunjung tinggi dalam segala aktivitas yang dijalaninya. Yang terakhir adalah kata Islam yang mengandung konsekuensi yang lebih tinggi dalam mewujudkan kepemimpinan umat manusia yang rahmatan Lil’alamiin. Sebenarnya jika tiap-tiap kader HMI dalam mendalami, meresapi dan menginternalisasi hal tersebut dalam segala tindak dan kontribusi untuk Indonesia, maka tidak akan sulit mencari potensi kepemimpinan nasional bangsa kita.
Apa yang terjadi sekarang? Hanya kader-kader HMI yang bisa menjawab pertanyaan retorik ini, kalau HMI mau menjadi himpunan pencetak pemimpin sejati untuk rakyat, ya mau tidak mau, suka tidak suka orientasi himpunan ini harus berubah.

Arya Penangsang, Puasa dan Malam Lailatul Qodar

2008-09-04T18:12:00.000-07:00

Arya Penangsang, Puasa dan Malam Lailatul Qodar
Oleh
Arif Budy Pratama
Mari sejenak bernostalgia dengan sejarah kerajaan-kerajaan islam di pulau Jawa beberapa abad silam. Alkisah terjadi perebutan kekuasaan antara Pajang dan Jipang. Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir dan Jipang dikomandani oleh Arya Penangsang. Sebelum perang dimulai, Arya Penangsang diberi wejangan (nasihat) oleh gurunya, Sunan Kudus untuk berpuasa pati geni (puasa tidak makan dan minum selama 40 hari).
Singkat cerita Arya Penangsang segera menyepi dan melaksanakan puasa pati geni untuk melawan Jaka Tingkir. Tidak terasa 40 hari dijalani Arya Penangsang dengan mudah. Dia berhasil melawan godaan, halangan dan gangguan selama 40 hari puasa. Pada hari terakhir dipersiapkanlah pesta besar-besaran untuk menyambut Arya Penangsang. Pesta digelar dengan mengundang masyarakat Jipang termasuk pesta minuman keras. Bagai kucing di lepas di lautan ikan asin, Arya Penangsang berpesta pora setelah 40 hari puasa. Sunan Kudus sengaja tidak diundang karena pesta semacam itu pasti dilarang oleh Sunan Kudus kalau beliau tahu.
Apa yang terjadi pada saat duel antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir? Arya Penangsang terkapar dan kalah perang tanding melawan Jaka Tingkir. Puasa Penangsang selama 40 hari sia-sia dan tak berguna. Penangsang menganggap puasa itu adalah proses akhir atau penghabisan dari sebuah upaya mencapai tujuan.
Kita bukan Penangsang dan tentu tidak ingin menjadi Penangsang. Banyak dari para muslim/muslimah yang berpuasa seperti Penangsang, pada saat berbuka puasa setelah adzan maghrib berkumandang, mereka makan, minum dan memanjakan hawa nafsunya sepuas-puasnya dan cenderung berlebihan. Begitu pula pada saat lebaran tiba, banyak orang yang merasa bebas dari kungkungan aturan-aturan puasa. Pada saat berpuasa, hakikatnya kita juga sedang berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat, puasa ini hanyalah latihan saja, urgensi outcome-nya adalah bagaimana ruh puasa ini bisa diamalkan pada bulan-bulan setelah puasa. Kalau kita terlena dan berperilaku seperti Penangsang, maka kita hanya menang pada saat latihan saja, saat hari H, kita ini hanyalah pesakitan yang tidak berguna.
Sudah selayaknya, umat yang telah ditatar, dilatih dan ditempa selama 1 bulan akan menjadi lebih baik dalam perilaku yang tidak hanya sekedar simbolik saja, tetapi perilaku yang hakiki. Perilaku ini dapat kita lihat misalnya: seseorang tidak lagi memakan beras teman sekantornya, tidak lagi memakan aspal proyek perbaikan jalan, tidak memotong bantuan sosial, tidak membuat kuitansi fiktif untuk bukti pengeluaran dan lain sebagainya. Manusia alumnus bulan ramadhan menjadi manusia yang altruis, bukan manusia yang egois dan apatis terhadap lingkungannya. Bukan hanya mencintai saudaranya saja, bahkan musuhnya pun dikasihi. Bukankah Al-Masih dan Muhammad mengajarkan yang demikian. Alumnus bulan ramadhan menjadi manusia yang mampu menahan diri dari godaan duniawi yang akan menggerogoti kecintaannya kepada Yang Maha Segalanya. Dia tidak akan menggadaikan ibadahnya dengan pujian orang, dia tidak akan menjual akidahnya demi harta yang kenikmatannya nisbi.
Seorang teman pernah bertanya atau tepatnya sharing. Inti diskusinya adalah : Apakah pada bulan ini kita harus berlomba-lomba beramal? Menjawab pertanyaan ini mudah-mudah sulit, mengapa? Karena jawabannya tidak memerlukan sintesis dan sangat bergantung dari individu masing-masing. Kalau kita memburu amalan karena ingin mendapatkan pahala yang banyak, apalagi pada bulan ini adalah bulan diskon pahala maka menurut hemat saya akan percuma saja. Atau dengan kata lain, jika motifnya mirip dengan motif ekonomi yang diajarkan pelajaran ekonomi pada saat kita SMP dulu, maka akan sia-sia saja seharian berpuasa dan beribadah. Tetapi jika umat berlomba-lomba karena pada masa latihan ini adalah momen upaya mendapatkan ridho ilahi, maka lomba itu adalah lomba yang nikmat dan sangat berguna untuk bekal perang sesungguhnya. Penulis menjadi ingat pada saat kecil dulu, ibu saya pernah memberikan sayembara : Rif, kalau kamu bisa khatam Quran, maka ibu akan memberi uang Rp.30.000,00. Uang itu sejumlah dengan juz yang dibaca. Jujur pada saat itu membaca quran bukan untuk mendalami intisari Quran dan berusaha mengamalkannya tetapi motif ekonomi yang dikedepankan. Bayangkan uang Rp.30.000,00 tahun 90-an adalah jumlah yang tidak sedikit untuk anak desa seperti saya, walaupun sampai akhir puasa menjelang takbiran saya hanya mendapat uang sekitar 20 ribuan saja. Hasilnya dapat diamati sekarang, pada saat peperangan yang sebenarnya saya menjadi muslim yang malas membaca alquran (semoga suatu saat nanti saya berubah).
Menurut syaraf-syaraf otak saya yang sedang mengalami konsleting, ini juga berlaku untuk malam Lailatul Qodar atau malam seribu bulan bahasa nge-trend-nya. Biasanya para muslim tua muda, kaya miskin, pria wanita begadang pada saat sepuluh hari terakhir bulan ramadhan. Siang harinya mereka akan tidur seharian sebagai alasan persiapan perburuan mereka. Katanya, mereka memburu malam yang lebih baik dari ibadah seribu bulan lamanya. Wah, ini juga diskon besar-besaran Gusti Allah untuk “anak-anaknya”. Memang dalam dalil-dalil naqli dikatakan bahwa beribadah di malam lailatul Qodar setara dengan beribadah selama seribu bulan lamanya. Malam Lailatul Qodar ini, konon lain dengan malam-malam biasa. Pada malam itu suasana hening, angin tidak bertiup kencang, langit begitu cerah, bulan dan bintang gumintang serta para malaikat bertasbih dari langit sap 1 sampai sap ke-7. Wow, kapan saya menemui malam seperti ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu kapan malam lailatul Qodar ini menampakkan diri.
Menurut saya, malam Lailatul Qodar ini adalah malam yang istimewa dan hanya akan didapatkan oleh orang yang istimewa pula. Bisa saja seseorang menggenjot ibadahnya pada 10 hari terakhir dan ogah-ogahan pada awal bulan. Wah, ini tidaklah adil menurut hati kecil saya, dan saya yakin Gusti Allah mboten Sare (Tuhan tidak pernah tidur). Malam seribu bulan ini akan didapatkan oleh muslim yang konsisten menjaga ibadahnya demi keridhoan allah dalam seluruh rangkaian latihan akbar se-dunia ini. Yang lebih ditakutkan adalah: jika seseorang terobsesi untuk menjadi pemburu malam Agung ini. Padalah seagung-agung nya malam Lailatu Qodar, lebih agung Penciptanya. Jadi, mari memburu keridhoan Allah pencipta malam Lailatul Qodar, jangan memburu ciptaannya. Setuju? Mengapa tulisan ini saya tulis pada masa-masa awal puasa, bukan pada momennya pada saat prakiraan datangnya Malam Lailatul Qodar? Semata-mata supaya saudara-saudara kita mengharap ridho-Nya secara konsisten dari awal bulan penuh hikmah ini. Tentang kebenaran pemikiran-pemikiran sempit saya ini saya kembalikan pada Sang Raja Diraja, Gusti Allah yang punya alam semesta.

Tulisan ini berawal dari diskusi via YM dengan seorang kawan, sebagian tulisan ini terinspirasi oleh tulisan seorang peneliti masalah-masalah sosial LIPI, M. Sobary tahun 90-an.

anggaran ke daerah(dimuat di harian Suara Merdeka 4 September 2008)

2008-08-26T02:48:00.001-07:00

AKSELERASI PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH
Oleh
Arif Budy Pratama

Anggaran merupakan salah satu sumberdaya yang menempati peran sentral dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. APBN 2009 mengalokasikan pagu anggaran yang relatif besar ke daerah yaitu Rp.303,9 triliun. Nominal ini naik dibanding tahun ini yang hanya Rp. 292,4 triliun. Pengalaman pada tahun 2007, anggaran ini tidak terserap secara maksimal oleh pemerintah daerah sehingga sisa anggaran mencapai Rp.45 triliun. Sampai saat ini, banyak Pemda yang masih menyimpan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau di Bank Pembangunan Daerah.
Sisa anggaran ini terjadi karena lemahnya penyerapan anggaran yang disebabkan oleh berbagai faktor.Pertama, adanya sindrom takut menggunakan anggaran. Pemda merasa takut mencairkan dan menggunakan anggaran karena super ketatnya pengawasan penggunaan anggaran oleh berbagai macam instansi pemerintah mulai dari inspektorat/bawasda, BPKP, BPK dan bahkan KPK. Belum lagi pengawasan eksternal dari masyarakat, media massa dan lembaga legislative. Sebenarnya pengawasan yang ketat ini baik untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi pemerintah, tetapi kalau dalam pelaksanaannya terkesan ekstrem dan berlebihan akan berdampak pada takutnya pengguna anggaran untuk mencairkan dan menggunakan anggaran.
Kedua, mata rantai yang panjang dalam birokrasi penganggaran muali dari penyusunan APBN sampai pencairan anggaran. Dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran biasanya baru dilaksanakan pada bulan April atau Mei tidak pada awal tahun anggaran (Januari-Februari). Dengan demikian, implementasi pelaksanaan anggaran sebenarnya tidak satu tahun anggaran secara penuh (12 bulan) tetapi hanya efektif 8-9 bulan saja. Selanjutnya dalam proses pencairan pun rantai birokrasi yang harus dilalui juga terlalu panjang.

Implikasi Macetnya Penyerapan Anggaran
Macetnya penyerapan anggaran ini berimplikasi negatif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan lingkup nasional. Kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara makro. Mengapa? Karena aktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh pengeluaran pemrintah (government spending) dalam pembiayaan pembangunan daerah yang melibatkan dunia usaha. Kalau penyerapan anggaran daerah ini macet, akan terjadi kelesuan pembangunan dan menurunnya investasi di daerah. Sebaliknya jika penyerapan anggaran pembangunan daerah lancar, akan tercipta aktivitas, pertumbuhan ekonomi dan merangsang investasi di daerah serta terwujudnya mekanisme trickle down effect di daerah.
Implikasi yang mungkin timbul dari internal birokrasi Pemda adalah penggunaan dana rutin yang sangat kentara. Belanja pembangunan yang notabene adalah belanja yang konkret untuk pembangunan dan pelayanan publik (masyarakat) sering tidak terpakai secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa birokrasi pemerintah yang hanya melakukan kegiatan operasional untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin untuk dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.
Pencitraan semacam ini semakin memperburuk image birokrasi pemerintah di mata masyarakat kita. Padahal ada banyak problematika yang menjadi pemicu rendahnya kinerja birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak selalu disebabkan oleh faktor internal birokrasi. Salah satunya adalah rendahnya penyerapan anggaran ke daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hambatan yang sifatnya sistemik maupun prosedural seperti yang penulis bahas diatas.

Harus Berbenah
Menyikapi rendahnya penyerapan anggaran ke daerah yang menyebabkan berbagai implikasi negatif terhadap pembangunan di daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan berbagai pembenahan dalam beberapa aspek sistem penganggaran kita. Pertama, Pemerintah harus mempercepat proses perencanaan penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan APBN, sehingga implementasi pelaksanaan bisa efektif satu tahun anggaran (10-11 Bulan). Kedua, Departemen Keuangan harus segera melakukan simplifikasi prosedur dalam rangka pencairan anggaran ke daerah. Prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan mempermudah Pemda untuk mencairkan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan di daerahnya. Ketiga, mutlak diperlukan pengembangan kapasitas pemerintah daerah terutama dalam hal penganggaran. Dengan adanya kapasitas yang memadai, akan terhindar dari sindrom “takut” menggunakan anggaran karena para pengguna anggaran di daerah sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi untuk mengelola anggaran.
Dalam kerangka kebijakan desentralisasi, daerah otonom diberi keleluasaan yang besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan negara baik itu dana desentralisasi, dekonsentrasi maupun medebewind. Dengan demikian, bandul pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebenarnya sudah berada di daerah. Sekarang, tinggal bagaimana administrator publik di daerah mengelola anggaran tersebut.
Paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengarah pada bagaimana pemerintah tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi bagaimana pemerintah bisa mengelola anggaran tersebut untuk melayani masyarakat dengan pelayanan prima atau bahkan menghasilkan profit yang nantinya akan dikembalikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Arif Budy Pratama, S.AP, Alumnus Jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro, sekarang bekerja di Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam RI, Tulisan ini merupakan Pendapat Pribadi

Ni bwt pemburu beasiswa: aussie peace scholarship

2008-08-22T05:00:00.000-07:00

usAID Indonesia, IDP Education Australia, Edith Cowan University, Macquarie University and the University of Notre Dame, in association with the Peace Scholarship Program are offering the opportunity for up to four students from Indonesia to study abroad in Australia for one semester commencing February 2009.

What do I get?

There are up to four Peace Scholarships available for eligible students in Indonesia worth up to AU$15,000 and covering:

* Tuition fees for study abroad at an Australian university for 1 semester
* Funds to cover travel costs, living costs, accommodation and other costs
* Two day orientation welcome program
* Other services and products offered by supporters of the Peace Scholarship Program
* Lifetime networking opportunities with Peace Scholarship recipients worldwide

Students who meet the eligibility criteria as provided below are invited to apply for the Peace Scholarship.

How do I apply?

STEP 1

Ensure you fulfil each of the selection criteria as detailed below:

* At the time of application you have completed at least three semesters and no more than six semesters of your first full-time undergraduate degree of an accredited course at any university in Indonesia
* You have achieved at least a 65-70% average mark in your degree to date
* You can preferably gain credit transfer for your study abroad program at the host university in Australia for your degree at your home institution
* You have a level of English language proficiency that satisfies both Student Visa requirements for entry to Australia as well as host institution requirements
* You do not hold citizenship or permanent residency in Australia and have not previously studied overseas, either in Australia or elsewhere (unless on a scholarship or to study English)
* You are able to demonstrate a commitment to ‘global peace and understanding’ through community, academic or professional achievements
* You are able to indicate how the Peace Scholarship experience will enhance your professional development and help contribute to global peace and understanding
* You are able to demonstrate a financial need and that without this scholarship you would not have the chance to study overseas

STEP 2:
The following materials must be received by IDP in Indonesia (details below) by 30th September, 2008.
1. Completed, printed and signed application form
2. Completed, printed and signed Agreement of Award Terms and Conditions
3. Certified true copy of English translated official academic transcript, including current year grades - certified by IDP
4. Proof of English language ability including IELTS or TOEFL (paper-based, computer-based or internet based)
5. Two References/Testimonials in English
o One reference/testimonial from home institution (Dean or higher). This reference/testimonial must follow the format outlined on the Home Institution Reference Form and address the criteria requested
o One reference/testimonial from someone you have worked with on a particular community service project that you talk about in your application (preferably your supervisor), or from someone who can honestly discuss your involvement in community based activities and projects and who has known you for more than 2 years. This reference/testimonial must follow the format outlined on the Community Leader Reference Form and address the criteria requested.
Note: References cannot be submitted from a person to whom you are related.
All applications must be received by IDP Indonesia (details below) by 30th September 2008.

Who can I contact for more information?

For more information regarding the 2008 Peace Scholarship Program please contact globalpeace@idp.com or the contacts below. Please send your applications to the IDP office listed below by the 30th September.

Rachmi Sjafei (Ms.)
Senior Project Officer/IELTS Administrator ID017
IDP Education Pty.Ltd. - South Jakarta Office
Jl.Terusan Gedung Hijau I Kav.9 no.01 E
Komp.RUKO Fitria Pondok Indah
Jakarta Selatan - 12310 INDONESIA
Phone: +62 21 750 3552/2660
Fax: +62 21 769 4846
Email: rachmi.sjafei@idp.com

beauty of math

2008-08-22T04:58:00.000-07:00

Beauty of Math!

1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888

And look at this symmetry:

1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111=123456789 87654321

Now, take a look at this...

If:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Is represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

If:

H-A-R-D-W-O- R- K

8+1+18+4+23 + 15+18+11 = 98%

And:

K-N-O-W-L-E- D-G-E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

But:

A-T-T-I-T-U- D-E

1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%

THEN, look how far the love of God will take you:

L-O-V-E- O-F-G-O-D

12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%

Therefore, one can conclude with mathematical

certainty that:

While Hard Work and Knowledge will get you close, and

Attitude will get you there , It's the Love of God that will put you over the top!

pancasilais

2008-08-18T19:18:00.000-07:00

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh

Arif Budy Pratama

“A nation againts its principle will not stand” kata Proklamator dan pencetus Santi aji Pancasila, Ir. Soekarno. Suatu bangsa yang melawan prinsip-prinsip yang dianutnya, maka tidak akan mampu bertahan. Pernyataan ini relevan dengan keadaan bangsa kita saat ini. Apabila bangsa kita tidak mampu untuk mengamalkan dan bahkan “melawan” Pancasila sebagai dasar, pedoman, prinsip, dan falsafah hidup bangsa maka bukan tidak mungkin nama Indonesia ini hanya akan ditemukan dalam sejarah sebagai bangsa yang pernah ada di dunia ini.

Nilai dan roh pancasila belum terpancar dari perilaku dan sikap masyarakat kita. Bahkan perilaku elit dan pejabat yang seharusnya menjadi teladan rakyat malah dengan jelas melanggar nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. Lihatlah gejolak dan fenomena yang berkembang akhir-akhir ini mulai dari terbongkarnya penyelewengan dana Departemen Kelautan dan Perikanan, tragedi berdarah Alas Tlogo, konflik DPR-Presiden dan lain sebagainya.

Pancasila merupakan dasar atau pondasi dari suatu nation state, Indonesia. Penulis mengibaratkan Indonesia sebagai suatu bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah dasar yang dijadikan landasan untuk bangunan-bangunan di atasnya. Yang namanya pondasi haruslah kuat, mantab, dan mengakar sehingga mampu menahan bangunan di atasnya.

Menurut hemat penulis, nilai-nilai yang diajarkan Pancasila dapat diamalkan secara konkret oleh masyarakat jika dan hanya jika pancasila itu sudah ter-internalisasi dalam tubuh masyarakat kita. Internalisasi merupakan suatu keadaan dimana suatu nilai sudah “mendarahdaging” dalam setiap aktivitas masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam setiap tindakan yang dilakukan. Bagaimana meng-internalisasikan Pancasila dalam setiap sendi kehidupan masyarakat kita?

Pertama, menuntut teladan dari tokoh-tokoh bangsa. Kebanyakan masyarakat akan melihat public figure dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku tokoh-tokoh masyarakat mulai Presiden sampai dengan RT hendaknya mencerminkan nilai-nilai pancasila.

Kedua, harus diupayakan suatu kondisi dimana pancasila benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai pancasila menjadi sangat penting mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Mengapa keluarga? Keluarga merupakan entitas pertama ruang sosialisasi seseorang dan di level inilah akan terjadi proses pemahaman, pembiasaan, dan akhirnya nilai-nilai pancasila akan ter-internalisasi dalam diri seseorang.

Jangan sampai pengalaman masa lalu terulang. Masyarakat mampu menghafal pancasila bahkan sampai butir-butirnya, tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena sosialisasi pancasila cenderung formalistis dan minus teladan.

- Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNDIP

pelayanan prima katanya

2008-08-18T19:14:00.000-07:00

Mendamba Pelayanan Publik Yang Prima

Oleh

Arif Budy Pratama

Dalam kondisi euforia politik yang berlarut-larut seperti sekarang ini nampaknya sebagian besar elemen bangsa tertuju pada hal-hal yang berkenaan dengan suatu upaya memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan semata. Kita dapat melihat ramainya pemilihan umum, Pemilihan Presiden secara langsung (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan bahkan sampai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kurang satu sampai dua tahun saja geliat dan aura-nya sudah bisa kita rasakan. Hal ini mengakibatkan timpangnya penyelesaian permasalahan bangsa yang multi dimensi ini.

Selama ini posisi rakyat sebagai penguasa hakiki negeri ini hanya bersifat semu yaitu pada saat pemilu, pilpres, pilkada, dan pilkades saja. Benar adagium politik yang mengatakan bahwa rakyat hanya merdeka sekali tiap lima tahun pada saat pemilu. Setelah rakyat memberikan suaranya dalam pemilu posisi rakyat turun drastis dari penguasa menjadi wong cilik lagi.

Bagaimana dengan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan keamanan? Bagaimana dengan hak pemilik hakiki dari pemilik mandat pemerintahan untuk mendapatkan penghidupan yang layak? Apakah masyarakat sebagai pemilik aset terbesar dari negeri ini sudah menikmati pelayanan publik sebagai muara relasi negara dengan rakyat. Pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah selain tugas pemerintahan umum dan tugas mengkoordinasi pembangunan.

Dalam filosofi sistem pelayanan publik, rakyat berdaulat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, mempercayakan pengelolaan negara kepada seseorang yang telah dipercaya sehingga terbentuklah pemerintahan. Selanjutnya pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat akan menelurkan politik kebijakan yang akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang akan menjadi penghubung entitas negara dengan rakyat. Dengan demikian jelaslah bahwa rakyatlah yang harus dilayani oleh negara melalui organ-organnya yang sering kita kenal dengan birokrasi.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana birokrasi dapat melayani tuannya (masyarakat) dengan baik sehingga nama abdi masyarakat benar-benar disandang oleh birokrasi bukan hanya nama palsu untuk mempercantik citra.

Secara teoretis ada tiga dimensi yang sangat berpengaruh dalam proses pelayanan publik yaitu interpersonal atau hubungan antara pelayan masyarakat dan warga pengguna layanan. Selanjutnya adalah lingkungan dan prosedur pelayanan dan yang ketiga adalah dimensi teknis dan profesionalisme aparat. Jika dalam proses pelayanan publik terlalu menekankan pada dimensi interpersonal maka biasanya akan menimbulkan kesan kecilnya kadar profesionalitas pelayanan publik dan cenderung berbau nepotisme. Proses pelayanan publik yang menekankan pada prosedur akan menghasikan tipologi pelayanan publik yang cenderung kaku, rumit, dan berbelit-belit. Tetapi jika proses pelayanan lebih bertumpu pada aspek profesionalitas dan teknis dari pelayanan akan memberi kesan bahwa pelayanan dilakukan secara profesional namun tidak ada perhatian khusus secara individual.

Sehingga diperlukan suatu keseimbangan dari ketiga dimensi pelayanan yang penulis sebutkan diatas agar terjadi suatu sinergi yang akan berpengaruh terhadap kualitas layanan itu sendiri.

Alternatif Tindakan

Ada beberapa alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk menciptakan keseimbangan ketiga dimensi pelayanan publik. Yang pertama, memperkecil gap atau jarak antara pemerintah dengan rakyat (publik). Langkah ini dapat dilakukan jika mindset birokrasi sudah berubah dari penguasa menjadi pelayan. Perilaku ramah, sopan, banyak senyum aparat terhadap masyarakat pengguna layanan juga sangat berpengaruh dalam memperkecil jarak antara pemerintah dengan publik.

Kedua adalah membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi perbaikan kualitas pelayanan. Komitmen yang dibangun oleh salah satu pihak saja akan menyebabkan kerancuan visi dan mis-persepsi sehingga pemahaman pelayanan publik yang prima tidak akan tercipta. Yang sering terjadi adalah beratnya ekspektasi atau harapan msyarakat tetapi tidak didukung dengan komitmen birokrasi dan kondisi lingkungan pelayanan publik yang kurang mendukung. Sebagai contoh praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).

Fenomena ini terjadi karena banyak faktor baik dari sisi masyarakat pengguna layanan maupun oknum aparat birokrasi penyedia layanan. Di satu sisi masyarakat menginginkan pelayanan publik yang murah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Namun kadang-kadang masyarakat pengguna layanan tidak dapat memenuhi persyaratan dan prosedur sistem layanan yang dibuat oleh birokrasi. Di sisi lain oknum birorasi yang kurang mempunyai integritas terkesan didukung oleh lingkungan yang mendorong praktik mal-administrasi seperti disebutkan diatas. Kita jangan menutup mata dengan fenomena ini karena praktik ini masih banyak terjadi dalam masyarakat kita. Sehingga komitmen bersama antara birokrasi dan masyarakat wajib ada.

Yang ketiga, memberikan keluasan publik untuk menyampaikan keluhan secara transparan dan memberikan respon secara arif dan bijaksana. Sebenarnya publik dapat meng-complain penyedia layanan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah dijanjikan. Kebanyakan masyarakat pengguna layanan masih banyak yang belum mengetahui mekanisme menyampaikan keluhan dan mengadukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan publik. Selanjutnya pihak birokrasi harus menanggapi aduan, laporan atau keluhan masyarakat pengguna layanan secara bijaksana dan segera memprosesnya. Jangan sampai laporan tersebut hanya disimpan saja sebagai arsip kantor.

Terakhir, menerapkan prinsip akuntabilitas, proaktif dan partnership sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Inti dari langkah ini adalah sejauh mana penyedia layanan memberikan pertanggungjawaban (accountable) terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Disamping itu birokrasi harus proaktif dan menganggap masyarakat sebagai partner/mitra dalam proses pelayanan publik

Mengingat pentingnya pelayanan publik yang prima adalah salah satu indikator penerapan good governance atau kepemerintahan yang baik maka peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi suatu keniscyaaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

_, Arif Budy P, Pegiat Komunitas Administrasi Publik Progresif FISIP UNDIP

belum terbaca oleh seseorang selain aqu

2008-08-18T19:10:00.000-07:00

Reformasi Birokrasi Indonesia : Suatu Keharusan

Oleh

Arif Budy Pratama

Setelah drama reshuffle berakhir kini tinggal kita lihat akting aktor-aktor baru dalam panggung pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan pendapat aliran sosiologi klasik dramaturgi yang dipelopori oleh Erving Goffman (1959) bahwa sesungguhnya manusia sebagai makhluk sosial merupakan aktor yang bertindak sebagai tanggapan langsung dari rangsangan sosial yang melembaga. Begitu juga dalam interaksi sosial para menteri baru yang baru saja mendapatkan amanah dari presiden. Apakah para menteri baru bisa menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam departemen atau kementeriannnya untuk meningkatkan kinerja departemen atau kementerian yang dipimpinnya?

Yang lebih urgent sekarang menurut penulis adalah bagaimana memeperbaiki kinerja birokrasi kita dari level bawah. Dengan mengganti top manager di dalam departemen atau kementerian saja dirasa tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja birokrasi karena pada kenyataannya adalah street level beaureaucrat atau pegawai negeri tingkat bawahlah yang berhubungan langsung dengan masyarakat bukan para menteri maupun deputinya.

Ketika dalam birokrasi itu dimasukkan pejabat politik seperti sistem pemerintahan kita saat ini, maka timbul pula suatu pertanyaan tentang hubungan antara keduanya. Pertanyaan ini harus dijernihkan dengan jawaban yang tepat. Hubungan antara pejabat politik (political leadership) dan birokrasi merupakan suatu hubungan yang konstan dan kontinyu antara fungsi kontrol dan dominasi. Dalam hubungan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan, siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik sebagai perwujudan dikotomi politik dan administrasi yang didengungkan oleh Wodrow Wilson, Bapak Administrasi Negara dari Amerika Serikat. Dengan demikian akan terjadi kecenderungan praktik-praktik mal-administrasi yang menjadi patologi birokrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat ini semakin jelas terlihat.

Kondisi birokrasi Indonesia Saat ini

Sejarah birokrasi Indonesia dimulai ketika perang kemerdekaan usai. Sistem Administrasi Negara Indonesia segera dibentuk untuk menggantikan sistem administrasi kolonial Belanda. Pegawai-pegawai pada sistem administrasi kolonial digantikan oleh pegawai-pegawai Indonesia. Akibatnya terjadilah perekrutan besar-besaran untuk mengisi kekosongan pos-pos yang ditinggalkan oleh pegawai-pegawai pemerintah kolonial Belanda. Rekruitmen tidak didasarkan oleh keahlian atau merit system dan dengan sumber daya yang belum memadai. Patronage, nepotisme dan feodalisme masih cukup melekat dalam sistem Administrasi Negara Indonesia waktu itu. Birokrasi berkembang menjadi sangat besar dan nilai-nilai tradisional masih ikut mewarnai kehidupan birokrasi. Saat ini jumlah pegawai negeri tidak lagi proporsional dengan perbandingan jumlah.

Dari sisi budaya, pengaruh budaya politik amat kentara dalam budaya birokrasi Indonesia. Budaya paternalistik dan feodalisme yang sangat mewarnai dan telah merasuki budaya birokrasi di Indonesia. Sistem perencanaan yang sentralistis dan amat detail telah mengurangi ruang gerak para pegawai untuk berinisiatif dan melakukan inovasi. Kriteria pengawasan yang mengandalkan ketaatan terhadap sistem dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penekanannya masih pada audit terhadap pertanggung jawaban keuangan telah memacu munculnya formalitas dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

Secara riil kinerja birokrasi Indonesia memang masih mengecewakan. Dalam penelitiannya, Prof. Agus Dwiyanto dari UGM (2002) terlihat bahwa capaian capaian birokrasi dalam produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas masih sangat rendah.

Dimensi Reformasi Birokrasi

Selanjutnya kita akan mencoba menelaah dua dimensi reformasi birokrasi di Indonesia yaitu: dimensi struktural dan dimensi kultural. Dalam dimensi struktural, lebih pada penataan yang sifatnya kelembagaan, manajemen, dan organisasional yaitu meliputi sistem rekruitmen, sistem promosi, perubahan struktur dan tata kerja, penggajian, dan pengawasan dalam birokrasi. Reformasi dari sisi struktural saja akan sia-sia jika tidak diikuti oleh transformasi budaya. Distorsi budaya feodal birokrasi sudah seharusnya ditinggalkan oleh birokrat kita. Feodalisme sudah tidak relevan lagi di alam demokrasi seperti saat ini. Pendekatan budaya menjadi subject matter dan strategi dalam upaya menyuntikkan “virus” budaya baru dalam tubuh gembrot birokrasi kita.

Reformasi birokrasi harus bermula dari orang nomor satu di negeri ini. Political will menjadi prasyarat dalam upaya memperbaiki birokrasi kita. Beliau harus menjadi pusat gerakan nasional reformasi birokrasi. Sebagai perbandingan, Korea Selatan telah melakukan reformasi birokrasi sejak dekade 80-an. Beberapa langkah reformasi diantaranya: program civil servant gift control, civil servant conciousness reform movement, social purification movement.

Pada masa pemerintahan Roh Tae Woo tahun 1988 program ini diperkuat melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur, restrukturisasi pemerintah pusat, dan optimalisasi Komisi Reformasi Administrasi. Usaha Korea selatan ini tidaklah sia-sia. Kita bisa melihat bagaimana Korea Selatan menjadi pesaing Jepang di Asia karena birokrasinya bersih, profesional, dan berwibawa sehingga memudahkan arus investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Belajar dari kasus Korea Selatan lagi-lagi komitmen, visi, dan political will pemimpin bangsa menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi disamping kemauan para pelayan masyarakat kita untuk men-transformasi budaya birokrasi patrimonial menjadi budaya birokrasi yang profesional dan berwibawa. Semoga akan ada suatu gerakan nasional reformasi birokrasi di Indonesia.

_Arif Budy Pratama, Pegiat Komunitas Administrasi Publik Progresif FISIP UNDIP

parpol oh parpol.........

2008-08-18T19:06:00.000-07:00

Demasifikasi Partai Politik

Oleh

Arif Budy Pratama

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang memperbolehkan calon independen untuk mengikuti Pilkada membawa implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan Pilkada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pilkada harus direvisi. Begitu juga dengan peraturan-peraturan operasional di bawahnya juga harus di revisi.

Salah satu pihak yang terkena dampaknya adalah partai politik (parpol). Sebelumnya, bakal calon kepala daerah dalam Pilkada harus mencalonkan diri melalui partai politik atau gabungan partai politik. Dengan adanya putusan MK tersebut hilang sudah salah satu peran Parpol sebagai sarana rekruitmen atau “kendaraan” calon kepala daerah untuk menduduki kursi kekuasaan.

Sebenarnya jika kita telaah lebih dalam, munculnya wacana calon independen sampai dikabulkannya tuntutan tersebut oleh MK berawal dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Parpol. Realita di lapangan, wacana calon independen juga disebabkan mandegnya fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen dan pendidikan politik. Sebagai sarana rekruitmen politik, partai hanyalah kendaraan dalam pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif. Tidak peduli apakah bakal calon tersebut kader partai yang berjuang dari bawah atau orang luar yang mempunyai sumber daya besar untuk mencalonkan diri. Hal ini diperparah dengan pola rekruitmen dan seleksi yang tidak transparan dari partai pengusung.

Lalu bagaimana prospek Parpol ke depan? Melihat fenomena yang berkembang, agaknya Parpol di masa-masa yang akan datang akan semakin tidak dianggap oleh masyarakat kita dan bahkan dalam titik ekstrem akan terjadi resistensi terhadap parpol jika mereka tidak berbenah. Atau dengan kata lain akan timbul demasifikasi parpol di negeri ini jika tidak ada perbaikan kinerja parpol. Identifikasi awal dapat kita lihat pada fenomena golongan putih (golput) yang semakin meningkat.

Secara ideal, parpol adalah adalah suatu institusi yang berperan sebagai penyambung lidah rakyat dengan pemerintah sebagai entitas kenegaraan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian parpol adalah representasi rakyat. Tapi apa yang terjadi sampai kini? Para elit parpol dan wakil rakyat dari parpol sibuk dengan kepentingan sendiri dan golongannya.

Ke depan Parpol harus lebih dekat dengan rakyat. Artinya parpol harus menjadi institusi sandaran rakyat untuk menyesaikan masalah-masalah publik. Mulai dari sekarang Parpol harus membentuk kembali pencitraan partai sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan sebagai institusi pengobral janji semata pada saat pemilihan umum.

Fenomena calon independen ini merupakan teguran rakyat terhadap Parpol. Jika teguran ini kurang direspon dengan baik oleh parpol dan lembaga legislatif yang notabene berasal dari parpol untuk segera merevisi UU politik, mari kita sambut era demasifikasi parpol.

_, Mahasiswa Administrasi Publik

FISIP-UNDIP

ni jg dimuat di harian suara merdeka awal 2007

2008-08-18T19:03:00.000-07:00

Optimalisasi KPT Kota Semarang

Oleh

ARIF BUDY P*

Secara yuridis, KPT Kota Semarang dipayungi oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Semarang. Setahun lebih KPT berkiprah dalam pelayanan publik di Ibu Kota Jawa Tengah. Lalu, bagaimana kinerja kantor yang terbilang baru ini?

Pengamat ekonomi Undip, Dr. FX Sugiyanto(Suara Merdeka, 25/4) menilai bahwa one stop service (OSS) atau pelayanan satu atap dalam pengurusan perizinan masih sebatas lips service. Hal ini juga terkait dengan penurunan investasi di Kota Semarang. KPT sebagai lembaga pelaksana pelayanan perizinan secara implisit dinilai masih memerlukan perbaikan dalam kinerjanya melayani masyarakat utamanya dalam hal perizinan investasi.

Sebagai kantor yang relatif baru, memang wajar untuk berbenah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memantabkan eksistensinya dalam birokrasi pemerintahan di Pemkot Semarang. Pembentukan KPT ini didasari oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang murah, tidak berbelit-belit, efisien, dan cepat tentunya. Pelayanan publik yang tadinya harus melalui beberapa lintas sektoral dinas terkait disederhanakan dengan konsep pelayanan satu pintu (one stop service) dimana pelayanan hanya melalui satu kantor terpusat di Kantor Pelayanan Terpadu. Dalam teori pelayanan publik model pelayanan dapat berupa model fungsional/konvensional, model satu atap, dan model satu pintu. Dalam model konvensional user harus melalui dinas-dinas terkait untuk mendapatkan pelayanan. Model satu atap lain lagi, dengan model ini user cukup mendatangi Unit Pelayanan Terpadu(UPT) selanjutnya UPT akan meneruskannya ke dinas-dinas terkait. Sedangkan OSS/ pelayanan satu pintu lebih simple lagi karena segala proses pelayanan publik akan berlangsung di satu kantor yaitu KPT. Idealnya dengan adanya KPT ini pelayanan publik di Kota Semarang akan lebih cepat dan efisien bila dibandingkan UPT dengan sistem satu atap-nya.

Best Practice Pelayanan Publik

Berbicara mengenai Pelayanan terpadu dan kualitas pelayanan publik rasanya kurang afdhol tanpa membicarakan daerah yang sudah sukses dengan dua isu tersebut. Sebut saja Kabupaten Sragen di kawasan timur laut Jawa Tengah dan Kabupaten Jembrana di Propinsi Bali yang menjadi best practice dalam pelayanan publik. Kondisi awal Kabupaten Sragen sebelum adanya sistem pelayanan terpadu merupakan kabupaten yang berpengasilan rendah di Jateng dan investor butuh waktu lama untuk mengurus perizinan. Upaya yang dilakukan Pemkab Sragen adalah sebagai berikut: Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu, izin usaha digratiskan untuk pembukaan pertama kali, pendelegasian wewenang sampai desa/kelurahan, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan usaha kecil-menengah. Apa yang terjadi setelah itu?

Investasi Tahun 2005 mencapai 955 Milyar dengan rincian UKM =Rp. 81,45 M; Besar =Rp. 913,55 M , Penyerapan Tenaga Kerja meningkat dari 28.976 menjadi 41.800 org (2005), Pajak 2004-2005 naik 250%, PAD 2005 naik 600% (Lembaga Administrasi Negara RI, 2006).

Bagaimana dengan Kabupaten Jembrana? Kondisi awal Kabupaten ini bisa dibilang sangat memprihatinkan.Tahun 2000, APBD Rp. 77 milyar; PAD Rp. 2,5 milyar, Tahun 2005, APBD Rp. 235 milyar; PAD Rp. 10,5 milyar, Rata-rata APBD per penduduk/pertahun Rp. 932.131,00 jika dibandingkan dengan Kab. Badung (terkaya di Bali)= 1:60. ( LAN RI,2006). Upaya peningkatan segera dilakukan diantaranya: Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana, Orang/SDM, dan Alat (DOA) serta pelayanan satu atap, peningkatan kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, dan daya beli), peningkatan pelayanan (infrastruktur, administrasi, dan sosbud).

Hasilnya tidak sia-sia. Di bidang pendidikan, biaya gratis sampai SMU, peningkatan angka partisipasi pendidikan, berkurangnya angka DO, dan peningkatan Nilai UAN). Di bidang kesehatan : pembebasan biaya berobat negeri/swasta, penurunan angka kemiskinan dari 12.206 KK (2000) menjadi 6.034 KK pada tahun 2004. ( LAN RI, 2006).

Ada kesamaan mencolok antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Jembrana di Bali yaitu penggunaan pelayanan terpadu dan upaya-upaya memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Pemkab kedua daerah ini menganggap bahwa pelayanan publik bukanlah pengeluaran pemerintah tetapi investasi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Di Kedua daerah ini bupati terpilih untuk kedua kalinya dengan dengan kemenangan besar. Artinya apa? pelayanan publik yang baik merupakan indikator diterapkannya good governance atau kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan trust rakyat.

Strategi KPT Kota Semarang

Sekarang bagaimana dengan KPT Kota Semarang? Apakah KPT Kota Semarang mampu menjadi the leading institution dalam mengikuti jejak Sragen dan Jembrana? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan penuh komitmen. Pertama, implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara konsekuen. SPM ini berkenaan dengan ketentuan mengenai seluk beluk proses pelayanan mulai dari prosedur, lama pelayanan, hingga biaya pelayanan. Misalnya, pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) lima hari kerja tanpa biaya harus benar-benar diselesaikan lima hari kerja tanpa biaya. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi SPM kepada masyarakat. Kedua, evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan dilakukan secara periodik. Hal ini menjadi sangat penting agar proses pelayanan yang dilakukan oleh KPT dapat termonitor secara periodik. Yang ketiga, mengefektifkan mekanisme pengaduan masyarakat jika pelayanan KPT tidak sesuai dengan SPM yang telah ditentukan.

Sragen dan Jembrana membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil kerja dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. KPT Kota Semarang baru saja merayakan ulang tahun perdananya dua bulan yang lalu. Mari kita tunggu kinerja KPT untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Atlas tercinta ini.

_ARIF BUDY P. Pegiat Komunitas Administrasi Publik Progresif ,UNDIP

ni dimuat di harian suara merdeka medio 2007

2008-08-18T19:02:00.000-07:00

Akhiri Memilih Kucing Dalam Karung

Oleh

Arif Budy Pratama

Wacana calon indpenden dalam pemilihan kepala daerah semakin mengemuka. Berawal dari pemilihan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) awal 2007 kemarin dengan terpilihnya Irnadi Yusuf dan M.Nazar (calon independen), isu ini semakin gencar. Terakhir, pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga diwarnai dengan munculnya Gerakan Jakarta Merdeka yang menggembar-gemborkan wacana calon independen.

Calon independen disini dimaksudkan sebagai calon perseorangan yang tidak dicalonkan oleh partai politik. Konstitusi saat ini, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kecuali NAD) mengamanatkan bahwa pencalon kepala daerah harus melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. Dengan demikian, pemilihan calon kepala daerah seperti layaknya memilih kucing dalam karung karena rakyat tidak menyeleksi calon mereka dari awal. Partai politiklah yang menentukan calon tersebut.

Munculnya wacana calon independen juga disebabkan mandegnya fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen dan pendidikan politik. Sebagai sarana rekruitmen politik, partai hanyalah kendaraan dalam pencalonan kepala daerah. Tidak peduli apakah bakal calon tersebut kader partai yang berjuang dari bawah atau orang luar yang mempunyai sumber daya besar untuk mencalonkan diri. Hal ini diperparah dengan pola rekruitmen dan seleksi yang tidak transparan dari partai pengusung.

Yang harus diperjuangkan sekarang adalah bagaimana memunculkan figur-figur yang benar-benar berasal dari bawah. Tidak ada salahnya meniru proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mekanisme pengumpulan dukungan dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi KTP. Proses demokrasi mensyaratkan adanya iklim kebebasan dan otonomi individu untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Wacana calon independen ini merupakan proses akselerasi demokratisasi dan sarana pendidikan politik rakyat.

Arif Budy Pratama, Mahasiswa Administrasi Publik FISIP-UNDIP

kumpulan tulisan jadul

2008-08-18T18:57:00.000-07:00

Anak-Anak Garuda

Oleh

Arif Budy Pratama

Masih ingatkah kita cerita tentang anak elang yang tidak bisa terbang karena dibesarkan oleh seekor ayam? Singkat cerita, ada seekor elang yang bertelur. Karena sesuatu hal maka telur itu jatuh di tempat ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Setelah waktunya menetas telur elang itu juga ikut menetas. Walaupun mempunyai bentuk morfologis yang jauh berbeda dengan anak ayam yang lain tetapi anak elang itu hidup bersama dan sudah menganggap dirinya sama dengan anak-anak ayam yang lain. Apa yang terjadi dengan anak elang? Ia menjadi elang yang perilakunya sama seperti ayam, bahkan ia tidak bisa terbang layaknya elang.

Inti dari cerita ini menggambarkan bahwa pola pikir, mindset, paradigma, dan persepsi suatu individu dan pengaruh lingkungan menempati peran yang strategis dalam membentuk perilaku dan perjalanan hidup.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengganti analogi tokoh anak elang ini dengan anak-anak burung garuda. Mengapa burung garuda? Tidak burung merpati, angsa, atau bahkan burung bangau? Burung garuda adalah lambang negara kita tercinta, Indonesia raya. Anak-anak garuda itu adalah kita, para pemuda Indonesia dalam kondisi sekarang ini.

Kiranya penulis perlu untuk membatasi dan memberi penegasan apa yang dimaksud dengan pemuda itu sendiri. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kerancuan pembahasan mengenai pemuda. Pengertian pemuda menurut Profil Pemuda yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2005 adalah mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreatif untuk menciptakan semangat pembaruan.

Sedangkan dalam perspektif batasan umur yang dimaksud pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Dalam tulisan ini penulis lebih condong menggunakan definisi dalam perspektif umur karena dalam praksisnya sangat sulit menemukan suatu kondisi pemuda yang diidealkan seperti keterangan diatas.

Pemuda Indonesia merupakan aset terbesar bangsa. Jika dilihat dari jumlahnya yaitu 80,7 juta jiwa ( BPS, data Susenas 2004) maka pemuda mempunyai potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional kita. Itu secara kuantitatif belum secara kualitatif. Secara kualitatif nampaknya masih menjadi tanda tanya besar apakah pemuda Indonesia benar-benar qualified atau bahkan hanya menjadi beban bangsa saja?

Ada banyak permasalahan kepemudaan yang dialami oleh pemuda Indonesia diantaranya: merosotnya nilai keimanan dan ketaqwaan, merosotnya wawasan kebangsaan, rendahnya daya saing dalam menghadapi globalisasi, meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda, meningkatnya kasus tindak kekerasan yang melibatkan pemuda, meningkatnya kegiatan pergaulan bebas di kalangan pemuda dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.

Banyaknya persoalan yang dihadapi dan tantangan ke depan sebenarnya merupakan cambuk bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk terus mengembangkan diri demi kejayaan tanah air kita. Pemuda bagaikan anak-anak elang seperti cerita pada awal tulisan diatas. Pemuda Indonesia belum dapat “terbang” membawa bangsa ini mencapai kejayaan.

Review Arah Kebijakan Pembangunan Pemuda

Dalam hal ini pemuda Indonesia tidak bisa disalahkan 100%. Seperti juga anak elang dalam ilustrasi cerita di atas yang tidak bersalah karena dibesarkan oleh seekor ayam. Jika kita mencoba me-review kembali kebijakan kepemudaan pada masa lalu maka kita akan memaklumi kondisi pemuda Indonesia saat ini.

Yang pertama adalah depolitisasi pemuda. Hal ini merupakan kebijakan yang secara umum diterapkan pemerintah orde baru kepada warga negara agar tidak ikut-ikutan dalam politik. Secara nyata kita dapat melihat apa yang terjadi pada kalangan kampus tahun 70-an dengan kebijakan NKK/ BKK (Normalisasi Kehidupan kampus) dimana mahasiswa dikebiri hak politisnya bahkan hanya sekedar untuk memprotes kebijakan pemerintah.

Kedua, Pendekatan kooptatif. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan bagaimana pemerintah “merangkul” organisasi kepemudaan agar dapat dengan mudah disetir dan dikendalikan oleh pemerintah. Lihat apa yang terjadi dengan karangtaruna dan organisasi-organisasi kepemudaan pada saat orde baru.

Terakhir, less policy. Yaitu kebijakan kepemudaan yang cenderung membiarkan atau cuek terhadap organisasi kepemudaan. Dapat kita amati bagaimana lembaga atau organisasi pemuda kritis dan keagamaan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terdahulu.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri, pola pikir, dan paradigma, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemuda Indonesia agar mampu untuk berkontribusi kepada nusadan bangsa. Mari kita sama-sama meyakinkan diri kita dan berkomitmen bahwa kita ini anak garuda bukan anak ayam.

_ Arif Budy Pratama, Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNDIP

bolehkah saya MELAkukan CURhat

2008-08-17T21:52:00.000-07:00

ya.........it's been a long time........maaf ya my blogs anda tidak keurus lama banget......sejak prajab ada yang ngingetin klo lu harus di urus gt........nah untuk awalan dan trigger aq masukin dl file2 yg dulu tp emang ga smuanya sich.......krn flash disknya masih aq titipkan ke mba'q.........

yah beginilah.........entering a new life....banyka dimensi baru.....teman baru......suasana beru.....ga terasa udah 8 bulan di jakarta, intinya sich perlu adaptasi.......

aku hanyalah manusia tetapi aku adalah seseorang, aku tidak bisa mengubah semuanya tetapi aku bisa berbuat sesuatu....gt......

ini tulisan aku waktu aku kkn di demak.......

2008-08-17T21:06:00.000-07:00

RAJA KECIL DI DESA

( Studi Tentang Dinamika Kekuasaan Di Suatu Desa Pesisir Jawa Tengah)

ABSTRACT

Oleh

Arif Budy Pratama

Local democration and good local governance have become an interesting matter in social science. These always collerated with power. We can say that there is a society there is power in it. Local here means village. Why vilage? As we know in Indonesia, the teritory of village is wider than the city. Central Java as a sample, it has approximately 92% rural area. So most of Central Java people always interact with village government. More over, there were stereotypes and paradigms about villagers: pragmatic, Romantic, dominative, harmonic, inferior, and fatalic stereotype about villager.

The problem of the research is how was the phenomena and dinamization of the centered power in village. Then, the goals is to know about the centered power in the research locus and the factor affecting this phenomena. The use of this research is to apply the lesson we get from the university and it can contribute the development of social science especially in rural studies. In practical use is to help the society how to reduce the centered power that can affect the democratization in village.

In teorytical foundation, the writer uses the Schemerhorn’s concept of power. It explains about the definition of power, the sources and the uses of power, the elements of power, and the growth of power. Then the writer tries to look for people control and social control by Endriatmo Soetarto. It says abot the relation of government control and people control in society. To analyse the centered power the writer use the concept of democracy by Dahl and David Betham, also the check and balance in Locke and Montesqieu perspective.as an operational concept the writer uses The constitution number 32/2004 about village government.

In writing method, the writer accumulates the information with following steps : getting in, getting along, and logging the data. When logging the data the writer do as foloowing activities : indepth interview, observation, and text book studies. To check the validity of the information the writer observes the locus again and again, peer debriefing, and cross check the answers.

In the research locus, the writer found that the power of the chief village is the combination between democratic and feodalism. The sources of power gained from military, economic, and tradition.The magic aspect has also affected the power phenomena in village. The power also transformates from one form to another.if we analyse from the elements, we find that “the affraid” affecting people in relation with chief village. The centered power can be seen in following matter: the policy is come from the chief village initiative, and he is uncriticize.

The factor affecting centered power in research locus are : the disfunctional of village council, the gap of people control and social control, the lack of people voice.

The recomendation of this research is how to develop the civil society in village to reduce the centered power and attain the good village governance. The political education must be developed, how to improve the awareness of the people participation. In addition, there must be an agent of change in village to be a pioneer in good village governance. Last but not least, it need a concern from the external actor: the intelectual, NGO, Head Region, etc in rural development.

Key words : Power, good village governance

Pendahuluan

Saat ini demokrasi lokal dan good governance di tingkat lokal (baca: desa) menjadi interest tersendiri dalam disiplin ilmu-ilmu sosial. Mengapa desa? Ada beberapa pertimbangan dan alasan mengapa penelitian di aras desa dan hal-hal yang berbau lokalisme menjadi interest tersendiri. Pertama, di Indonesia wilayah dan jumlah pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Data dari BPS Jawa Tengah dapat dijadikan sample wilayah desa lebih banyak daripada kelurahan. Dengan demikian eksisitensi pemerintahan desa lebih banyak di Jawa Tengah. Berikut ini tabel jumlah desa dan kelurahan di Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2005

Tabel Pembagian Desa dan Kelurahan di Jateng

Kabupaten/Kota	Desa	Kelurahan	Persentase desa (%)
Cilacap	269	15	98,1
Banyumas	301	30	90,9
Purbalingga	223	15	93,6
Banjarnegara	266	12	95,6
Kebumen	449	12	97,3
Purworejo	469	25	90,2
Wonosobo	236	28	89,3
Magelang	367	5	98,6
Boyolali	263	4	98,5
Wonogiri	251	43	85,3
Karanganyar	162	15	91,5
Sragen	196	12	94,2
Grobogan	273	7	97,5
Blora	271	24	91,8
Rembang	287	7	97,6
Pati	400	5	98,7
Kudus	124	7	94,6
Jepara	182	11	94,3
Demak	241	6	97,5
Semarang	208	67	75,6
Temanggung	266	23	92,0
Kendal	265	20	92,9
Batang	236	9	96,3
Pekalongan	270	12	95,7
Pemalang	211	11	95,0
Tegal	281	6	97,9
Brebes	292	5	98,3
Kota Magelang	0	14	0
Kota Surakarta	0	51	0
Kota Salatiga	0	22	0
Kota Semarang	0	177	0
Kota Pekalongan	0	46	0
Kota Tegal	0	27	0
Jumlah	7800	709

Sumber : Jawa Tengah dalam angka 2006

Dari data diatas dapat diketahui bahwa hampir 92% wilayah di Jawa tengah secara administratif merupakan wilayah desa. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah merasakan dan berhubungan dengan pemerintahan desa.

Kedua, Anggapan bahwa desa merupakan entitas demokrasi asli Indonesia dimana dari perspektif sejarah dan telaah sosiologis desa merupakan perwujudan kontrak sosial antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, Masih adanya pandangan dan stereotip baik dari pihak intern desa maupun ekstern luar desa. Pandangan-pandangan itu dirangkum oleh Sutoro Eko sebagai berikut

Tabel cara pandang terhadap Desa

Cara Pandang	Argumen
a. Pragmatis	Orang desa tidak butuh politik, demokrasi, dan otonomi, melainkan hanya butuh pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
b. Romantis	Desa mempunyai keaslian dan kearifan lokal yang luhur
c. Dominatif	Orang desa itu miskin, bodoh, terbelakang dan tradisional sehingga perlu dibina dan dibantu.
d. Harmonis	Orang desa itu saling hidup rukun, tidak ada masalah, mandali (aman terkendali), gotong royong, dan seterusnya.
e. Inferior	Orang desa merasa rendah diri mengatakan dirinya wong ndeso.
f. fatalis	Orang desa selalu pasrah pada keadaan, manut, tidak berpikiran yang macam-macam

( Eko, 2003:249, dengan sedikit modifikasi)

Pandangan dan anggapan tentang desa tersebut tidak mutlak benar atau bahkan tidak juga mutlak salah. Dalam pandangan pragmatis, orang desa diidentikkan dengan sekelompok orang yang tidak membutuhkan politik, demokrasi, atau bahkan otonomi. Mereka lebih membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam cara pandang romantis, orang beranggapan bahwa desa itu masih orisinil, menjunjung tinggi kearifan lokal, komunalisme, bahkan ada juga yang beranggapan bahwa desa merupakan wujud demokrasi asli Indonesia. Sudir Santosa, Ketua Parade Nusantara ( Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara) dalam suatu kesempatan seminar “Dinamika Desa di Era Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh Pusat kajian Kebijakan dan Studi Pembangunan FISIP UNDIP, 27 Maret 2006 di makalahnya menulis :

“ Janganlah lagi melihat desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan nasional negeri ini, tetapi pandanglah desa sebagai entitas yang memiliki nilai dan kearifan sendiri dalam menyelenggarakan dan mengatur kehidupan pemerintahannya dalam menyejahterakan masyarakatnya...”

Cara pandang dominatif menganggap warga desa itu bodoh, terbelakang, miskin, tidak berdaya. Implikasinya dapat kita lihat pada pembangunan pedesaan di masa-masa yang lalu yang lebih cenderung sentralistis dan top-down type. Cara pandang fatalis beranggapan bahwa orang desa itu pasrah, menerima keadaan, tidak berbuat dan berpikiran macam-macam. Memang dalam filsafat Jawa, orang jawa mengenal doktrin nrima ing pandum, maksudnya kurang lebih adalah menerima keadaan yang digariskan oleh tuhan. Keempat cara pandang tersebut biasanya datang dari orang luar desa.

Anggapan yang berasal dari intern orang desa sendiri biasanya adalah cara pandang inferior. Dalam cara pandang ini orang desa cenderung merendahkan diri dan inferior terhadap desanya sendiri. Memang hal ini tidak mutlak dalam seluruh pedesaan di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau,di Sumatra Barat bangga mengatakan dirinya “anak nagari” meskipun sudah lama merantau ke daerah lain. Sedangkan di desa-desa Jawa terjadi kecenderungan melemahnya kebanggaan sebagai wong ndeso. Meminjam peristilahan Sutoro Eko ( Eko, 2003:300) bahwa wong ndeso identik dengan “ cerak watu adoh ratu” atau dalam bahasa Indonesia “ dekat batu jauh ratu” maksudnya kurang lebih orang desa dekat dengan kesengsaraan dan jauh dari kekuasaan atau kerajaan yang idealnya mengayomi masyarakat.

Ada pula anggapan yang berasal dari intern maupun ekstern desa. Anggapan ini dapat kita lihat pada cara pandang harmonis. Baik orang luar desa maupun orang desa sendiri menganggap bahwa masyarakat desa senantiasa dalam suasana harmonis, tentram, mandali (aman terkendali), rukun, dan tidak ada masalah. Ada juga analogi yang mengatakan “Orang desa itu mirip ikan dalam aquarium.” Walaupun sebenarnya mereka terbelenggu, tatapi mereka menikmati. Kehidupannya.

Seiring dengan euforia politik dan demokratisasi yang mencuat sejak era bangkrutnya orde baru, rakyat dikalangan pedesaan juga memperlihatkan kekritisannya terhadap pemerintahan desa, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Pada medio 2006 lalu terjadi protes ribuan aparatur desa oleh Parade Nusantara ( Persatuan Kepala Desa dan perangkat Desa Nusantara) tentang pengaturan pemerintah Desa merupakan contoh konkret meningkatnya kekritisan dan dinamika masyarakat desa terlepas dari unsur politisnya.

Kebijakan yang selaras dengan isu tersebut diantaranya adalah kebijakan desentralisasi dimulai dngan UU.No 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 34 tahun 2004 yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam UU No.34 tahun 2004 misalnya diatur dalam bab XI pasal 93 sampai pasal 111 yang mengatur Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga lain di desa, dan Keuangan Desa.

Yang tidak kalah penting dalam desentralisasi adalah mentolelir apa yang disebut dengan konteks lokal. Hal ini berarti entitas penguasa administratif di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, bahkan pemerintah pusat harus menghargai konteks lokal dan hukum adat suatu desa.

Good governance dan demokrasi akan sangat bersinggungan “mesra” dengan kekuasaan. Bisa dikatakan studi mengenai kekuasaan ini merupakan studi yng tidak pernah padam. Kekuasaan dari jaman dahulu sampai sekarang berperan besar dalam hubungan kehidupan bersama dan berimplikasi pada nasib ribuan bahkan jutaan umat manusia. Dalam aras lokal demokrasi di desa, juga dapat dijumpai dinamika kekuasaan desa dan menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti. Bagaimana kekuasaan di aras lokal pedesaan dijalankan oleh penguasa berkaitan dengan sumber, saluran, unsur, dan pertumbuhan kekuasaan penguasa desa dalam interaksi dan gejala pemerintahan desa dan hubungan antara masyarakat desa dengan penguasa desa.

Berawal dari brainstorming dan interaksi dengan beberapa masyarakat Lokus penelitian, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada saat peneliti melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada saat survey lokasi. Ada indikasi kekuasaan desa terpusat pada kepala Lokus penelitian dalam memimpin pemerintahannya. Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mencoba menelaah lebih dalam tentang Fenomena kekuasaan terpusat kepala desa di Lokus penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sifat deskriptif merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif (Moleong : 6). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian

Meski pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya terhadap data-data yang bersifat kualitatif, namun bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini tidak hendak menguji hipotesis, sesuai sifat dari penelitian kualitatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Yang akan banyak diteliti adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Tipe penelitian seperti ini menuntut seorang peneliti untuk melakukan studi aktif di lapangan. Lokus dalam Penelitian ini adalah Suatu Desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokus Penelitian

Kondisi Geografis

Lokus penelitian adalah salah satu dari 20 desa di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Secara orbitasi, Lokus penelitian berjarak 3 km dari ibu kota kecamatan dan dari Kabupaten Demak sejauh 10 km.

Lokus penelitian merupakan desa pantai/pesisir yang memiliki luas sebesar 357 Ha yang terdiri dari:

1. Tanah sawah sebesar 350 Ha tadah hujan

2. Tanah kering sebesar 220 Ha terdiri dari pemukiman dan tegal/ladang

3. Tanah fasilitas umum (sekolah, kuburan, perkantoran pemerintah dll) sebesar 2 Ha

Lokus penelitian dipotong secara melintang dari utara ke selatan oleh sebuah sungai yang cukup besar dan terdapat pula sungai irigasi yang biasa difungsikan sebagai sumber pengairan oleh penduduk untuk menunjang keberadaan area persawahan mereka. Sistem irigasi menjadi hal yang signifikan, mengingat kawasan Lokus penelitian termasuk daerah yang sering kali mengalami masa sulit air pada musin kemarau.

Lokus penelitian memiliki letak yang strategis karena terletak antara kecamatan Wedung dan Kecamatan Bonang dan dilalui angkutan umum dengan waktu tempuh ke ibukota Kecamatan Wedung selama 15 menit dengan jarak ± 3 km. Waktu tempuh ke ibukota Kabupaten Demak selama 30 menit dengan jarak ± 10 km, waktu tempuh ke ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) selama satu jam dengan jarak ± 25 m.

Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Ditinjau dari aspek topologi dan keadaan tanah, wilayah Lokus penelitian merupakan daerah persawahan dan tanah kering. Hal ini mengakibatkan sector pertanian menjadi sector pendukung perekonomian desa yang utama.

Sektor pertanian merupakan potensi sumber daya alam yang besar bagi Lokus penelitian. Keseluruhan lahan yang dimiliki oleh Lokus penelitian 90% merupakan lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan komoditas yang utama yaitu tanaman padi. Selain itu terdapat tanah kering (lahan tegal/ladang) yang belum termanfaatkan secara optimal guna mendukung perekonomian desa.

Keadaan Perekonomian

Secara umum penduduk Lokus penelitian bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena banyaknya lahan pertanian yang ada di Lokus penelitian. Ketika musim kemarau atau musim paceklik dan musim tunggu panen, banyak penduduk yang beralih mata pencaharian ke sektor usaha lain misalnya perikanan (nelayan) atau pergi ke kota bekerja sebagai buruh indiustri dan bangunan. Disamping itu pemuda-pemuda yang tidak bersekolah atau menganggur mengisi waktu mereka sebagai ”pengedos”. Pengedos merupakan peristilahan bagi buruh memanen padi. Persebaran penduduk berdasarkan klasifikasi mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel berikut

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	276 orang
2	Buruh Tani	1425 orang
3	Buruh/Swasta	22 orang
4	Pegawai Negeri	24 orang
5	Pengrajin	2 orang
6	Peternak	12 orang
7	Nelayan	63 orang
8	Pedagang	14 orang

Sumber: Profil Lokus penelitian Tahun 2006

Jumlah penduduk Lokus penelitian yang berjumlah 3.596 ini dapat dikatakan sebagai potensi pasar yang cukup menjanjikan bagi berjalannya roda perekonomian Lokus penelitian. Karenanya di Lokus penelitian mulai terdapat usaha-usaha yang bergerak di bidang perekonomian seperti produksi dan distribusi barang dan jasa walaupun masih dalam skala rumah tangga. Untuk prasarana distribusi barang dan jasa dapat dilihat dari table berikut:

Prasarana Distribusi Barang dan Jasa

No	Jenis	Jumlah (unit)
1	Pasar	-
2	Toko	3
3	Warung	6

Sumber: Profil Lokus penelitian Tahun 2006

Skema Kelembagaan Lokus penelitian

Sumber: Profil Lokus penelitian Tahun 2006

Analisis Kekuasaan Kepala Desa.

Kalau kita menelaah perkembangan masyarakat dalam hal kepemimpinan kelompok, maka akan kita jumpai kata kunci primus interpares yaitu sosok individu yang unggul diantara individu lainnya dalam suatu masyarakat. Individu ini dapat diandalkan untuk menghalau ancaman dari luar. Kemudian berkembang sistem feodalisme jaman kerajaan dimana status seseorang diperoleh sejak lahir yang sering kita sebut sebagai ascribed status. Fenomena saat ini masih kita jumpai pada kepemimpinan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perkembangan terkini dalam memilih kepemimpinan adalah dengan sistem demokratis. Masyarakat desa bahkan sudah sejak dari zaman dulu menggunakan sistem pilihan langsung.

Dalam konteks Kepala Lokus penelitian, status ini memang didapat dari kombinasi feodalisme dan demokratis. Berdasarkan cerita dari Kepala desa sendiri, Beliau terlahir dari keluarga paling kaya dan merupakan keluarga “penguasa” di Lokus penelitian. Kekuasaan keluarga kepala Desa berlangsung turun temurun dari leluhurnya. Dalam suatu kesempatan dia bercerita :

“… Keadaaan desa ini aman, saya jamin keamanannya. Hampir semua mayoritas beragama islam. Keluarga saya semua jadi Polisi hanya saya yang jadi lurah. Saya ini jadi lurah sudah turun-temurun. Saya nggak nyombong dulu keluarga say bapak, embah, buyut itu orang yang berpengaruh di Wedung( baca Kecamatan Wedung). Dulu kakek saya lurah, bapak juga lurah. Periode kemarin memang orang lain tetapi setelah itu saya...”

Kekuasaan Kepala Desa juga diperoleh dari sistem yang demokratis yaitu mekanisme pemilihan langsung pada pemilihan kepala desa tahun 2000 (terlepas dari: apakah proses suksesi kepala desa waktu itu demokratis atau tidak).

Hubungan yang terjadi dalam relasi kepala Lokus penelitian adalah hubungan yang asimetris. Dalam hubungan ini posisi antara Kepala Desa dan masyarakat tidaklah sejajar dalam artian posisi formal dan dalam praksisnya kepala desa lebih tinggi daripada masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan desa.

Apabila kita mencoba mengupas sumber kekuasaan Kepala Desa, maka akan terlihat sumber kekuasaan dominan yang dimiliki adalah ekonomi, tradisi, dan militer (baca: pengendalian kekerasan). Berbagai sumber tersebut sebenarnya merupakan “warisan” dari leluhur/keluarga kepala desa.

Leluhur Kepala Desa dianggap sebagai orang sakti orang-orang desa. Dari hasil indepth interview dapat diketahui betapa masyarakat masih menganggap leluhur kepala desa masih berpengaruh dan mungkin kemampuan itu menurun kepada kepala desa. :

...” Aku Yo rak ngerti, duwe ilmu apa to Pak Lurah. Dulu keluarganya punya ilmu, ayahnya Pak Lurah dulu pernah puasa 40 hari di kubur di dalam tanah...”

Hal ini juga menyebabkan masyarakat merasa tidak enak hati ( pakewuh) kalau mau memberikan kritik. Mereka menginterpretasikan kritik merupakan bentuk perlawanan terhadap kepala desa yang berarti juga melawan leluhur kepala desa.

Dulu keluarga Kepala Desa yang mungkin sampai sekarang adalah orang yang paling kaya se-desa sehingga ia bisa mengontrol penguasaan tanah kekayaan material serta buruh. Sumber dari sisi ekonomi berkaitan dengan pemilikan permodalan, tanah, sarana produksi yang berujung pada kekayaan material, penguasaan pekerja, dan hasil produksi yang dibutuhkan masyarakat. Jean Luc-Maurer juga memberikan pernyataan dari hasil penelitiannya di sepuluh desa di Jawa bahwa :

Salah satu sumber utama kekayaan para kepala desa dalam praktik tradisional masih banyak kita jumpai yaitu pemberian kompensasi untuk tugas pemerintahan selama mereka memangku jabatan resmi dalam pemerintahan desa, atau bahkan setelah pensiun , dengan menikamati sebidang tanah bengkok yang luas. ( Jean Luc-Maurer, Antlov, 2001 : 134)

Dibawah ini tabel perolehan tanah bengkok perangkat desa di lokus penelitian. Dapat dibayangkan berapa besar previlage yang diperoleh perangkat desa sebagai imbalan dari atau kompensasi memangku jabatan perangkat desa. Apalagi jika kita lihat proporsi antara kepala desa dengan perangkat desa yang lain.

Tabel Jumlah Tanah Bengkok

No	Jabatan	Luas bengkok
1	Lurah	18,615 (Ha)
2	Carik	8,288 (Ha)
3	Staf Urusan Pemerintahan	3,878 (Ha)
4	Staf Urusan Pembangunan	4,925 (Ha)
5	Staf Urusan Keuangan	4,147 (Ha)
6	Staf Urusan Umum	3,006 (Ha)
7	Staf Urusan Kesra	3,306 (Ha)
8	Modin	4 bahu
9	Kepetengan	4 bahu
10	Ulu-Ulu	1,890 (Ha)
11	Kebayan	4 bahu
12	Kamituwo	4 bahu
13	Bekel	3,440 (Ha)

Sumber: Profil Desa Lokus Penelitian: 2006

(Diolah dan dimodifikasi seperlunya)

Menurut Schemerhorn, kekuasaan ini akan bersifat kumulatif dan mudah bertranformasi. Maksudnya, suatu tipe kekuasaan tertentu cenderung mempegaruhi tipe kekuasaan lainnya, sehinngga dapat membentuk struktur kekuasaan tertentu pula. Dengan demikian kekuasaan di bidang tertentu merupakan dukungan untuk mendapatkan kekuasaan di bidang lainnya. Ada kecenderungan kekuasaan di suatu bidang akan meluas ke bidang lainnya.Timbulnya struktur kekuasaan menyebabkan terjadinya bentuk perubahan yang baru. Berawal dari penguasaan atas pengendalian kekerasan (karena leluhur Kepala desa dipandang orang sakti) akan merambah pada penguasaan akan tanah, para buruh, dan penguasaan kekayaan materi. Kekuasaan kepala desa juga bertransformasi dari kekuasaan yang disebutkan diatas menjadi kekuasaan dalam bentuk kekuasaan politik, hukum, dan diversionary power.

Ditinjau dari unsur-unsurnya, kekuasaan dapat berpangkal dari rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaaan. Dalam kasus di lokus penelitian, kekuasaan kepala desa berpangkal dari rasa takut warga masyarakat desa terhadapnya walaupun sebelumnya berawal dari kepercayaan pada saat pilkades periode sebelumya. Walaupun masih harus dipertanyakan apakah warga desa benar-benar memilih kepala desa karena benar-benar percaya bahwa dia bisa membawa warga desa mencapai kesejahteraan dan cita-cita bersama karena sebelum pemilihan, beliau tinggal di luar kota selama bertahun-tahun.

Ketakutan warga ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya : Jarang sekali ada warga yang berkunjung ke rumah Kepala Desa kaklau tidak ada hal sangat penting dan berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa, jarang sekali perangkat desa yang berinteraksi secara langsung di lingkungan kantor kelurahan maupun di rumah, dll.

Dari hasil observasi dan indepth interview mayoritas informan memberikan informasi bahwa semua warga desa takut kepada kepala Desa.

“…Semua orang di desa ini takut sama pak Lurah. Pemuda, karangtaruna, BPD, LKMD, apalagi pamong. Masyarakat sini tidak berani memprotes Pak Lurah. Biasanya hanya bisa nggrundel di belakang Dulu Pak Lurah didukung kiai tetapi sekarang hubungannya agak renggang…”( informan B)

“… Kebanyakan masyarakat sini memang takut pada Pak lurah, kalau kami bukannya takut Mas, tapi malas meladeni. Kalau beda pendapat pasti dikucilkan oleh mereka. Buktinya pemuda desa ini sekarang tidak diurusi sama Pak Lurah...” (informan C)

“…Piye yaaa, kalau Pak Lurah niku nggih wong mriki wedi kabeh. Wong kene ora ono sing wani, sekali digetak do wedi kabeh. Mbiyen tau ono pemuda sing judi. Pak lurah paling anti judi..langsung dilabrak Pak Lurah. Sampe saiki rak ono sing wani judi ning kene , Mas. Terus dulu pas ada ndangdut ana pemuda desa sing tukaran mbek desa sebelah trus ada sidang oleh pak Lurah. (informan D)

Perasaan takut masyarakat desa ini menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan kepala desa. Perasaan takut ini cenderung negatif karena kepatuhan yang dihasilkan adalah kepatuhan karena terpaksa. Kepatuhan semacam ini dilakukan semata-mata agar warga masyarakat terhindar dari kesulitan seandainya tidak mematuhi kepala desa. Dari hasil pengamatan rata-rata hanya ada 1 tamu (yang berasal dari dalam desa lokus penelitian) yang bertamu untuk alasan mengurus surat-surat kependudukan. Jarang bahkan tidak ada penduduk desa yang bertamu untuk membicarakan masalah yang berkenaan dengan pembangunan dan urusan kemasyarakatan desa.

Deskripsi Singkat Kekuasaan Terpusat Kepala Desa

Kekuasaan kepala desa bisa dikatakan bersifat totaliter. Dari hasil observasi dan indepth interview peneliti menemukan beberapa hal yang menggambarkan kekuasaan kepala desa dan cenderung tidak demokratis.

ü Kebijakan yang dihasilkan selalu kebijakan yang diinginkan kepala Desa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selalu rancangan kebijakan yang berasal dari inisiatif kepala desa yang menjadi kebijakan desa. Dari hasil wawancara dengan informan B bisa kita lihat jelas dengan uraian sebagai berikut :

“…Dalam penentuan kebijakan pak Lurah selalu otoriter, Rapat itu pasti ada, tetapi pendapat dan usul pamong tidak pernah dipakai kalau usulnya tidak sejalan dengan keinginan Pak Lurah.

“…Pada saat musrenbang kemarin, perangkat desa mengusulkan dibangunnya saluran irigasi untuk sawah warga. Tapi Pak Lurah rupanya lebih menginginkan pembuatan jalan yang menghubungkan RW 3 dengan RW 2. Alasannya supaya perjalanan dari Dukuh Ruwit ke Dukuh Dinding lebih lancar karena jalan besar( Jl. Wedung-Demak rusak berat). Akhirnya yang goal adalah pembuatan jalan tersebut. Sebelumnya juga begitu Musrenbang yang dulu irigasi juga tidak jadi karena Pak Lurah menginginkan instalasi PDAM. Tahun sebelumya Pak Lurah lebih tertarik pada pembangunan MI milik Yayasan desa…”

Dengan demikian kekuasaaan pembuatan kebijakan benar-benar terpusat pada satu orang yaitu kepala desa. Elemen-elemen yang lain di desa juga tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan dalam penentuan kebijakan desa.

ü Sikap anti kritik

Fenomena kekuasaan terpusat biasanya ditandai dengan sifat-sifat totaliter. Meminjam peristilahn Hans Antlov, bahwa kepemimpinan Jawa itu cenderung “perintah halus pemerintahan otoriter”. Temuan peneliti adalah sikap kepala desa yang anti kritik. Semua orang yang berusaha memberikan usulan, pemikiran, kritik tidak diakomodir. Salah satu contoh konkret adalah: pengebirian Karang Taruna secara “cantik dan tak terlihat”. Argumennya adalah kalangan pemuda beranggapan bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan pemuda dalam proses Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yaitu tidak pernah lagi diajak berdialog setelah mengkritisi kebijakan-kebijakan kepala desa.

Memudarnya Semangat Mengontrol

ü Tidak Berfungsinya BPD

BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemerintahan desa. Ibarat konstelasi kekuasaan di pemerintah pusat, BPD adalah DPR-nya. BPD menempati peran sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Yang terjadi di desa ini adalah BPD tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa temuan peneliti yang mengindikasikan fenomena ini. Pertama, tidak adanya mekanisme secara resmi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Memang ada rapat yang disebut dengan sebutan selapanan (pertemuan setiap 35 hari sekali menurut hitungan penanggalan Jawa) tetapi hanya menyentuh elit warga di tingkat RW maupun dusun. Idealnya BPD juga melakukan mekanisme penyerapan aspirasi ke seluruh lapisan masyarakat desa karena pada hakikatnya BPD merupakan representasi dari seluruh masyarakat desa.

Yang kedua, isu-isu yang diperjuangkan dalam forum-forum desa ( terutama dalam musrenbang) tidak membela kepentingan dan aspirasi masyarakat, tetapi lebih terkooptasi oleh keinginan kepala desa. Dari hasil wawancara dan indepth interview diperoleh informasi dari pernagkat desa yang sekaligus menjadi ketua kelompok tani sebagai berikut:

“...Bisa dikatakan BPD kurang berfungsi. Untuk aktivitasnya saya terus terang kurang begitu tahu baik itu agenda rapat maupun kegiatan meminta pendapat dari warga. “Jarene” kalau rapat BPD selapan sekali. Pada saat musrenbang juga kelihatan BPD tidak pro dengan kepentingan warga…”

Ketiga, ada kecenderungan bahwa BPD mempunyai legitimasi yang besar dalam kebijakan publik di tingkat desa. Memang benar demikian, tetapi dengan persetujuan dan konsultasi dengan warga masyarakat tentunya. Jika belum, maka dapat dikatakan BPD belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Seharusnya ada mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yuang dalam praktiknya dapat berbentuk formal maupun informal. Sutoro Eko secara sistematis mendeskripsikan tipologi metode penyerapan aspirasi sebagai berikut:

Tabel Tipologi Metode Penyerapan Aspirasi

BPD

Sifat		Level
		Personal	Institusional
	Informal	Anggota BPD secara personal berbincang-bincang dengan warga arena anjangsan (bertamu, melayat, pesta hajatan, bertemu di jalan, dll	BPD secara kolektif melakukan safari kunjungan dan obrolan informal kepada warga
		Seorang warga menyampaikan kepentingan dan keluhannya kepada anggota BPD	BPD secara kolektifmelakukan dialog dengan kelompok-kelompok sosial atau organisasi masyarakat
	Formal	Anggota BPD menerima surat dari warga desa yang berkepentingan	Dengar pendapat warga dengan BPD
		anggota BPD masuk ke forum-forum komunitas ( kelompok pengajian, PKK, Karangtaruna, Kelompok tani, dll.	Lokakarya atau rembug desa yang teragenda secara sistematis

( Eko, 2004 : 322 dengan modifikasi seperlunya)

Apalagi sekarang ada sektor privat (perusahaan rokok) yang men-sponsori kegiatan-kegiatan rembug desa atau semacamnya. Seharusnya peluang-peluang semacam ini dapat dimanfaatkan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja dan menjaring aspirasi masyarakat.

ü Timpangnya PM (Pengendalian Masyarakat) dan PS (Pengawasan Sosial)

Dibutuhkan keseimbangan dan sinergisitas antara PM dan PS dalam pembangunan masyarakat desa. PM merupakan suatu interaksi pemerintah desa yang arahnya ke bawah (masyarakat desa). Dengan demikian, interaksi yang berlangsung merupakan upaya bagaimana program-program pembangunan yang disusun baik hasil kebijakan desa maupun pemerintah di atasnya dapat dijalankan oleh desa yang bersangkutan dengan partisipasi dari warga masyarakat.

PS merupakan interaksi yang sifatnya from people to government. Yaitu interaksi sejauh mana warga dapat berpartisipasi secara aktif baik itu dalam program pembangunan maupun dalam menjalankan mekanisme kontrol trehadap pemerintahan desa.

Yang peneliti temukan di lokus penelitian adalah ketimpangan antara PM dan PS. PM cenderung mendapatkan porsi yang lebih besar dalam interaksi antara warga desa dengan pemerintah desa (Kepala Desa). Implikasi yang ditimbulkan dari kondisi semacam ini adalah menurunnya partisipasi dan kontrol masyarakat desa. Masyarakat desa menjadi pasif dan cenderung menerima apa adanya segala kebijakan dan program-program pembangunan desa.

Ketimpangan ini juga menimbulkan semakin terpusatnya kekuasaan kepala desa. Hal ini terjadi karena tidak ada interaksi dua arah dalam hubungan antara pemerintah desa dengan rakyat desa. PS yang proporsinya sangat kecil ini juga menyebabkan pemerintah desa merasa tidak ada yang mengawasi dan mengontrol segala kebijakan dan tindakan yang dilakukannya.

Voice masyarakat Desa

Voice berbeda dengan vote. Voice jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suara, voice mempunyai maksud yang lebih luas dari vote. Voice merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat selain akses dan kontrol. Voice menunjuk pada hak dan ruang publik masyarakat untuk menyampaikan suaranya (pendapat, usul, saran, bahkan kritik) dalam proses pemerintahan. Vote lebih pada suara masyarakat pada saat pemilihan pejabat publik.

Dalam proses pemerintahan desa, voice merupakan manifestasi partisipasi masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Voice ini dapat berkembang jika kedua pihak sama-sama membuka diri untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa. Masyarakat hendaknya secara aktif memberikan pendapat, usul, saran, bahkan kritik kepada pemerintahan desa, sebaliknya pemerintahan desa membuka keran kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran mereka.

Jika voice masyarakat sudah ada atau berjalan, maka akan meningkat pada taraf yaitu setiap warga mempunyai hak untuk mengakses dan masuk dalam arena pembuatan kebijakan desa, termasuk juga akses dalam pelayanan publik. Kondisi ini akan membuka peluang kontrol masyarakat terhadap pemerintahan desa. Karena apa? Masyarakat sudah berani mengeluarkan voice dan memperoleh akses dalam kebijakan dan pelayanan publik.

Yang terjadi di lokus penelitian adalah belum terlihatnya voice masyarakat dalam interaksinya dengan elite-elite desa. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsuinya lembaga-lembaga saluran aspirasi masyarakat. Ditambah lagi fenomena “takut” masyarakat terhadap orang nomor satu di lokus penelitian. Kondisi ini berimplikasi luas pada tidak adanya akses masyarakat dalam kebijakan dan pelayanan publik. Dalam pembuatan surat-surat kependudukan misalnya, RT/RW juga tidak berfungsi karena pembuatan itu langsung ke rumah kepala desa untuk meminta tanda tangan dan stempel. Hal ini juga berakibat rendahnya kontrol masyarakat karena mereka takut menyampaikan voice dan tidak mempunyai akses terhadap pemerintahan.

Membangun civil society di Desa

Civil society atau sering diterjemahkan sebagai masyarakat madani merupakan wacana yang sering digembar-gemborkan dalam proses demokratisasi. Literatur klasik menyebutkan civil society sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Beberapa pemikir seperti De Tocqueville memberikan penekanan pada pluralitas dan kemandirian masyarakat dalam relasi masyarakat itu sendiri dengan negara.

Akademisi Indonesia yang mengungkapkan konsep civil society seperti Dawam Rahardjo, Adi Suryadi Cula, Nurcholis Madjid yang menunjuk civil society sebagai suatu masyarakat yang berperadaban dan berpegang pada aturan hukum dan norma yang berlaku.

A.S Hikam mendefinisikan civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain voluntary, self-generating, self-supporting, kemandirian berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya.( 1996 : 3)

AAGN. Ari Dwipayana menyebutkan setidaknya ada empat karakteristik ideal civil society di desa ( Dwipayana, 2003: 128) :

Pertama, Perkumpulan warga yang dikelola lebih resmi dan profesional serta mempunyai derajat kemandirian yang tinggi baik dari segi pendanaan maupun dari segi eksistensinya berhadapan dengan negara dan elite desa.

Kedua, perkumpulan warga yang mempunyai semangat pluralisme tinggi yang secara intensif dan semarak mengembangkan trust, dialog, kerjasama baik di dalam maupun luar lingkungan desa sehingga membuahkan agenda riil untuk memberdayakan masyarakat lapisan bawah.

Ketiga, Perkumpulan warga yang semarak mampu melakukan kontrol yang kuat terhaadap pemerintah desa dan BPD, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan desa.

Keempat, Perkumpulan warga yang secara kritis dan kreatif mengembangkan potensi sumber daya lokal baik dalam pengertian ekonomi, dan sosial budaya untuk menjadi kekuatan dalam menghadapi arus kekuatan global dan pasar yang dapat memperlemah posisi tawar mereka.

Dari banyak penafsiran tentang civil society, maka dapat di rumuskan bahwa civil society mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

v Civil Society merupakan aktor non-negara

v Unit-unit sosial yang independen dari intervensi negara.

v Adanya public sphere

v Bersifat kemandirian, swasembada, dan keterikatannya dengan norma dan hukum yang berlaku

Di lokus penelitian, civil society belum mencapai tahapan yang memungkinkan adanya voice, akses, dan kontrol masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Faktor utama yang melatarbelakangi kondisi tersebut ada dua. Yang pertama adalah belum adanya agen pembaharu yang mempelopori pengembangan civil society di desa.

Kedua, kondisi sosial ekonomi yang masih rendah. Mayoritas warga desa disibukkan dengan urusan “perut”. Mereka berangkat untuk menjadi buruh pemanen padi (pengedos) dari pagi sampai sore pada musim panen. Sedangkan pada musim tanam kebanyakan penduduk menjadi nelayan sebagai pekerjaan substitusi mereka. Untuk membentuk civil society di desa dibutuhkan agen pembaharu untuk mempelopori dan menjadi aktor pendorong serta membangunkan awareness masyarakat untuk mampu berpartisipasi aktif ( voice, akses, dan kontrol) terhadap pemerintahan desa.

ü Good Village governance

Membangun good governance di desa merupakan suatu wacana kritis yang perlu mendapat perhatian seluruh elemen masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Dalam bahasa yang sederhana good governance merupakan relasi yang sinergis antara aktor publik (pemerintah), aktor privat (swasta), dan civil society (masyarakat).

Ketiga aktor tersebut harus mampu bekerjasama secara sinergis dan menjalankan peran masing-masing untuk melaksanakan pembangunan desa. Peran dan fungsi masing-masing aktor berbeda. Pemerintah dalam hal ini Kepala desa dan jajarannya merupakan organ eksekutif desa yang diberi wewenang masyarakat desa untuk melaksanakan pemerintahan desa. Arena peran dan fungsi berkisar pada isu-isu sebagai berikut: regulasi, kebijakan, keuangan, pelayanan publik, sosialisasi program pemerintah supra desa, dll.

Masyarakat politik di desa dengan aktornya BPD berkaitan dengan representasi masyarakat, artikulasi kepentingan masyarakat, legislasi, sosialisasi, dan kontrol. Masyarakat sipil yang dapat berbentuk institusi sosial kemasyarakatan atau warga masyarakat sendiri yang berbentuk RT, RW berkaitan dengan keswadayaan, gotong royong, kontrol, dll. Tidak ketinggalan privat sector di desa. Entitasnya dapat berupa UKM, toko, dan badan usaha lainnya yang ada di desa. Mereka mempunyai peran dalam hal penyediaan barang-barang produksi dan distribusinya. Secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambaran Good Village Governance

Pilar GVG	Entitas	Peran	Isu yang berkembang
Negara	Kepala desa, Perangkat desa	Regulasi, kebijakan, Keuangan, pelayanan publik, sosialisasi program pemerintah supra desa, dll.	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, responsibilitas, Effectiveness and efficiency
Civil Society	a.Institusi masyarakat, RT, RW, Karangtaruna	keswadayaan, gotongroyong, kontrol, dll.	Voice, akses dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik
	b. BPD	representasi masyarakat, artikulasi kepentingan masyarakat, legislasi, sosialisasi, dan kontrol.	Kapasitas, akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, transparansi
Privat sector	Pelaku usaha, UKM, Toko dan warung, dll.	penyediaan barang-barang produksi dan distribusinya	Akses kebijakan, Sosial responsibilities

Dengan gambaran demikian kekuasaan terpusat pada salah satu aktor governance dapat diminimalisir. Sebagai contoh kekuasaan terpusat pada kepala desa seperti yang terjadi lokus penelitian kemungkinan dibendung oleh aktor GVG (Good Village Governance) yang lain baik itu dari civil society dan privat sector yang ada di desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi mengenai kekuasaan, demokrasi lokal, dan good governance merupakan studi yang menarik dalam ilmu sosial. Dinamika kekuasaan yang ada di masyarakat merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan implikasi luas terhadap ribuan bahkan jutaan umat manusia.

Hubungan kekuasaan senantiasa ada dimana-mana, tidak hanya terjadi di pusat tetapi juga terjadi di aras lokal pedesaan. Dinamika kekuasaan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap gejala-gejala pemerintahan dan proses demokrastisasi yang sedang dan dalam proses seperti sekarang ini.

Peneliti menemukan fenomena kekuasaan terpusat kepala desa. Wujud dari fenomena tersebut diantaranya: kebijakan yang dihasilkan desa selalu kebijakan yang diinginkan kepala desa, sikap anti kritik dari kepala desa, serta kurang berfungsinya lembaga oposisi di desa. Peneliti juga mencoba mengupas lebih dalam dan mencoba menganalisis dinamika kekuasaan kepala desa yang terjadi di lokus penelitian berkaitan dengan sumber, kegunaan, saluran, dan unsur-unsur kekuasaan kepala desa.

Ditinjau dari sumbernya, kekuasan kepala desa lebih bersifat kultural dan cenderung ascribed status. Kekuasaan kepala desa bisa dikatakan membentuk suatu dinasti atau trah yang terbentuk secara turun-temurun dari leluhurnya. Dalam perkembangnnya memang kekuasaan kepala desa tidaklah statis seperti yang dikemukakan R. H. Schemerhorn yaitu kumulatif dan mudah bertranformasi. Dimulai dari penguasaan militer (kekuasaan fisik) berlanjut menjadi kekuasaan tanah, kekayaan (ekonomi), dan bertransformasi dari kekuasaan yang disebutkan diatas menjadi kekuasaan dalam bentuk kekuasaan politik, hukum, dan diversionary power. Sumber-sumber tadi juga merupakan saluran yang digunakan untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya.

Ditinjau dari unsur kekuasaan, kekuasaan kepala desa berpangkal dari rasa takut warga masyarakat desa terhadapnya walaupun semula berawal dari kepercayaan pada saat pilkades periode sebelumnya. Walaupun masih harus dipertanyakan apakah warga desa benar-benar memilih kepala desa karena benar-benar percaya bahwa dia bisa membawa warga desa mencapai kesejahteraan dan cita-cita bersama karena sebelum pemilihan, beliau tinggal di luar kota selama bertahun-tahun. Kepatuhan yang berpangkal dari rasa takut ini akan berimplikasi negatif karena masyarakat patuh/menerima kepemimpinan kepala desa karena keterpaksaan. Peneliti juga menemukan mistis, magi dalam peristilahan Soerjono Soekanto turut memberi andil dalam dinamika kekuasaan desa.

Ada beberapa faktor penyebab pemusatan kepala desa di lokus penelitian yaitu :

v Tidak berfungsinya lembaga kontrol di tingkat desa

v Belum terbentuknya civil society yang mantap.

v Belum adanya voice (hak dan ruang publik masyarakat untuk untuk menyampaikan suaranya yang berupa pendapat, usul, saran, bahkan kritik dalam proses pemerintahan desa)

v Ketimpangan pengendalian masyarakat dan pengawasan sosial

v Adanya moralitas nggrundel (baca: berbicara di belakang orang )

v Adanya moralitas pakewuh ( tidak enak hati) terhadap pemimpin.

Masyarakat desa sebenarnya tidak 100 % pasif. Mereka memang tidak menunjukkan perkataan, sikap, ataupun perbuatan menentang dihadapan penguasa. Namun demikian, orang desa tidak hanya nrimo ing pandum atau menerima nasib apa adanya. Mereka biasanya berani berkata di belakang (nggrundel) dan menunjukkan sikap resistensi dengan protes ala Gandhi yaitu melawan dengan diam tanpa kekerasan.

Yang terjadi dengan masyarakat marginal sebenarnya bentuk penggerogotan hak-hak publik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Benar adagium yang mengatakan bahwa “ Rakyat hanya merdeka sekali, yaitu pada saat pemilihan umum”

Saran

Menanggapi fenomena yang terjadi di lokus penelitian, perlu adanya semangat seluruh elemen masyarakat baik intern desa maupun masyarakat supra desa untuk meminimalisir kekuasaan terpusat salah satu aktor governance di aras desa. Bentuk aktivitas yang bisa dilakukan adalah mendorong dikembangkannya pendidikan politik bagi masyarakat desa. Pendidikan politik ini jangan diartikan secara ekstrim bagaimana menmberikan pengetahuan warga desa tentang seluk beluk dan tetek bengek politik, akan tetapi lebih pada penanaman awareness masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif baik itu voice, akses, dan kontrol, dalam pemerintahan desa.

Karena ke-pasif-an dan rendahnya partisipasi disebabkan masih tersisanya korporatisme negara orde baru dan mandegnya kehidupan politik masyarakat desa pada masa-masa yang lalu perlu adanya agen pembaharu yang maju ke depan untuk mempelopori peningkatan kualitas civil society. Dengan demikian, masyarakat bukan saja menjadi objek kekuasaan elit desa saja, tetapi mampu menjadi aktor village governance yang mampu berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa.

Last but not least, Perlu kepedulian aktor governance supra desa dalam pembangunan civil society di aras desa. Masih jarang terjadi anggota DPRD, camat, dan pemimpin daerah yang turba melihat kondisi masyarakat desa. Hal ini secara psikologis menjadikan masyarakat merasa negara jauh dari mereka. Bahwasanya orang desa itu “ Cerak watu adoh ratu” masih ada dalam persepsi masyarakat desa. Setiap masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau kegiatan non dinas pihak eksekutif penguasa supra desa hendaknya digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Antlov, Hans dan Sven Coderoth. 2001. Kepemimpinan Jawa- Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Gramedia. Jakarta
Dahl, Robert.1963. Democracy and Its Critics. New Haven conn. Yale university press
Dwipayana, AAGN. 2003. Membangun Good Governance di Desa. IRE Press. Yogyakarta
Eko, sutoro.2004. Reformasi Politik dan pemberdayaan Masyarakat. AMPD Press. Yogyakarta.
Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi. YA3. Malang.
Hikam, AS.1996. Demokrasi dan Civil society. LP3ES. Jakarta
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983.
Moleong, J. Lexy.1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya: Bandung.
Moleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. :Bandung
Soekanto,Soerjono. 1992.Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.
Soekanto,Soerjono. 1987.R A Schemerhorn-Masyarakat dan Kekuasaan. Rajawali Press. Jakarta.
Soetarto, Endriatmo. 2006. n Elite Versus Rakyat. Lepera. Yogyakarta
Soetrisno, HR. 2002. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.
Thohir, Muhadjirin .2006. Ingin jadi Ilmuwan? Ya Meneliti. Makalah: Semarang
Wiratmoko, Nict. T ( Ed) dkk. 2004. Yang Pusat dan Yang Lokal. Percik. Salatiga